Polman, Sulbar (ANTARA News) - Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mendukung pemerintah setempat mengakhiri kontrak kerja sama dengan PT Askes karena perusahaan itu dianggap tidak konsisten menangani jaminan kesehatan bagi warga.
Ketua Umum DKR Polman, Muksin Fatta di Polman, Rabu mengatakan, setelah Pemkab Polman melakukan kontrak kerja sama dengan PT Askes Cabang Polman dalam memberikan jaminan kesehatan, banyak warga miskin yang tidak mendapat haknya.
"Kami sangat menyayangkan karena dengan dikelolanya jaminan kesehatan oleh PT Askes, sangat banyak warga Polman, utamanya warga yang tergolong dalam taraf ekonomi lemah tidak bisa mendapat haknya dari Askes," ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, sebaiknya Pemkab Polman mempertimbangkan kembali kerja sama yang akan dilakukan tersebut, khususnya program jaminan kesehatan yang akan dilakukan untuk mengakomodasi warga miskin.
Dia mengatakan, dengan pengelolaan jaminan kesehatan yang ditangani sendiri oleh Pemkab Polman melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan lebih menguntungkan bagi warga sebab tidak harus dipersulit dengan mekanisme dan segala aturan yang belum tentu dipahami oleh warga.
Selain itu, beberapa warga yang tidak sempat terdata dalam klaim jaminan kesehatan bisa tetap terakomodasi sebab RSUD tidak menerapkan mekanisme yang terlalu kaku.
Jika ditangani oleh PT Askes, akan banyak warga yang mengeluh sebab tidak seluruh sistem pendataan yang dilakukan memberikan hasil yang sempurna dan pasti ada beberapa warga yang tidak terakomodasi dan pada dasarnya memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan.
"Sangat disayangkan jika ada beberapa warga yang pada intinya memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, namun tidak diakomodir akibat terbentur masalah aturan," kata Muksin.
Sependapat dengan Muksin, Ketua Bidang Advokasi DKR, Lukman mengatakan, selain mekanisme pelayanan yang terlalu rumit bagi warga, terdapat beberapa masalah penggunaan data yang mengakibatkan banyaknya warga tidak terakomodasi dalam jaminan kesehatan tersebut.
Sementara, Pemkab Polman telah memiliki sistem pendataan yang dianggap telah mengakomodasi seluruh warga miskin dan hampir miskin melalui Pemutakhiran Data Kemiskinan Berbasis Masyarakat (PDKBM).
Namun, masih terdapat kesalahan mekanisme yang dilakukan sehingga pada Program Jaminan Kesehatan Masyrakat Umum (PJKMU) yang pernah dijalankan oleh PT Askes mengalami kegagalan yang berujung pada tidak kerakomodasinya sejumlah warga miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan. (T.PSO-284/S023)
Ketua Umum DKR Polman, Muksin Fatta di Polman, Rabu mengatakan, setelah Pemkab Polman melakukan kontrak kerja sama dengan PT Askes Cabang Polman dalam memberikan jaminan kesehatan, banyak warga miskin yang tidak mendapat haknya.
"Kami sangat menyayangkan karena dengan dikelolanya jaminan kesehatan oleh PT Askes, sangat banyak warga Polman, utamanya warga yang tergolong dalam taraf ekonomi lemah tidak bisa mendapat haknya dari Askes," ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, sebaiknya Pemkab Polman mempertimbangkan kembali kerja sama yang akan dilakukan tersebut, khususnya program jaminan kesehatan yang akan dilakukan untuk mengakomodasi warga miskin.
Dia mengatakan, dengan pengelolaan jaminan kesehatan yang ditangani sendiri oleh Pemkab Polman melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan lebih menguntungkan bagi warga sebab tidak harus dipersulit dengan mekanisme dan segala aturan yang belum tentu dipahami oleh warga.
Selain itu, beberapa warga yang tidak sempat terdata dalam klaim jaminan kesehatan bisa tetap terakomodasi sebab RSUD tidak menerapkan mekanisme yang terlalu kaku.
Jika ditangani oleh PT Askes, akan banyak warga yang mengeluh sebab tidak seluruh sistem pendataan yang dilakukan memberikan hasil yang sempurna dan pasti ada beberapa warga yang tidak terakomodasi dan pada dasarnya memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan.
"Sangat disayangkan jika ada beberapa warga yang pada intinya memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, namun tidak diakomodir akibat terbentur masalah aturan," kata Muksin.
Sependapat dengan Muksin, Ketua Bidang Advokasi DKR, Lukman mengatakan, selain mekanisme pelayanan yang terlalu rumit bagi warga, terdapat beberapa masalah penggunaan data yang mengakibatkan banyaknya warga tidak terakomodasi dalam jaminan kesehatan tersebut.
Sementara, Pemkab Polman telah memiliki sistem pendataan yang dianggap telah mengakomodasi seluruh warga miskin dan hampir miskin melalui Pemutakhiran Data Kemiskinan Berbasis Masyarakat (PDKBM).
Namun, masih terdapat kesalahan mekanisme yang dilakukan sehingga pada Program Jaminan Kesehatan Masyrakat Umum (PJKMU) yang pernah dijalankan oleh PT Askes mengalami kegagalan yang berujung pada tidak kerakomodasinya sejumlah warga miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan. (T.PSO-284/S023)