Makassar (ANTARA News) - Rencana pembangunan jalan bypass di Kawasan Strategis Nasional Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (KSN Mamminasata) tahun ini masuk tahapan identifikasi lahan.
"Detail Enggineering Design (DED) bypass Mamminasata sudah selesai pada 2011. Tahun ini, dilakukan identifikasi dan inventarisasi lahan," kata Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel Abdul Latif di Makassar, Kamis.
Untuk identifikasi dan inventarisasi lahan tersebut setiap kabupaten dan kota yang masuk dalam kawasan tersebut diminta membuat tim sembilan untuk melakukan pembebasan lahan.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulsel Andi Bakti Haruni mengatakan, pengerjaan bypass tersebut dalam tahapan survei garis jalan. Setelah survei dilakukan perancangan kemudian pembebasan lahan dan pembangunan.
"Kita coba identifikasi dulu dimana garis yang dilewati, siapa pemiliknya, kemudian melakukan penetapan harga lalu pembebasan lahan oleh pemerintah kabupaten dan kota," jelasnya.
Jalur yang ditetapkan oleh Japan International Coorporation Agency (JICA) sebagai konsultan pengembangan kawasan, kata dia, baru di atas kertas dan harus dipastikan kembali di lapangan.
"Baru garis tengah, sudah ada patoknya tapi kan harus ada ukuran jelas lebarnya di sisi kiri dan kanan berdasarkan desain. Hal ini dilakukan sambil mengidentifikasi pemilik lahan. Mudah-mudahan cepat, pembebasannya juga sudah ada komitmen antara pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota," jelasnya.
Secara teknis, diperlukan ketepatan dalam menentukan garis jalan karena harus disesuaikan dengan kondisi jalan di lapangan seperti liku-liku dan naik-turunnya. Untuk itu diperlukan survei di lapangan.
Jika desain dan identifikasi pemilik lahan telah jelas akan jelas pula besaran biaya yang dibutuhkan dan negosiasi nilai lahan antara pemerintah dan pemilik lahan. (T.KR-RY/B012)
"Detail Enggineering Design (DED) bypass Mamminasata sudah selesai pada 2011. Tahun ini, dilakukan identifikasi dan inventarisasi lahan," kata Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel Abdul Latif di Makassar, Kamis.
Untuk identifikasi dan inventarisasi lahan tersebut setiap kabupaten dan kota yang masuk dalam kawasan tersebut diminta membuat tim sembilan untuk melakukan pembebasan lahan.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulsel Andi Bakti Haruni mengatakan, pengerjaan bypass tersebut dalam tahapan survei garis jalan. Setelah survei dilakukan perancangan kemudian pembebasan lahan dan pembangunan.
"Kita coba identifikasi dulu dimana garis yang dilewati, siapa pemiliknya, kemudian melakukan penetapan harga lalu pembebasan lahan oleh pemerintah kabupaten dan kota," jelasnya.
Jalur yang ditetapkan oleh Japan International Coorporation Agency (JICA) sebagai konsultan pengembangan kawasan, kata dia, baru di atas kertas dan harus dipastikan kembali di lapangan.
"Baru garis tengah, sudah ada patoknya tapi kan harus ada ukuran jelas lebarnya di sisi kiri dan kanan berdasarkan desain. Hal ini dilakukan sambil mengidentifikasi pemilik lahan. Mudah-mudahan cepat, pembebasannya juga sudah ada komitmen antara pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota," jelasnya.
Secara teknis, diperlukan ketepatan dalam menentukan garis jalan karena harus disesuaikan dengan kondisi jalan di lapangan seperti liku-liku dan naik-turunnya. Untuk itu diperlukan survei di lapangan.
Jika desain dan identifikasi pemilik lahan telah jelas akan jelas pula besaran biaya yang dibutuhkan dan negosiasi nilai lahan antara pemerintah dan pemilik lahan. (T.KR-RY/B012)