Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Perum Bulog Subdivre Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menandatangani nota kesepahaman terkait kebijakan pembelian dan penyaluran beras bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu.
Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi di Mamuju, Kamis, menyampaikan penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi solusi terhadap ASN yang membutuhkan beras berkualitas.
"Di sisi lain, juga menjadi pasar khusus bagi petani di Kabupaten Mamuju, sehingga hasil produksinya dapat terserap dan terhindar dari permainan para tengkulak," kata Sitti Sutinah Suhardi.
Sementara, Sekretaris Daerah Mamuju H Suaib mengatakan setelah penandatangan nota kesepahaman antara Pemkab Mamuju dengan Perum Bulog tersebut, dilanjutkan penandatanganan kesepahaman antara Sekretariat Daerah Mamuju dengan Perum Bulog.
Ia menyampaikan mekanisme pembayaran beras dilaksanakan melalui debet uang setiap bulan, senilai harga beras dari rekening gaji masing-masing pegawai negeri untuk dipindahbukukan ke rekening Perum Bulog Subdivre Mamuju.
Jumlah beras yang diterima ASN, lanjutnya, sesuai dengan jumlah tanggungan dalam ampra gaji yang bersangkutan, dengan rincian, status TK (tidak kawin/tidak menanggung) mendapatkan lima kilogram beras dan status K-0 (kawin-0 anak) atau sama dengan dua tanggungan mendapatkan 10 kilogram beras.
Selanjutnya, status K-1 (kawin dengan satu anak/atau tiga tanggungan) mendapatkan 15 kilogram beras serta status K-2 (kawin dengan dua anak/empat tanggungan) mendapatkan 20 kilogram beras.
"Metode distribusi akan diantarkan oleh Perum Bulog ke semua OPD setiap bulannya. Sementara PNS yang berada di kecamatan akan diantarkan ke kantor camat masing-masing," terangnya.
"Sementara, untuk guru akan disalurkan ke kantor cabang dinas, sedangkan petugas kesehatan akan menerima beras di PKM yang telah ditunjuk di tiap wilayah kerja yang bersangkutan," jelas Suaib.
Hal positif lain, kata Suaib, hal itu sekaligus akan menjadi bahan kontrol terhadap semua ASN lingkup Pemkab Mamuju
"Sebab setiap bulannya, mereka secara otomatis akan datang menjemput beras masing-masing, sehingga keberadaan mereka akan senantiasa dapat terpantau," kata Suaib.
"Dengan kebijakan ini pula, diharapkan akan dapat mendongkrak ekonomi masyarakat Mamuju," tambahnya.
Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi di Mamuju, Kamis, menyampaikan penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi solusi terhadap ASN yang membutuhkan beras berkualitas.
"Di sisi lain, juga menjadi pasar khusus bagi petani di Kabupaten Mamuju, sehingga hasil produksinya dapat terserap dan terhindar dari permainan para tengkulak," kata Sitti Sutinah Suhardi.
Sementara, Sekretaris Daerah Mamuju H Suaib mengatakan setelah penandatangan nota kesepahaman antara Pemkab Mamuju dengan Perum Bulog tersebut, dilanjutkan penandatanganan kesepahaman antara Sekretariat Daerah Mamuju dengan Perum Bulog.
Ia menyampaikan mekanisme pembayaran beras dilaksanakan melalui debet uang setiap bulan, senilai harga beras dari rekening gaji masing-masing pegawai negeri untuk dipindahbukukan ke rekening Perum Bulog Subdivre Mamuju.
Jumlah beras yang diterima ASN, lanjutnya, sesuai dengan jumlah tanggungan dalam ampra gaji yang bersangkutan, dengan rincian, status TK (tidak kawin/tidak menanggung) mendapatkan lima kilogram beras dan status K-0 (kawin-0 anak) atau sama dengan dua tanggungan mendapatkan 10 kilogram beras.
Selanjutnya, status K-1 (kawin dengan satu anak/atau tiga tanggungan) mendapatkan 15 kilogram beras serta status K-2 (kawin dengan dua anak/empat tanggungan) mendapatkan 20 kilogram beras.
"Metode distribusi akan diantarkan oleh Perum Bulog ke semua OPD setiap bulannya. Sementara PNS yang berada di kecamatan akan diantarkan ke kantor camat masing-masing," terangnya.
"Sementara, untuk guru akan disalurkan ke kantor cabang dinas, sedangkan petugas kesehatan akan menerima beras di PKM yang telah ditunjuk di tiap wilayah kerja yang bersangkutan," jelas Suaib.
Hal positif lain, kata Suaib, hal itu sekaligus akan menjadi bahan kontrol terhadap semua ASN lingkup Pemkab Mamuju
"Sebab setiap bulannya, mereka secara otomatis akan datang menjemput beras masing-masing, sehingga keberadaan mereka akan senantiasa dapat terpantau," kata Suaib.
"Dengan kebijakan ini pula, diharapkan akan dapat mendongkrak ekonomi masyarakat Mamuju," tambahnya.