Kupang (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur bersama Biro Perencanaan dan Logistik KPU pusat menggelar rapat koordinasi di Kupang, Jumat, untuk menyusun proyeksi kebutuhan logistik Pemilu 2014, kata Sekretaris KPU NTT Ubaldus Gogi.
"Logistik merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga perlu dicermati secara bertahap mulai dari siklus pengelolaan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyaluran, pemeliharaan dan penghapusan," katanya.
Ia mengatakan dalam perencanaan harus memperhatikan prinsip dasar tepat jenis, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat prosedur, tepat waktu dan tepat anggaran (T6).
Rakor tersebut dapat menginventarisasi berbagai permasalahan yang dihadapi pada saat perumusan rencana kebutuhan logistik pemilu, sehingga menghasilkan rekomendasi untuk pemecahan penyelesaian masalah yang timbul.
Ia menambahkan Rakor tersebut juga membahas pelaksanaan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dengan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Sikka secara serentak pada 2013.
"Untuk menuju ke proses itu, KPU NTT telah melakukan sejumlah kegiatan seperti konsultasi ke KPU pusat dan Kementerian Dalam Negeri serta melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sikka dan Pemerintah Provinsi NTT," ujarnya.
Selain itu, juga melakukan studi banding di dua provinsi yang pernah menyelenggarakan Pilkada gabungan yaitu Sumatera Barat dan Sulawesi Utara.
"Kita berharap ada kesepakatan untuk menggabungkan pelaksanaan Pilkada sesuai amanat UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Pemilu No.15 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Pemilu," katanya.
Dalam pasal 235 ayat (2) UU Pemilu mengamanatkan agar Pilkada yang berlangsung dalam satu tahun anggaran agar digabung, demi penghematan. (T.pso-084/L003)
"Logistik merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga perlu dicermati secara bertahap mulai dari siklus pengelolaan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyaluran, pemeliharaan dan penghapusan," katanya.
Ia mengatakan dalam perencanaan harus memperhatikan prinsip dasar tepat jenis, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat prosedur, tepat waktu dan tepat anggaran (T6).
Rakor tersebut dapat menginventarisasi berbagai permasalahan yang dihadapi pada saat perumusan rencana kebutuhan logistik pemilu, sehingga menghasilkan rekomendasi untuk pemecahan penyelesaian masalah yang timbul.
Ia menambahkan Rakor tersebut juga membahas pelaksanaan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dengan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Sikka secara serentak pada 2013.
"Untuk menuju ke proses itu, KPU NTT telah melakukan sejumlah kegiatan seperti konsultasi ke KPU pusat dan Kementerian Dalam Negeri serta melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sikka dan Pemerintah Provinsi NTT," ujarnya.
Selain itu, juga melakukan studi banding di dua provinsi yang pernah menyelenggarakan Pilkada gabungan yaitu Sumatera Barat dan Sulawesi Utara.
"Kita berharap ada kesepakatan untuk menggabungkan pelaksanaan Pilkada sesuai amanat UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Pemilu No.15 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Pemilu," katanya.
Dalam pasal 235 ayat (2) UU Pemilu mengamanatkan agar Pilkada yang berlangsung dalam satu tahun anggaran agar digabung, demi penghematan. (T.pso-084/L003)