Makassar (ANTARA News) - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) diminta mengawasi pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) yang diduga sering memasok BBM bersubsidi ke daerah-daerah pelosok.
General Manager Fuel Retail Marketing Region VII Pertamina, Adi Nugroho di Makassar, Kamis, menjelaskan adanya laporan dugaan penyelundupan BBM bersubsidi ke daerah-daerah kepulauan disebabkan kurangnya pengawasan dari organisasi pengusaha minyak dan gas bumi itu.
"Kami sudah minta Hiswana Migas awasi pengusaha SPBU di daerah, meskipun kami juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya," ucap dia.
Adanya laporan dugaan penyelundupan BBM bersubsidi di daerah Kabupaten Kepulauan Pangkep, Sulsel berdasarkan laporan media lokal di Makassar, Adi Nugroho mengaku telah meminta agar pemerintah daerah setempat melalui lurah atau camatnya melaporkan kebutuhan BBm di daerahnya masing-masing.
Dia mengaku, permintaan pasokan BBM, khususnya daerah pelosok penting guna mencegah adanya pembelian bahan bakar dengan menggunakan drum atau jerigen dalam jumlah yang besar. "Biasanya nilai investasi SPBU yang di daerah terbatas, sehingga kuota mereka tidak bisa menutupi kebutuhan bahan bakar di daerah pelosok," kata dia.
Polres Pangkep sebelumnya sering menemukan praktik penyelundupan BBM bersubsidi di wilayah perairan Pangkep, terkait tingginya kebutuhan BBM jenis solar yang digunakan masyarakat nelayan di sekitar wilayah tersebut.
Berdasarkan laporan Polres Pangkep, jatah BBM jenis solar sebanyak 10 liter per nelayan diduga telah disalahgunakan pihak-pihak tertentu sehingga banyak masyarakat kepulauan yang masuk membeli BBM bersibsidi di daratan. (T.KR-HK/F003)
General Manager Fuel Retail Marketing Region VII Pertamina, Adi Nugroho di Makassar, Kamis, menjelaskan adanya laporan dugaan penyelundupan BBM bersubsidi ke daerah-daerah kepulauan disebabkan kurangnya pengawasan dari organisasi pengusaha minyak dan gas bumi itu.
"Kami sudah minta Hiswana Migas awasi pengusaha SPBU di daerah, meskipun kami juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya," ucap dia.
Adanya laporan dugaan penyelundupan BBM bersubsidi di daerah Kabupaten Kepulauan Pangkep, Sulsel berdasarkan laporan media lokal di Makassar, Adi Nugroho mengaku telah meminta agar pemerintah daerah setempat melalui lurah atau camatnya melaporkan kebutuhan BBm di daerahnya masing-masing.
Dia mengaku, permintaan pasokan BBM, khususnya daerah pelosok penting guna mencegah adanya pembelian bahan bakar dengan menggunakan drum atau jerigen dalam jumlah yang besar. "Biasanya nilai investasi SPBU yang di daerah terbatas, sehingga kuota mereka tidak bisa menutupi kebutuhan bahan bakar di daerah pelosok," kata dia.
Polres Pangkep sebelumnya sering menemukan praktik penyelundupan BBM bersubsidi di wilayah perairan Pangkep, terkait tingginya kebutuhan BBM jenis solar yang digunakan masyarakat nelayan di sekitar wilayah tersebut.
Berdasarkan laporan Polres Pangkep, jatah BBM jenis solar sebanyak 10 liter per nelayan diduga telah disalahgunakan pihak-pihak tertentu sehingga banyak masyarakat kepulauan yang masuk membeli BBM bersibsidi di daratan. (T.KR-HK/F003)