Mamuju (ANTARA) - Direktur Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada penerapan digitalisasi pemerintahan lingkup pemerintah setempat.
"Kami mengapresiasi langkah Pemprov Sulbar yang terus mendorong digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan," kata Agus Fatoni, pada High Level Meeting TP2DD dan Capacity Building Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah se-Sulbar, di Mamuju, Kamis.
Penyelenggaraan High Level Meeting TP2DD dan Capacity Building Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah se-Sulbar tahun 2023 itu digelar atas kerja sama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemprov Sulbar dengan Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulbar.
Pada pelaksanaan HLM Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tersebut, juga dilakukan penandatanganan komitmen integrasi SIPD dengan Cash Managemen System (CMS) Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
Serta, komitmen percepatan penyusunan peraturan kepada daerah Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) oleh seluruh kepala daerah di Sulbar yang disaksikan Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh.
Digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan menurut Agus Fatoni, menjadi tonggak dalam mempercepat realisasi APBD.
"Sehingga, masyarakat betul-betul merasakan manfaat dari program yang dijalankan pemerintah," ujar Agus Fatoni.
Sementara, Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Dirjen Bina Keuangan Kemendagri di daerah itu.
"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kedatangan pak Dirjen Bina Keuangan Kemendagri di Sulbar," ujar Zudan Arif Fakrulloh.
Digitalisasi menurut Zudan Arif Fakrulloh, akan sangat banyak manfaatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Pengelolaan keuangan semakin akuntabel. Inilah proses digitalisasi yang terus kita lakukan bersama," kata Zudan Arif Fakrulloh.
Sejak ditugaskan sebagai Penjabat Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh telah melakukan berbagai terobosan yang dilakukan dalam mempermudah pelayanan publik melalui digitalisasi birokrasi.
"Dengan digitalisasi, semua bisa diselesaikan dengan cepat dan memudahkan pelayanan kepada publik," kata Zudan Arif Fakrulloh.
Salah satu terobosan yang dilakukan Zudan Arif Fakrulloh, yakni penerapan tanda tangan elektronik pada OPD melalui aplikasi Srikandi.
"Tujuannya, memudahkan pelayanan administrasi pemerintahan," ujarnya.
Dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik, Penjabat Gubernur Sulbar juga memerintahkan setiap OPD membuka layanan pengaduan yang bisa diakses masyarakat secara digital.
Hal lain adalah, pertemuan-pertemuan membahas permasalahan daerah melalui webinar, termasuk penerapan upacara setiap Senin yang digelar secara virtual.
"Harapannya, seluruh ASN dapat hadir, termasuk ASN yang bertugas di enam kabupaten agar menghadiri upacara tersebut," kata Zudan Arif Fakrulloh.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemendagri apresiasi penerapan digitalisasi pemerintahan di Sulbar
