Makassar (ANTARA News) - Menghentikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) menurunkan sekitar 94 persen kasus kesakitan diare.
"Dari hasil survei yang dilakukan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) diketahui, jika program Stop BABS dapat menurunkan kasus diare," kata Sekretaris Pokja AMPL Nasional Maraita Listyasari di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan, selain menurunkan terjadinya kasus kesakitan diare di lapangan, juga memberikan sumbangan terhadap kehadiran siswa di sekolah.
Menurut Maraita yang bertugas di Permukiman dan Perumahan Bappenas, stop BABS merupakan salah satu bentuk preventif terjadinya penyakit menular seperti diare, ISPA dan sebagainya.
"Karena itu, stop BABS yang merupakan bagian dari sanitasi yang baik harus terus didorong, mengingat masih banyak masyarakat yang belum menyadari dan menjadikan itu sebagai urusan pribadi," katanya.
Padahal, lanjut dia, persoalan itu bukan menyangkut urusan pribadi, karena dapat mempengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah melalui APBN sudah mulai memperlihatkan dukungan dari segi anggaran untuk program sanitasi.
Sebagai gambaran, anggaran sanitasi pada periode 2005 dialokasikan 0,4 persen dari total APBN, kemudian meningkat menjadi 1,2 persen dari total APBN 2012. (T.S036/Y008)
"Dari hasil survei yang dilakukan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) diketahui, jika program Stop BABS dapat menurunkan kasus diare," kata Sekretaris Pokja AMPL Nasional Maraita Listyasari di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan, selain menurunkan terjadinya kasus kesakitan diare di lapangan, juga memberikan sumbangan terhadap kehadiran siswa di sekolah.
Menurut Maraita yang bertugas di Permukiman dan Perumahan Bappenas, stop BABS merupakan salah satu bentuk preventif terjadinya penyakit menular seperti diare, ISPA dan sebagainya.
"Karena itu, stop BABS yang merupakan bagian dari sanitasi yang baik harus terus didorong, mengingat masih banyak masyarakat yang belum menyadari dan menjadikan itu sebagai urusan pribadi," katanya.
Padahal, lanjut dia, persoalan itu bukan menyangkut urusan pribadi, karena dapat mempengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah melalui APBN sudah mulai memperlihatkan dukungan dari segi anggaran untuk program sanitasi.
Sebagai gambaran, anggaran sanitasi pada periode 2005 dialokasikan 0,4 persen dari total APBN, kemudian meningkat menjadi 1,2 persen dari total APBN 2012. (T.S036/Y008)