Mamuju (ANTARA) - Subsektor perkebunan berkontribusi sebesar 17,31 persen atas dasar harga berlaku (ADHB) atau 20,51 persen atas dasar harga konstan (ADHK) terhadap total PDRB Sulawesi Barat di tahun 2021, kata Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris.
"Subsektor ini menjadi salah satu penggerak perekonomian utama, sebagaimana terlihat pada PDRB sektor perkebunan berkontribusi 17,31 persen (ADHB) atau 20,51 persen (ADHK) terhadap total PDRB Sulbar di tahun 2021," ujarnya pada pertemuan Forum Perangkat Daerah tahun anggaran 2022 sektor perkebunan se-Sulbar.di Mamuju, Kamis.
Kegiatan itu diselenggarakan Dinas Perkebunan Sulbar dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2023.
"Pembangunan perkebunan juga strategis dalam angka kemiskinan. Tiingkat kesejahteraan petani perkebunan jauh lebih baik dibandingkan petani lainnya," kata Idris.
Ia mengatakan pada 2021 peningkatan NTP perkebunan juga sangat baik, berbanding lurus dengan peningkatan kontribusi PDRB subsektor perkebunan, baik ADHK maupun ADHB.
"Hal ini bisa menunjukkan bahwa peningkatan kembali kinerja pembangunan perkebunan, mulai dari peningkatan produksi, produktivitas hingga mutu dan daya saing komoditi perkebunan Sulbar," paparnya.
Selain itu, Isu-isu stabilitas sebagai tuntutan konsumen dunia dan peranan standar pasar global, jika tidak segera mendapat perhatian maka berpotensi menjadi kendala besar dalam upaya meningkatkan ekspor komoditas perkebunan Sulbar.
Menurut dia, rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur selain memberikan peluang dan potensi pasar, sekaligus dapat mengancam produksi kakao dan kopi Sulbar yang selalu menjadi andalan.
"Para petani kakao dan kopi dapat berubah menjadi tenaga buruh pembangunan infrastruktur ibu kota baru pada bulan-bulan panen raya," ujarnya.
Terkait pelaksanaan forum perangkat Daerah tahun 2022 sektor perkebunan se-Sulbar tersebut, ia berharap agar forum yang berlangsung selama dua hari itu mampu menyelaraskan perencanaan yang ada di provinsi dengan usulan program kegiatan kabupaten, untuk menjadi rencana kerja Dinas Perkebunan Sulbar tahun 2023.
"Program kegiatan yang disepakati diharapkan menjadi solusi bagi tantangan dan masalah pembangunan perkebunan Sulbar ke depan," kata Muhammad Idris.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Syamsul Ma’arif mengatakan forum itu adalah forum inovasi baru dalam bidang perencanaan Dinas Perkebunan Sulbar, yang mana ke depannya pihaknya akan lebih fokus pada perkebunan yang berkelanjutan, dengan memprioritaskan lingkungan sebagai tempat pijak kebudayaan.
"Untuk tiga tahun ke depan, kami akan mengajak teman-teman di kabupaten untuk fokus pada tiga komunitas, yaitu kakao, kopi, dan kelapa plus kelapa sawit," kata Syamsul Ma'arif.
"Subsektor ini menjadi salah satu penggerak perekonomian utama, sebagaimana terlihat pada PDRB sektor perkebunan berkontribusi 17,31 persen (ADHB) atau 20,51 persen (ADHK) terhadap total PDRB Sulbar di tahun 2021," ujarnya pada pertemuan Forum Perangkat Daerah tahun anggaran 2022 sektor perkebunan se-Sulbar.di Mamuju, Kamis.
Kegiatan itu diselenggarakan Dinas Perkebunan Sulbar dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2023.
"Pembangunan perkebunan juga strategis dalam angka kemiskinan. Tiingkat kesejahteraan petani perkebunan jauh lebih baik dibandingkan petani lainnya," kata Idris.
Ia mengatakan pada 2021 peningkatan NTP perkebunan juga sangat baik, berbanding lurus dengan peningkatan kontribusi PDRB subsektor perkebunan, baik ADHK maupun ADHB.
"Hal ini bisa menunjukkan bahwa peningkatan kembali kinerja pembangunan perkebunan, mulai dari peningkatan produksi, produktivitas hingga mutu dan daya saing komoditi perkebunan Sulbar," paparnya.
Selain itu, Isu-isu stabilitas sebagai tuntutan konsumen dunia dan peranan standar pasar global, jika tidak segera mendapat perhatian maka berpotensi menjadi kendala besar dalam upaya meningkatkan ekspor komoditas perkebunan Sulbar.
Menurut dia, rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur selain memberikan peluang dan potensi pasar, sekaligus dapat mengancam produksi kakao dan kopi Sulbar yang selalu menjadi andalan.
"Para petani kakao dan kopi dapat berubah menjadi tenaga buruh pembangunan infrastruktur ibu kota baru pada bulan-bulan panen raya," ujarnya.
Terkait pelaksanaan forum perangkat Daerah tahun 2022 sektor perkebunan se-Sulbar tersebut, ia berharap agar forum yang berlangsung selama dua hari itu mampu menyelaraskan perencanaan yang ada di provinsi dengan usulan program kegiatan kabupaten, untuk menjadi rencana kerja Dinas Perkebunan Sulbar tahun 2023.
"Program kegiatan yang disepakati diharapkan menjadi solusi bagi tantangan dan masalah pembangunan perkebunan Sulbar ke depan," kata Muhammad Idris.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Syamsul Ma’arif mengatakan forum itu adalah forum inovasi baru dalam bidang perencanaan Dinas Perkebunan Sulbar, yang mana ke depannya pihaknya akan lebih fokus pada perkebunan yang berkelanjutan, dengan memprioritaskan lingkungan sebagai tempat pijak kebudayaan.
"Untuk tiga tahun ke depan, kami akan mengajak teman-teman di kabupaten untuk fokus pada tiga komunitas, yaitu kakao, kopi, dan kelapa plus kelapa sawit," kata Syamsul Ma'arif.