Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar Sulawesi Selatan selaku penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta TNI-Polri membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, terutama dari aspek pengamanan pesta demokrasi.
"Memang kebutuhan pengamanan akan sangat diperlukan, utamanya pendistribusian logistik di bulan November 2024," ujar Ketua KPU Makassar Faridl Wajdi pada rapat koordinasi persiapan pengamanan Pilkada 2024 di kantor Kesbangpol Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Menurut dia, pelaksanaan Pilkada Makassar yang akan digelar pada 27 November 2024, diperkirakan memasuki musim penghujan dan disertai cuaca ekstrem, sehingga diperlukan persiapan pengamanan ekstra sejak dini agar kendala-kendala bisa diantisipasi.
"Bulan November nanti itu biasanya masuk musim penghujan, sehingga kami memikirkan logistik, seperti kotak suara hasil pemungutan suara. Apalagi yang di pulau yang harus menyeberang kapal dan mungkin itu butuh pengamanan ekstra dari TNI Polri," kata Faridl.
Dari penyampaian pihak kepolisian, ada tiga sistem pengamanan akan di berlakukan untuk kesiapan pemilihan yakni aman, rawan satu dan rawan dua.
Untuk wilayah yang masuk kategori aman akan ditempatkan satu personil untuk lima Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk wilayah rawan satu, akan ditempatkan dua personil untuk dua TPS, sedangkan untuk wilayah rawan dua, akan ditempatkan satu personil di tiap satu TPS.
Selain membahas skema persiapan pengamanan, Hari selaku perwakilan Kesbangpol Makassar juga menyampaikan pengajuan pengusulan dana Hibah Pilkada 2024, segera disampaikan dua pekan ke depan oleh masing-masing instansi terkait untuk pengajuan usulan draf anggaran sesuai kebutuhannya.
"Untuk pengusulan dana hibah, agar tidak berulang revisi, kita kasih dua pekan, untuk menyusun dengan baik drafnya sesuai aturan. Selanjutnya, di buatkan permohonan ke Wali Kota agar bisa di disposisi ke BPKAD dan selanjutnya ditindak lanjuti," ujarnya.
Ketua Bawaslu Kota Makassar Abdillah Mustari pada kesempatan itu menyampaikan telah menyusun draf pengusulan dana hibah Pilkada 2024.
Namun demikian, untuk penyempurnaan draf masih dibutuhkan koordinasi dengan pemangku kepentingan.
"Kami sudah menyusun dan sudah ada draf pengusulan anggaran hibah untuk kebutuhan pendanaan Pilkada 2024, tapi masih butuh koordinasi, apalagi dengan TNI Polri terkait pos anggaran, agar tidak terjadi kekosongan anggaran pengamanan," paparnya.
"Memang kebutuhan pengamanan akan sangat diperlukan, utamanya pendistribusian logistik di bulan November 2024," ujar Ketua KPU Makassar Faridl Wajdi pada rapat koordinasi persiapan pengamanan Pilkada 2024 di kantor Kesbangpol Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Menurut dia, pelaksanaan Pilkada Makassar yang akan digelar pada 27 November 2024, diperkirakan memasuki musim penghujan dan disertai cuaca ekstrem, sehingga diperlukan persiapan pengamanan ekstra sejak dini agar kendala-kendala bisa diantisipasi.
"Bulan November nanti itu biasanya masuk musim penghujan, sehingga kami memikirkan logistik, seperti kotak suara hasil pemungutan suara. Apalagi yang di pulau yang harus menyeberang kapal dan mungkin itu butuh pengamanan ekstra dari TNI Polri," kata Faridl.
Dari penyampaian pihak kepolisian, ada tiga sistem pengamanan akan di berlakukan untuk kesiapan pemilihan yakni aman, rawan satu dan rawan dua.
Untuk wilayah yang masuk kategori aman akan ditempatkan satu personil untuk lima Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk wilayah rawan satu, akan ditempatkan dua personil untuk dua TPS, sedangkan untuk wilayah rawan dua, akan ditempatkan satu personil di tiap satu TPS.
Selain membahas skema persiapan pengamanan, Hari selaku perwakilan Kesbangpol Makassar juga menyampaikan pengajuan pengusulan dana Hibah Pilkada 2024, segera disampaikan dua pekan ke depan oleh masing-masing instansi terkait untuk pengajuan usulan draf anggaran sesuai kebutuhannya.
"Untuk pengusulan dana hibah, agar tidak berulang revisi, kita kasih dua pekan, untuk menyusun dengan baik drafnya sesuai aturan. Selanjutnya, di buatkan permohonan ke Wali Kota agar bisa di disposisi ke BPKAD dan selanjutnya ditindak lanjuti," ujarnya.
Ketua Bawaslu Kota Makassar Abdillah Mustari pada kesempatan itu menyampaikan telah menyusun draf pengusulan dana hibah Pilkada 2024.
Namun demikian, untuk penyempurnaan draf masih dibutuhkan koordinasi dengan pemangku kepentingan.
"Kami sudah menyusun dan sudah ada draf pengusulan anggaran hibah untuk kebutuhan pendanaan Pilkada 2024, tapi masih butuh koordinasi, apalagi dengan TNI Polri terkait pos anggaran, agar tidak terjadi kekosongan anggaran pengamanan," paparnya.