Makassar (ANTARA News) - Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayor Jenderal TNI Muhammad Nizam menyatakan pelatihan militer yang diberikan kepada sejumlah wartawan se Sulawesi sebagai bekal peliputan ketika berada dalam wilayah konflik.
"Pelatihan militer yang diberikan kepada sejumlah wartawan itu berfungsi sebagai keterampilan dalam peliputan jika suatu hari nanti sejumlah wartawan berada pada situasi yang tidak menguntungkannya," ujar Pangdam di Makassar, Minggu.
Ia mengatakan, pelatihan dan pendidikan militer yang dikemas dalam "Outbound Military for Journalis" dan diikuti sejumlah wartawan dari media nasional maupun media lokal se Sulawesi itu berlangsung selama empat hari.
Selain pendidikan fisik dan mental, para peserta juga dibekali dengan pengetahuan tentang bela negara serta nasionalisme dimana narasumber materi itu dibawakan orang-orang yang berkompeten di bidangnya.
Beberapa narasumber itu seperti Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wiryantoro, Kapolda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Irjen Pol Johny Wainal Usman, akademisi Arqam Azikin dan sejumlah perwira menengan Kodam VII/Wirabuana.
"Saya tidak ragu dengan kemampuan wartawan yang mengikuti kegiatan ini karena mereka sangat terampil dalam segi pengetahuan dan olah gerak tubuh. Kami hanya ingin memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan," katanya.
Menurutnya, peranan pers dalam membangun tatanan demokrasi bangsa ini sangat vital karena dalam perjalanannya, pers mampu mengubah bangsa ini menjadi bangsa yang demokratis.
Selain peranan pers yang telah melewati begitu banyak dinamika sosial, politik, hukum dan budaya juga peranan TNI dalam membangun tatanan demokrasi bangsa Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi di dunia.
Ia menyatakan, TNI bersama rakyat dalam memerangi penjajahan demi menyatukan berbagai macam kerajaan, suku, agama dan ras yang dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengorbankan jiwa dan raga hanya untuk menyatukan bangsa ini serta mengawal tatanan bangsa menjadi negara demokrasi.
"TNI dan Pers mempunyai banyak peranan dalam membangun tatanan negara demokrasi ini. Keduanya tidak dibenarkan berperan aktif dalam perpolitikan bangsa karena fungsi keduanya adalah pengawal demokrasi bangsa," tuturnya. (T.KR-MH/F003)
"Pelatihan militer yang diberikan kepada sejumlah wartawan itu berfungsi sebagai keterampilan dalam peliputan jika suatu hari nanti sejumlah wartawan berada pada situasi yang tidak menguntungkannya," ujar Pangdam di Makassar, Minggu.
Ia mengatakan, pelatihan dan pendidikan militer yang dikemas dalam "Outbound Military for Journalis" dan diikuti sejumlah wartawan dari media nasional maupun media lokal se Sulawesi itu berlangsung selama empat hari.
Selain pendidikan fisik dan mental, para peserta juga dibekali dengan pengetahuan tentang bela negara serta nasionalisme dimana narasumber materi itu dibawakan orang-orang yang berkompeten di bidangnya.
Beberapa narasumber itu seperti Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wiryantoro, Kapolda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Irjen Pol Johny Wainal Usman, akademisi Arqam Azikin dan sejumlah perwira menengan Kodam VII/Wirabuana.
"Saya tidak ragu dengan kemampuan wartawan yang mengikuti kegiatan ini karena mereka sangat terampil dalam segi pengetahuan dan olah gerak tubuh. Kami hanya ingin memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan," katanya.
Menurutnya, peranan pers dalam membangun tatanan demokrasi bangsa ini sangat vital karena dalam perjalanannya, pers mampu mengubah bangsa ini menjadi bangsa yang demokratis.
Selain peranan pers yang telah melewati begitu banyak dinamika sosial, politik, hukum dan budaya juga peranan TNI dalam membangun tatanan demokrasi bangsa Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi di dunia.
Ia menyatakan, TNI bersama rakyat dalam memerangi penjajahan demi menyatukan berbagai macam kerajaan, suku, agama dan ras yang dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengorbankan jiwa dan raga hanya untuk menyatukan bangsa ini serta mengawal tatanan bangsa menjadi negara demokrasi.
"TNI dan Pers mempunyai banyak peranan dalam membangun tatanan negara demokrasi ini. Keduanya tidak dibenarkan berperan aktif dalam perpolitikan bangsa karena fungsi keduanya adalah pengawal demokrasi bangsa," tuturnya. (T.KR-MH/F003)