Mamuju (ANTARA News) - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) hingga kini telah mencatat sebanyak 302 kelompok UPPKS di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, telah mendapatkan sentuhan modal usaha.
"Jumlah Kelompok UPPKS di Sulbar yang telah terbentuk telah mencapai 386 kelompok dengan anggota 3.911 orang. Karena keterbatasan dana maka hanya 302 kelompok UPPKS yang telah mendapatkan bantuan modal usaha,"kata Kepala BKKBN Sulbar, H.Abdullah Kemma di Mamuju, Minggu.
Menurutnya, 302 kelompok UPPKS yang mendapatkan sentuhan modal itu bersumber dari akses permodalan instansi pemerintah, perbankan maupun pihak swasta,
"Ini berarti masij ada sekitar 21 persen atau setara 757 anggota yang belum berdaya karena belum tersentuh modal usaha,"kata dia.
Karena itu kata Abdullah Kemma, akan terus melakukan berbagai upaya agar kelompok UPPKS yang belum mendapatkan sentuhan modal bisa tertangani dengan baik.
"Saat ini kami semakin meningkatkan kerjasama dengan lembaga instansi pemerintah yang memiliki program dan tujuan yang sama dalam hal pengentasan kemiskinan melalui usaha kelompok mikro yang ada di Sulbar,"ujarnya.
Ia menuturkan, pemberdayaan kelompok UPPKS ini merupakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga yang memang anggotanya di dominasi kaum perempuan.
Kelompok ini sengaja dibentuk untuk memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk mendapatkan usaha yang layak sekaligus menjadi sasaran program Keluarga Berencana (KB).
"Anggota kelompok UPPKS ini kita giring untuk ikut mengkampanyekan program KB dalam rangka mendukung suksenya program KB nasional yakni penduduk tumbuh seimbang hingga 2015 mendatang,"pungkas Abdullah Kemma. (T.KR-ACO/M019)
"Jumlah Kelompok UPPKS di Sulbar yang telah terbentuk telah mencapai 386 kelompok dengan anggota 3.911 orang. Karena keterbatasan dana maka hanya 302 kelompok UPPKS yang telah mendapatkan bantuan modal usaha,"kata Kepala BKKBN Sulbar, H.Abdullah Kemma di Mamuju, Minggu.
Menurutnya, 302 kelompok UPPKS yang mendapatkan sentuhan modal itu bersumber dari akses permodalan instansi pemerintah, perbankan maupun pihak swasta,
"Ini berarti masij ada sekitar 21 persen atau setara 757 anggota yang belum berdaya karena belum tersentuh modal usaha,"kata dia.
Karena itu kata Abdullah Kemma, akan terus melakukan berbagai upaya agar kelompok UPPKS yang belum mendapatkan sentuhan modal bisa tertangani dengan baik.
"Saat ini kami semakin meningkatkan kerjasama dengan lembaga instansi pemerintah yang memiliki program dan tujuan yang sama dalam hal pengentasan kemiskinan melalui usaha kelompok mikro yang ada di Sulbar,"ujarnya.
Ia menuturkan, pemberdayaan kelompok UPPKS ini merupakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga yang memang anggotanya di dominasi kaum perempuan.
Kelompok ini sengaja dibentuk untuk memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk mendapatkan usaha yang layak sekaligus menjadi sasaran program Keluarga Berencana (KB).
"Anggota kelompok UPPKS ini kita giring untuk ikut mengkampanyekan program KB dalam rangka mendukung suksenya program KB nasional yakni penduduk tumbuh seimbang hingga 2015 mendatang,"pungkas Abdullah Kemma. (T.KR-ACO/M019)