Makassar (ANTARA News) - Fasilitas sekolah termasuk rehabilitasi sekolah yang rusak di sejumlah pulau di wilayah Kota Makassar Sulawesi Selatan masih minim sehingga harus ditingkatkan.
"Dari 11 pulau yang masuk dalam wilayah Kota Makassar, di Pulau Bone Tambung terdapat bangunan SD yang seatap dengan SMP yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan," kata Ketua Forum Pengkajian Guru Sekolah, Muh Muslim di Makassar, Sabtu.
Menurut dia, program pendidikan bersubsidi penuh yang dijalankan Pemkot Makassar belum dapat memberikan dukungan saran belajar yang layak bagi siswa.
Dia mengatakan, meskipun siswa di wilayah pesisir diprioritaskan untuk mendapatkan layanan subsidi penuh dari pemkot, namun sekolahnya sudah banyak yang tidak tersentuh anggaran rehabilitasi.
"Padahal dana BOS, APBD dan bahkan APBN yang memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK), ternyata belum menjangkau sekolah yang aksesnya jauh dari perkotaan," katanya.
Hal tersebut dibenarkan aktivis Parlemen Group dari Kecamatan Ujung Tanah, Makassar M Nasir.
Dia mengatakan, penentu kebijakan sangat jarang mengunjungi wilayah pesisir sehingga tidak menyaksikan kondisi dan fasilitas sekolah yang ada di pulau.
Kondisi serupa juga terjadi pada para wakil rakyat di DPRD Makassar yang dinilai kurang memperhatikan dan meninjau langsung masyarkat pesisir.
"Anggota dewan lebih memprioritaskan di kota, bahkan kepala sekolah yang menjadi penanggung jawab di sekolah yang berada di pulau itu, lebih banyak berada di Kota Makassar daripada di Pulau Bone Tambung," katanya.
Menurut dia, kepala sekolah yang kurang perhatian tersebut, tentu tidak dapat memperjuangkan fasilitas dan sarana yang minim di tempat pengabdiannya karena tidak merasakan apa yang siswa rasakan. (T.S036/S023)
"Dari 11 pulau yang masuk dalam wilayah Kota Makassar, di Pulau Bone Tambung terdapat bangunan SD yang seatap dengan SMP yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan," kata Ketua Forum Pengkajian Guru Sekolah, Muh Muslim di Makassar, Sabtu.
Menurut dia, program pendidikan bersubsidi penuh yang dijalankan Pemkot Makassar belum dapat memberikan dukungan saran belajar yang layak bagi siswa.
Dia mengatakan, meskipun siswa di wilayah pesisir diprioritaskan untuk mendapatkan layanan subsidi penuh dari pemkot, namun sekolahnya sudah banyak yang tidak tersentuh anggaran rehabilitasi.
"Padahal dana BOS, APBD dan bahkan APBN yang memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK), ternyata belum menjangkau sekolah yang aksesnya jauh dari perkotaan," katanya.
Hal tersebut dibenarkan aktivis Parlemen Group dari Kecamatan Ujung Tanah, Makassar M Nasir.
Dia mengatakan, penentu kebijakan sangat jarang mengunjungi wilayah pesisir sehingga tidak menyaksikan kondisi dan fasilitas sekolah yang ada di pulau.
Kondisi serupa juga terjadi pada para wakil rakyat di DPRD Makassar yang dinilai kurang memperhatikan dan meninjau langsung masyarkat pesisir.
"Anggota dewan lebih memprioritaskan di kota, bahkan kepala sekolah yang menjadi penanggung jawab di sekolah yang berada di pulau itu, lebih banyak berada di Kota Makassar daripada di Pulau Bone Tambung," katanya.
Menurut dia, kepala sekolah yang kurang perhatian tersebut, tentu tidak dapat memperjuangkan fasilitas dan sarana yang minim di tempat pengabdiannya karena tidak merasakan apa yang siswa rasakan. (T.S036/S023)