Indonesia bahas keamanan siber di WEF Swiss
Kamis, 26 Mei 2022 11:34 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di World Economic Forum (WEF), di Davos, Swiss. (kominfo.go.id)
Jakarta (ANTARA) - Delegasi Indonesia membahas perkembangan teknologi dan kaitannya dengan perlindungan data dan keamanan siber dalam World Economic Forum yang berlangsung di Davos, Swiss.
"Perlindungan data ini kan sangat luas, tidak hanya data pribadi. Ada data geospasial atau data-data strategis, jadi tata kelola data yang memadai," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, di Swiss, dikutip dari siaran pers, Kamis.
Menurut menteri, persoalan keamanan siber di Indonesia sangat luas. Apalagi, belakangan ini mencuat isu soal teknologi finansial ilegal, kebocoran data dan hoaks.
"(Maka diperlukan) keamanan siber, khususnya teknologi keamanan siber untuk menjaga ruang digital kita agar tetap bersih," kata Johnny.
Isu perlindungan data juga menjadi salah satu prioritas dari Digital Economy Working Group, forum yang merupakan bagian dari Presidensi G20 Indonesia. Perlindungan data termasuk ke dalam pembahasan isu arus data lintas batas negara.
Pada isu tersebut, di DEWG, turut dibahas tata kelola dan manajemen untuk mengatasi kejahatan siber.
Kementerian Kominfo, selaku pengampu Digital Economy Working Group G20 mendorong pembahasan tiga isu prioritas, yaitu konektivitas dan pemulihan pascapandemi COVID-19; kecakapan dan literasi digital; dan arus data lintas batas negara.
Selain tata kelola dan manajamen data untuk mengatasi masalah keamanan siber, Johnny mengatakan Indonesia harus memiliki sumber daya manusia (talenta) digital yang memadai supaya bisa menangani ekosistem teknologi secara lebih cepat.
"Teknologi dan talenta digital ini perlu kita adopsi untuk memastikan agar ruang digital kita bersih dan bisa bermanfaat bagi pengembangan sektor hilir dari digitalisasi Indonesia," kata Johnny.
Oleh karena itu, Kominfo akan terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai mitra perusahaan teknologi global. Salah satunya dengan perusahaan Cisco, yang disebut Menteri Johnny memiliki pilihan teknologi yang canggih.
"Cisco tentu mempunyai teknologinya dan bersama-sama kita akan merumuskan pilihan teknologi yang paling tepat, jangan sampai nanti ruang digital kita itu kotor. Pilihan teknologi dan komitmen dunia usaha yang seperti ini perlu kita sambut dengan baik dalam rangka kolaborasi, sehingga bisa menghasilkan pilihan teknologi yang tepat untuk Indonesia," kata Johnny.
Selama Kongres WEF di Davos, Swiss, Menkominfo Johnny didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Latif.
"Perlindungan data ini kan sangat luas, tidak hanya data pribadi. Ada data geospasial atau data-data strategis, jadi tata kelola data yang memadai," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, di Swiss, dikutip dari siaran pers, Kamis.
Menurut menteri, persoalan keamanan siber di Indonesia sangat luas. Apalagi, belakangan ini mencuat isu soal teknologi finansial ilegal, kebocoran data dan hoaks.
"(Maka diperlukan) keamanan siber, khususnya teknologi keamanan siber untuk menjaga ruang digital kita agar tetap bersih," kata Johnny.
Isu perlindungan data juga menjadi salah satu prioritas dari Digital Economy Working Group, forum yang merupakan bagian dari Presidensi G20 Indonesia. Perlindungan data termasuk ke dalam pembahasan isu arus data lintas batas negara.
Pada isu tersebut, di DEWG, turut dibahas tata kelola dan manajemen untuk mengatasi kejahatan siber.
Kementerian Kominfo, selaku pengampu Digital Economy Working Group G20 mendorong pembahasan tiga isu prioritas, yaitu konektivitas dan pemulihan pascapandemi COVID-19; kecakapan dan literasi digital; dan arus data lintas batas negara.
Selain tata kelola dan manajamen data untuk mengatasi masalah keamanan siber, Johnny mengatakan Indonesia harus memiliki sumber daya manusia (talenta) digital yang memadai supaya bisa menangani ekosistem teknologi secara lebih cepat.
"Teknologi dan talenta digital ini perlu kita adopsi untuk memastikan agar ruang digital kita bersih dan bisa bermanfaat bagi pengembangan sektor hilir dari digitalisasi Indonesia," kata Johnny.
Oleh karena itu, Kominfo akan terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai mitra perusahaan teknologi global. Salah satunya dengan perusahaan Cisco, yang disebut Menteri Johnny memiliki pilihan teknologi yang canggih.
"Cisco tentu mempunyai teknologinya dan bersama-sama kita akan merumuskan pilihan teknologi yang paling tepat, jangan sampai nanti ruang digital kita itu kotor. Pilihan teknologi dan komitmen dunia usaha yang seperti ini perlu kita sambut dengan baik dalam rangka kolaborasi, sehingga bisa menghasilkan pilihan teknologi yang tepat untuk Indonesia," kata Johnny.
Selama Kongres WEF di Davos, Swiss, Menkominfo Johnny didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Latif.
Pewarta : Natisha Andarningtyas
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Menkominfo bahas minat Google berinvestasi untuk pusat data di Indonesia
09 October 2024 15:18 WIB, 2024
Menkominfo: Kasus pencurian data kartu SIM kesalahan mitra nakal Indosat
12 September 2024 17:53 WIB, 2024
Menkominfo menjelaskan tindak lanjut surat imbauan tentang penyiaran azan
05 September 2024 1:07 WIB, 2024
Menkominfo akan memblokir Bigo Live bila tak segera hapus judi online
28 August 2024 18:47 WIB, 2024
Menkominfo lantik Prabu Revolusi sebagai Dirjen IKP Kementerian Kominfo
19 August 2024 13:27 WIB, 2024
Menkominfo: KPU berwenang memeriksa pencatutan NIK di Pilkada Jakarta
16 August 2024 13:36 WIB, 2024
Presiden Jokowi panggil Menkominfo hingga Telkom guna membahas peretasan data
28 June 2024 18:11 WIB, 2024
Menkominfo: Pemerintah tidak akan penuhi tuntutan penyerang PDNS 2 minta 8 juta dollar AS
24 June 2024 16:01 WIB, 2024
Terpopuler - Internasional
Lihat Juga
Trump tambah kapal induk ke Timur Tengah jika kesepakatan dengan Iran gagal
11 February 2026 10:51 WIB
Partai LDP pimpinan PM Sanae Takaichi menang pemilu Jepang, kebijakan China tidak berubah
10 February 2026 10:29 WIB