Makassar (ANTARA News) - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang mengatakan, proses pembenahan Panti Jompo Kresna Werda Mappakasunggu Kota Parepare membutuhkan tenaga perawat tambahan.
"Yang perlu pembenahan menurut saya adalah perawat. Terutama perawat bagi penghuni yang tidak bisa lagi melakukan aktivitasnya sendirian. Harus ditambah perawat atau dikerjasamakan dengan rumah sakit," katanya di Makassar, Senin.
Ia yang melakukan peninjauan ke panti jompo tersebut pada Sabtu (3/9) juga meminta perhatian pemerintah pusat.
"Kita minta pusat memberi perhatian karena urusan pemerintah kan bukan hanya kabupaten dan kota atau provinsi saja tapi juga pusat," katanya yang menambahkan pusat menjanjikan bantuan renovasi.
Panti tersebut, lanjutnya, merupakan Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) pusat pada 2001. Kemudian setelah 20 tahun dialihkan ke provinsi.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo juga berpendapat salah satu penyebab timbul persoalan dalam panti tersebut adalah sumber daya manusia profesional terutama untuk penghuni yang memiliki masalah kesehatan fisik dan jiwa.
Karena jika dilihat dari sisi anggaran pengelolaan sebesar Rp600 juta per tahun menurutnya sudah cukup.
Panti Jompo Kresna Werda Mappakasunggu yang dihuni oleh 75 manula ini diketahui kondisinya memprihatinkan setelah diberitakan oleh media.
Dari 10 wisma perawatan di dalam panti tersebut. Sembilan diantaranya berjalan baik, satu unit yang bersoal yaitu terapi khusus penanganan masalah kesehatan fisik dan kejiwaan yang memiliki tiga ruangan isolasi.
Gubernur telah menginstruksikan Kepala Dinas Pemprov Sulsel Suwandi Mahendra untuk menangani pembenahannya secara langsung dan melakukan pengendalian secara sementara hingga permasalahannya selesai.
(T.KR-RY/S016)
"Yang perlu pembenahan menurut saya adalah perawat. Terutama perawat bagi penghuni yang tidak bisa lagi melakukan aktivitasnya sendirian. Harus ditambah perawat atau dikerjasamakan dengan rumah sakit," katanya di Makassar, Senin.
Ia yang melakukan peninjauan ke panti jompo tersebut pada Sabtu (3/9) juga meminta perhatian pemerintah pusat.
"Kita minta pusat memberi perhatian karena urusan pemerintah kan bukan hanya kabupaten dan kota atau provinsi saja tapi juga pusat," katanya yang menambahkan pusat menjanjikan bantuan renovasi.
Panti tersebut, lanjutnya, merupakan Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) pusat pada 2001. Kemudian setelah 20 tahun dialihkan ke provinsi.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo juga berpendapat salah satu penyebab timbul persoalan dalam panti tersebut adalah sumber daya manusia profesional terutama untuk penghuni yang memiliki masalah kesehatan fisik dan jiwa.
Karena jika dilihat dari sisi anggaran pengelolaan sebesar Rp600 juta per tahun menurutnya sudah cukup.
Panti Jompo Kresna Werda Mappakasunggu yang dihuni oleh 75 manula ini diketahui kondisinya memprihatinkan setelah diberitakan oleh media.
Dari 10 wisma perawatan di dalam panti tersebut. Sembilan diantaranya berjalan baik, satu unit yang bersoal yaitu terapi khusus penanganan masalah kesehatan fisik dan kejiwaan yang memiliki tiga ruangan isolasi.
Gubernur telah menginstruksikan Kepala Dinas Pemprov Sulsel Suwandi Mahendra untuk menangani pembenahannya secara langsung dan melakukan pengendalian secara sementara hingga permasalahannya selesai.
(T.KR-RY/S016)