Makassar (ANTARA) - Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan melepas 240 tenaga gizi yang akan menjadi pendamping dan konselor pada 240 desa lokus se provinsi itu untuk mengatasi stunting.
Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel Naoemi Octarina yang turut menghadiri pelepasan tenaga gizi tersebut di Makassar, Selasa berpesan agar mereka menerima materi secara maksimal, sehingga saat bertugas di lapangan, bisa melakukan transfer pengetahuan kepada semua stakeholder.
Pelepasan ratusan tenaga kesehatan tersebut sekaligus menandai pelaksanaan pelatihan Tenaga Gizi Pendamping dan Konselor Stunting di Hotel Claro Makassar, 9 - 14 Mei 2022 sebelum mereka turun ke lokasi sasaran.
"Tugas terberat adalah bagaimana mengubah paradigma dan mainset para orang tua, sehingga ilmu yang didapatkan bisa diimplementasikan dengan baik," kata Naoemi.
Ia berharap program ini bisa memberi sumbangsih terhadap penurunan angka stunting di berbagai daerah seiring dengan digalakkannya Aksi Setop Stunting secara berkelanjutan di Sulsel.
Dalam kesempatan tersebut, Naoemi juga meminta Ketua PKK kabupaten kota, kecamatan, desa dan kelurahan, untuk ikut memonitoring program ini. Ia juga berharap, ada contact center yang bisa dihubungi masyarakat, ketika menemukan kasus stunting.
Berdasarkan hasil studi SSGI tahun 2021, prevalensi balita stunting Sulsel 27,4 persen. Angka ini menurun dari tahun 2019, yang mencapai 30,6 persen.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Dr Bachtiar Baso mengatakan stunting merupakan persoalan serius karena dapat menghambat intelegensia anak, kecerdasan, dan produktifitas mereka.
"Stunting ini disebabkan rendahnya asupan gizi, belum optimalnya layanan kesehatan untuk ibu, hingga kurangnya akses air bersih dan sanitasi," ujarnya.
Pemprov Sulsel telah melakukan Aksi Setop Stunting pada tahun 2021, dilakukan di 155 desa seperti Kabupaten Enrekang dan Bone, sedangkan tahun ini jangkauannya lebih luas di 240 desa di 24 kabupaten kota.
"Lokusnya adalah 10 desa tertinggi stunting di masing-masing kabupaten kota. Kita lakukan penempatan tenaga gizi pendamping dan konselor gizi," katanya.
Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel Naoemi Octarina yang turut menghadiri pelepasan tenaga gizi tersebut di Makassar, Selasa berpesan agar mereka menerima materi secara maksimal, sehingga saat bertugas di lapangan, bisa melakukan transfer pengetahuan kepada semua stakeholder.
Pelepasan ratusan tenaga kesehatan tersebut sekaligus menandai pelaksanaan pelatihan Tenaga Gizi Pendamping dan Konselor Stunting di Hotel Claro Makassar, 9 - 14 Mei 2022 sebelum mereka turun ke lokasi sasaran.
"Tugas terberat adalah bagaimana mengubah paradigma dan mainset para orang tua, sehingga ilmu yang didapatkan bisa diimplementasikan dengan baik," kata Naoemi.
Ia berharap program ini bisa memberi sumbangsih terhadap penurunan angka stunting di berbagai daerah seiring dengan digalakkannya Aksi Setop Stunting secara berkelanjutan di Sulsel.
Dalam kesempatan tersebut, Naoemi juga meminta Ketua PKK kabupaten kota, kecamatan, desa dan kelurahan, untuk ikut memonitoring program ini. Ia juga berharap, ada contact center yang bisa dihubungi masyarakat, ketika menemukan kasus stunting.
Berdasarkan hasil studi SSGI tahun 2021, prevalensi balita stunting Sulsel 27,4 persen. Angka ini menurun dari tahun 2019, yang mencapai 30,6 persen.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Dr Bachtiar Baso mengatakan stunting merupakan persoalan serius karena dapat menghambat intelegensia anak, kecerdasan, dan produktifitas mereka.
"Stunting ini disebabkan rendahnya asupan gizi, belum optimalnya layanan kesehatan untuk ibu, hingga kurangnya akses air bersih dan sanitasi," ujarnya.
Pemprov Sulsel telah melakukan Aksi Setop Stunting pada tahun 2021, dilakukan di 155 desa seperti Kabupaten Enrekang dan Bone, sedangkan tahun ini jangkauannya lebih luas di 240 desa di 24 kabupaten kota.
"Lokusnya adalah 10 desa tertinggi stunting di masing-masing kabupaten kota. Kita lakukan penempatan tenaga gizi pendamping dan konselor gizi," katanya.