Gorontalo (ANTARA News) - Kalangan pejabat dan pegawai Pemko Gorontalo diminta sebagai pelopor dan menjadi contoh yang baik penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax, sebagaimana imbauan Presiden RI belum lama ini.

"Seharusnya tidak ada lagi mobil pelat merah ikut antrian BBM bersubsidi di SPBU, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," kata Yanri, salah satu warga Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Kamis.

Sejauh ini, para pejabat di daerah enggan melaksanakan imbauan Presiden, karena seenaknya mengambil jatah BBM subsidi untuk kepentingan warga menengah ke bawah.

Warga juga mewanti-wanti kalau mobil dinas pemerintah sering mengganti pelat kendaraan, untuk mengelabui warga dan petugas SPBU.

"Harus ada regulasi lebih jelas mengatur pembatasan pembelian BBM bagi aparat pemerintah," tambah Kifly, salah satu pengemudi becak motor di Gorontalo.

Pengamat sosial politik dari Unsrat Manado, Mahyudin Damis, menilai himbauan Presiden jika tidak diikuti dengan aturan kuat dan jelas, sulit untuk dibendung.

"Kasihan rakyat yang selalu antrian panjang di SPBU, tetapi pejabat pemda juga menikmati hak rakyat juga," katanya.

Sementara data yang dirilis Dinas Perhubungan, Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo, bahwa alokasi BBM subsidi ke Gorontalo selalu habis terserap.

Jenis premiun, sebanyak 100.234 kilo liter (KL), dengan terbanyak pasokan ke Kota Gorontalo 64.106 KL dan paling sedikit Bone Bolango 1.140 KL. (T.H013/M019)