Makassar (ANTARA) - Pimpinan DPRD Sulawesi Selatan menyayangkan unjuk rasa di Kota Makassar terkait polemik Pemilu 2024 berujung kericuhan antara mahasiswa dengan aparat keamanan.
"Kita sayangkan, padahal tadi sudah kami terima aspirasinya secara langsung bersama pimpinan lain," ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif usai kericuhan tersebut, Senin.
Selain itu, apa yang menjadi tuntutan peserta aksi, akan segera ditindaklanjuti ke tingkat pusat, akan tetapi itu bukan kewenangan DPRD Provinsi memutuskan terkait kebijakan mengenai berbagai hal seperti Penundaan Pemilu, masa tiga priode presiden, minyak goreng, kenaikan pajak, serta soal Bahan Bakar Minyak atau BBM.
Sebelumnya, dua Wakil Ketua DPRD Sulsel,Syaharuddin Alrif bersama Muzayying Arif serta jajaran pejabat Sekretariat DPRD menemui demonstran untuk menerima aspirasi di depan kantor DPRD setempat.
Pria akrab disapa Sahar itu dengan lantang menyatakan merespons tuntutan peserta aksi, termasuk mendesak pemerintah pusat segera menyikapi persoalan rakyat.
"Tentu kita menolak wacana (penundaan Pemilu) itu, begitu pula soal harga minyak goreng kita minta pak presiden mengevaluasi menterinya, serta menteri yang sering membuat gaduh. Atas nama DPRD kami memberikan apresiasi atas perjuangan mahasiswa, kami tentu bersama mahasiswa," paparnya
Wakil Ketua DPRD Sulsel lainnya Muzayying Arif menambahkan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulsel segera berkoordinasi dengan F-PKS DPR RI untuk menindaklanjuti apa yang menjadi persoalan rakyat saat ini.
Usai menerima aspirasi, beberapa oknum diduga perusuh mulai melempari kantor dan pagar DPRD Sulsel dan berusaha mendobraknya namun gagal.
Pihak keamanan telah berupaya memperingati secara persuasif agar menghentikan aksi itu, tapi tidak digubris sehingga diambil langkah tegas membubarkan demonstran.
Padahal, Presiden Joko Widodo pada rapat kerja terbatas di Istana Negara, menegaskan Pemilu serentak pada 14 Februari dan Pilkada serentak 27 November 2024 tetap dilaksanakan jadwal yang sudah ditetapkan.
"Kita sayangkan, padahal tadi sudah kami terima aspirasinya secara langsung bersama pimpinan lain," ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif usai kericuhan tersebut, Senin.
Selain itu, apa yang menjadi tuntutan peserta aksi, akan segera ditindaklanjuti ke tingkat pusat, akan tetapi itu bukan kewenangan DPRD Provinsi memutuskan terkait kebijakan mengenai berbagai hal seperti Penundaan Pemilu, masa tiga priode presiden, minyak goreng, kenaikan pajak, serta soal Bahan Bakar Minyak atau BBM.
Sebelumnya, dua Wakil Ketua DPRD Sulsel,Syaharuddin Alrif bersama Muzayying Arif serta jajaran pejabat Sekretariat DPRD menemui demonstran untuk menerima aspirasi di depan kantor DPRD setempat.
Pria akrab disapa Sahar itu dengan lantang menyatakan merespons tuntutan peserta aksi, termasuk mendesak pemerintah pusat segera menyikapi persoalan rakyat.
"Tentu kita menolak wacana (penundaan Pemilu) itu, begitu pula soal harga minyak goreng kita minta pak presiden mengevaluasi menterinya, serta menteri yang sering membuat gaduh. Atas nama DPRD kami memberikan apresiasi atas perjuangan mahasiswa, kami tentu bersama mahasiswa," paparnya
Wakil Ketua DPRD Sulsel lainnya Muzayying Arif menambahkan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulsel segera berkoordinasi dengan F-PKS DPR RI untuk menindaklanjuti apa yang menjadi persoalan rakyat saat ini.
Usai menerima aspirasi, beberapa oknum diduga perusuh mulai melempari kantor dan pagar DPRD Sulsel dan berusaha mendobraknya namun gagal.
Pihak keamanan telah berupaya memperingati secara persuasif agar menghentikan aksi itu, tapi tidak digubris sehingga diambil langkah tegas membubarkan demonstran.
Padahal, Presiden Joko Widodo pada rapat kerja terbatas di Istana Negara, menegaskan Pemilu serentak pada 14 Februari dan Pilkada serentak 27 November 2024 tetap dilaksanakan jadwal yang sudah ditetapkan.