Polman, Sulbar (ANTARA News) - Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mengklaim bahwa kabupaten ini memiliki data terlengkap penyandang buta aksara dibanding empat kabupaten lainnya di Sulbar.
Hal tersebut diungkapkan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Polman, Aripuddin Toppo di Polman, Kamis, yang menyatakan bahwa kelengkapan data yang dimiliki Pemkab Polman menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran pemberantasan buta aksara di Sulbar.
"Kita tidak bisa melihat dari jumlah besar atau kecilnya jumlah penyandang buta aksara pada satu daerah dan menilai bahwa itu sebagai bentuk kegagalan pemerintah menjalankan sistem pendidikan di daerahnya. Namun ada banyak upaya yang telah kami lakukan," ungkapnya.
Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan pendataan kepada seluruh warga pada 16 kecamatan di Polman bagi yang masih menyandang buta aksara dan pendataan tersebut dianggap paling akurat sehingga berpengaruh terhadap jumlah yang dianggap lumayan besar dibanding beberapa wilayah lain.
Bahkan menurut Aripuddin, dengan kelengkapan data yang dimiliki Pemkab Polman tersebut, Bupati Polman mendapat penghargaan dari pemerintah pusat dengan salah satu indikator keberhasilan telah mendukung program pemerintah yang dijalankan melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).
"Kami membantah bahwa Polman merupakan kabupaten tertinggi penyandang buta aksara. Secara rata-rata jumlah penduduk memang diakui tinggi, tapi jika dihitung melalui persentasi perimbangan jumlah penduduk dan jumlah penyandang buta aksara, Polman masih berada pada peringkat ke dua paling sedikit," ujar Kadisdikpora.
Dari persentase jumlah penduduk penyandang buta aksara pada lima kabupaten di Sulbar, paling tinggi Kabupaten Mamasa masih memiliki 17,5 persen atau 17 ribu jiwa, disusul Mamuju Utara 14 persen atau 15 ribu jiwa, selanjutnya Mamuju 14 persen atau 25 ribu jiwa, sedangkan Polman 12,9 persen atau 20 ribu jiwa, dan paling terakhir adalah Majene 11,45 persen atau 19 ribu jiwa.
Dijelaskan, tidak menutup kemungkinan beberapa kabupaten lain masih memiliki tingkat buta aksara yang lebih besar dari data yang ada sebab sistem pendataan yang dilakukan tidak seakurat dengan sistem pendataan yang dijalankan di Polman yang telah dilakukan sejak tiga tahun terakhir.
"Untuk itu, kami berharap agar Pemprov Sulbar tetap menitikberatkan pemberantasan buta aksara di Polman, sebab kewenangan untuk menjalankan program tersebut berada pada Pemrov Sulbar," harapnya.
Dia juga yakin jika telah dilengkapi sistem pendataan yang akurat, sistem pemberantasan bisa terukur secara jelas dan bisa ditarget satu hingga dua tahun ke depan tidak ada lagi penyandang buta aksara di wilayah itu.
(T.PSO-284/F003)
Hal tersebut diungkapkan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Polman, Aripuddin Toppo di Polman, Kamis, yang menyatakan bahwa kelengkapan data yang dimiliki Pemkab Polman menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran pemberantasan buta aksara di Sulbar.
"Kita tidak bisa melihat dari jumlah besar atau kecilnya jumlah penyandang buta aksara pada satu daerah dan menilai bahwa itu sebagai bentuk kegagalan pemerintah menjalankan sistem pendidikan di daerahnya. Namun ada banyak upaya yang telah kami lakukan," ungkapnya.
Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan pendataan kepada seluruh warga pada 16 kecamatan di Polman bagi yang masih menyandang buta aksara dan pendataan tersebut dianggap paling akurat sehingga berpengaruh terhadap jumlah yang dianggap lumayan besar dibanding beberapa wilayah lain.
Bahkan menurut Aripuddin, dengan kelengkapan data yang dimiliki Pemkab Polman tersebut, Bupati Polman mendapat penghargaan dari pemerintah pusat dengan salah satu indikator keberhasilan telah mendukung program pemerintah yang dijalankan melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).
"Kami membantah bahwa Polman merupakan kabupaten tertinggi penyandang buta aksara. Secara rata-rata jumlah penduduk memang diakui tinggi, tapi jika dihitung melalui persentasi perimbangan jumlah penduduk dan jumlah penyandang buta aksara, Polman masih berada pada peringkat ke dua paling sedikit," ujar Kadisdikpora.
Dari persentase jumlah penduduk penyandang buta aksara pada lima kabupaten di Sulbar, paling tinggi Kabupaten Mamasa masih memiliki 17,5 persen atau 17 ribu jiwa, disusul Mamuju Utara 14 persen atau 15 ribu jiwa, selanjutnya Mamuju 14 persen atau 25 ribu jiwa, sedangkan Polman 12,9 persen atau 20 ribu jiwa, dan paling terakhir adalah Majene 11,45 persen atau 19 ribu jiwa.
Dijelaskan, tidak menutup kemungkinan beberapa kabupaten lain masih memiliki tingkat buta aksara yang lebih besar dari data yang ada sebab sistem pendataan yang dilakukan tidak seakurat dengan sistem pendataan yang dijalankan di Polman yang telah dilakukan sejak tiga tahun terakhir.
"Untuk itu, kami berharap agar Pemprov Sulbar tetap menitikberatkan pemberantasan buta aksara di Polman, sebab kewenangan untuk menjalankan program tersebut berada pada Pemrov Sulbar," harapnya.
Dia juga yakin jika telah dilengkapi sistem pendataan yang akurat, sistem pemberantasan bisa terukur secara jelas dan bisa ditarget satu hingga dua tahun ke depan tidak ada lagi penyandang buta aksara di wilayah itu.
(T.PSO-284/F003)