Polman, Sulbar (ANTARA News) - Wakil Bupati Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mengapresiasi terget yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar penerapan Kartu Tanda Penduduk Eletronik (E-KTP) tuntas hingga akhir 2011.
"Kami mengakui masih terdapat banyak kekurangan dalam sistem penerapan E-KTP di Polman, namun dengan adanya upaya pemerintah pusat melalui Kemendagri, kami akan tetap berupaya agar realisasinya bisa memenuhi target," ungkap Wakil Bupati Polman, Najamuddin Ibrahim di Polman, Jumat.
Dikatakan, upaya tersebut sesuai hasil rapat koordinasi Nasional yang dihadiri oleh 167 kabupaten/kota yang menjalankan program E-KTP pada tahun ini. Dalam rapat, Menteri Dalam Negeri meminta kepada seluruh kabupaten penerima program di tahun ini untuk menyelesaikan targetnya masing-masing.
Terkait beberapa kekurangan, Kemendagri akan berupaya seluruh perangkat operasional yang diterima oleh daerah, utamanya di Polman akan didistribusikan ulang hingga akhir November 2011, sebab diakui masih banyak peralatan yang diterima oleh daerah yang mengalami kerusakan setelah tiba di lokasi.
"Untuk itu, saya meminta kepada seluruh prangkat kecamatan serta desa/kelurahan untuk bersunggunh-sungguh melakukan maksimalisasi penerapan E-KTP agar target yang direncanakan tersebut bisa memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang telah diajukan dari pusat," imbau Wabup.
Dia meminta kepada seluruh camat untuk melakukan mobilisasi kepada seluruh kepala desa/kelurahan agar segera melakukan mobilisasi kepada seluruh warganya jika seluruh peralatan siap untuk digunakan dan telah didistribusikan dari pusat.
Selain itu, seluruh kecamatan yang telah menerima peralatan namun masih terdapat kendala teknis seperti kerusakan untuk segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) Polman agar segera mendapat rekomendasi penggantian peralatan yang tidak bisa digunakan.
"Sekalipun kita membayangkan pelaksanaan E-KTP ini sulit untuk direalisasikan hingga akhir 2011 dengan adanya beberapa kendala teknis, namun saya berharap agar seluruh perangkat kecamatan dan desa/kelurahan, utaman DKCS yang menjalankan program ini untuk tetap memperhatikan amanat dari Kemendagri," ujar Najamuddin.
Wabup juga meminta agar dalam penerapan E-KTP ini tidak perlu terlalu kaku sebab ini merupakan kebutuhan pendataan yang sangat mendasar dan perlu segera dituntaskan.
Selain sebagai bentuk konsistensi seluruh kabupaten/kota penerima program, hal ini juga menjadi tanggungjawab bagi pemerintah pusat. Untuk itu akan kembali dilakukan pertemuan untuk mengukur dan membicarakan kembali sejauh mana target realisai penerapan E-KTP di Polman. (T.PSO-284/E001)
"Kami mengakui masih terdapat banyak kekurangan dalam sistem penerapan E-KTP di Polman, namun dengan adanya upaya pemerintah pusat melalui Kemendagri, kami akan tetap berupaya agar realisasinya bisa memenuhi target," ungkap Wakil Bupati Polman, Najamuddin Ibrahim di Polman, Jumat.
Dikatakan, upaya tersebut sesuai hasil rapat koordinasi Nasional yang dihadiri oleh 167 kabupaten/kota yang menjalankan program E-KTP pada tahun ini. Dalam rapat, Menteri Dalam Negeri meminta kepada seluruh kabupaten penerima program di tahun ini untuk menyelesaikan targetnya masing-masing.
Terkait beberapa kekurangan, Kemendagri akan berupaya seluruh perangkat operasional yang diterima oleh daerah, utamanya di Polman akan didistribusikan ulang hingga akhir November 2011, sebab diakui masih banyak peralatan yang diterima oleh daerah yang mengalami kerusakan setelah tiba di lokasi.
"Untuk itu, saya meminta kepada seluruh prangkat kecamatan serta desa/kelurahan untuk bersunggunh-sungguh melakukan maksimalisasi penerapan E-KTP agar target yang direncanakan tersebut bisa memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang telah diajukan dari pusat," imbau Wabup.
Dia meminta kepada seluruh camat untuk melakukan mobilisasi kepada seluruh kepala desa/kelurahan agar segera melakukan mobilisasi kepada seluruh warganya jika seluruh peralatan siap untuk digunakan dan telah didistribusikan dari pusat.
Selain itu, seluruh kecamatan yang telah menerima peralatan namun masih terdapat kendala teknis seperti kerusakan untuk segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) Polman agar segera mendapat rekomendasi penggantian peralatan yang tidak bisa digunakan.
"Sekalipun kita membayangkan pelaksanaan E-KTP ini sulit untuk direalisasikan hingga akhir 2011 dengan adanya beberapa kendala teknis, namun saya berharap agar seluruh perangkat kecamatan dan desa/kelurahan, utaman DKCS yang menjalankan program ini untuk tetap memperhatikan amanat dari Kemendagri," ujar Najamuddin.
Wabup juga meminta agar dalam penerapan E-KTP ini tidak perlu terlalu kaku sebab ini merupakan kebutuhan pendataan yang sangat mendasar dan perlu segera dituntaskan.
Selain sebagai bentuk konsistensi seluruh kabupaten/kota penerima program, hal ini juga menjadi tanggungjawab bagi pemerintah pusat. Untuk itu akan kembali dilakukan pertemuan untuk mengukur dan membicarakan kembali sejauh mana target realisai penerapan E-KTP di Polman. (T.PSO-284/E001)