Makassar (ANTARA) - Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan Dr Jayadi Nas mengatakan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam setiap kesempatan mengimbau Forkopimda dan Ormas untuk mengeroyok penanganan persoalan stunting.
"Pada setiap kesempatan gubernur meminta bupati, wali kota dan ormas agar mengeroyok persoalan stunting dan menginginkan sinergitas semua pihak," kata Jayadi di Makassar, Sabtu.
Menanggapi penanganan stunting di lapangan, mantan Ketua KPU Sulsel ini mengingatkan, petingnya sinergitas untuk menyelesaikan persoalan stunting, karena nasib bangsa dan provinsi ini, tergantung penanganan stunting ke depan.
Menurut dia, upaya pemerintah provinsi dalam memfokuskan penanganan stunting ini dilakukan dengan berbagai macam program kegiatan yang bermuara pada penanganan stunting dengan baik.
"Ini terlihat pada 2020 angka prevalensi stunting di Sulsel masih sekitar 30 persen dan kini sudah turun drastis menjadi 9,08 persen," katanya.
Capaian tersebut dinilai sangat luar biasa, meskipun masih perlu lebih fokus penanganan stunting di 9 kabupaten/kota yang masih tinggi prevalensi stuntingnya seperti Kabupaten Jeneponto, Takalar dan Maros.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sulsel Hj Andi Ritamariani mengatakan, perlu mengeratkan sinergitas dan melintas sektoral dam menguatkan peran keluarga dalam penanganan stunting.
"Kedua hal tersebut menjadi fokus utama untuk mempercepat penurunan angka prevalensi stunting itu," katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, dibutuhkan strategi tertentu dengan memanfaatkan momentum di lapangan. Misalnya Hari Jadi suatu kabupaten, maka dirangkaikan dengan kegiatan atau program untuk menekan stunting.
"Pada setiap kesempatan gubernur meminta bupati, wali kota dan ormas agar mengeroyok persoalan stunting dan menginginkan sinergitas semua pihak," kata Jayadi di Makassar, Sabtu.
Menanggapi penanganan stunting di lapangan, mantan Ketua KPU Sulsel ini mengingatkan, petingnya sinergitas untuk menyelesaikan persoalan stunting, karena nasib bangsa dan provinsi ini, tergantung penanganan stunting ke depan.
Menurut dia, upaya pemerintah provinsi dalam memfokuskan penanganan stunting ini dilakukan dengan berbagai macam program kegiatan yang bermuara pada penanganan stunting dengan baik.
"Ini terlihat pada 2020 angka prevalensi stunting di Sulsel masih sekitar 30 persen dan kini sudah turun drastis menjadi 9,08 persen," katanya.
Capaian tersebut dinilai sangat luar biasa, meskipun masih perlu lebih fokus penanganan stunting di 9 kabupaten/kota yang masih tinggi prevalensi stuntingnya seperti Kabupaten Jeneponto, Takalar dan Maros.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sulsel Hj Andi Ritamariani mengatakan, perlu mengeratkan sinergitas dan melintas sektoral dam menguatkan peran keluarga dalam penanganan stunting.
"Kedua hal tersebut menjadi fokus utama untuk mempercepat penurunan angka prevalensi stunting itu," katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, dibutuhkan strategi tertentu dengan memanfaatkan momentum di lapangan. Misalnya Hari Jadi suatu kabupaten, maka dirangkaikan dengan kegiatan atau program untuk menekan stunting.