Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong percepatan program BBM Satu Harga pada 2024 sebagai wujud nyata kehadiran negara memenuhi kebutuhan energi, khususnya masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Program BBM Satu Harga ini merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo, yang telah dilaksanakan sejak 2017. Untuk memperlancar pelaksanaan program pada 2024 ini, BPH Migas menggelar Rapat Koordinasi Program BBM Satu Harga Wilayah Sumatra, yang dihadiri perwakilan Pemerintah Daerah Aceh, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, dan Sumatra Utara, lalu Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan PT Pertamina Patra Niaga," ujar Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Rapat koordinasi tersebut akan dilaksanakan di empat klaster, yaitu Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua. Untuk tahap awal, digelar di Medan, Sumut, mewakili klaster Sumatra.
"Tanggapan pemerintah daerah sangat baik. Kita bersama-sama berupaya keras agar rencana pembangunan BBM Satu Harga untuk tahun 2024 dapat direalisasikan," ungkap Tiko, panggilan akrabnya.
Program BBM Satu Harga termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target terbangun 612 penyalur pada periode 2017-2024 dari target semula 583 penyalur BBM Satu Harga sesuai SK Dirjen Migas, SK Nomor 143.K/HK.02/DJM/2021.
Dalam perjalanannya, tutur Tiko, pembangunan BBM Satu Harga terkadang menghadapi tantangan, seperti kesulitan mencari mitra penyalur dan persoalan tata ruang.
Namun, melalui koordinasi yang erat dengan pelbagai pihak terkait, diharapkan tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi.
Rapat juga mengkaji alternatif solusi untuk mengatasi tantangan dalam pembangunan BBM Satu Harga, misalnya, pemindahan lokasi penyalur ke wilayah yang lebih memungkinkan.
"Kita sudah punya alternatif-alternatif sehingga target tahun 2024 bisa kita wujudkan demi memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berada di daerah 3T mendapatkan BBM subsidi," kata Tiko.
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan semua pihak harus menyelesaikan tantangan dalam pembangunan BBM Satu Harga agar sesuai target Presiden Joko Widodo.
Untuk kendala tata ruang, lanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian agar penyalur BBM Satu Harga tetap dapat dibangun.
Sementara, mengenai lokasi titik penyalur diusulkan dapat dipindahkan lokasinya ke wilayah yang lebih memungkinkan.
"Jika ada investor yang tidak siap untuk mengerjakan BBM Satu Harga di lokasi yang sudah ditentukan dalam SK Dirjen Migas, maka kita akan alihkan. Kita akan minta bupati supaya dialihkan lokasinya baik itu di kecamatan maupun luar kecamatan dan meminta gubernur untuk pengalihan antarkabupaten. Yang terpenting, kebutuhan masyarakat akan SPBU terpenuhi, sehingga masyarakat dapat lebih nyaman dan harapan Presiden mengenai BBM Satu Harga dapat kita wujudkan seoptimal mungkin," tuturnya.
Saleh juga mengusulkan BUMD turut dalam pembangunan fasilitas tersebut.
"Kalau misalnya di daerah tersebut tidak ada investor yang tertarik, tentu harapan kita BUMD bisa mengambil peran atau bekerja sama dengan mitra lainnya untuk membangun BBM Satu Harga," jelas Saleh.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP mengatakan pembangunan titik penyalur BBM Satu Harga juga mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah.
Penyalur tidak hanya akan dibangun di daerah 3T, tetapi juga di wilayah yang belum terbentuk pasarnya.
"Artinya, daerah tersebut belum ada penyalurnya, tetapi masyarakat membutuhkan titik tersebut dibangun penyalur BBM Satu Harga," jelas Sentot.
Sedangkan, EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Freddy Anwar menegaskan kembali komitmen Pertamina mendukung kebijakan BBM Satu Harga.
"Kami siap. Intinya, supaya masyarakat yang memang memerlukan BBM subsidi ini, penyalur BBM Satu Harga bisa hadir, sehingga energi berkeadilan itu tidak hanya dirasakan di kota, tapi juga di wilayah 3T," ujarnya.
Hadir pula dalam rapat ini, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, perwakilan Ditjen Migas, dan pemerintah daerah di wilayah Sumatera.
