Makassar (ANTARA News) - Tim pemenangan pasangan Rudianto Asapa-Andi Nawir (Garuda-na) mengancam akan mengugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan karena dinilai ada kejanggalan Data Pemilih Tetap (DPT).
"Ada kejanggalan DP4 yang diterima KPU Sulsel melalui Pemprov Sulsel, bahkan data itu berbeda dengan data BPS tentang DPT, " kata anggota Tim Garuda-na Yarifai Mappeay di Makassar, Kamis.
Wakil Ketua Politik Keamanan dan Daerah (Polkamda) DPD Partai Gerindra Sulsel itu menyebutkan, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan Pemprov Sulsel ke KPU Sulsel tidak sesuai dengan hitungan jumlah pemilih sekitar 7,2 juta jiwa.
Bahkan bila dikalkulasi untuk syarat bakal calon perseorang yang dilansir KPU melalui media massa sekitar 392 ribu dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari empat persen jumlah pemilih, lanjut dia, tidak sesuai dengan jumlah penduduk.
"Kalau dukungan perseorangan 392 ribu KTP kemudian dibagi empat persen, maka jumlah penduduk Sulsel akan membengkak hingga 9,8 juta jiwa bukan 7,2 juta jiwa. Jelas ini merugikan kandidat, makanya kami akan ajukan gugatan bila tidak direvisi," katanya.
Diketahui pasangan Garuda-na akan menempuh jalur perseorangan dikarenakan syarat dukungan partai 15 persen tidak terpenuhi.
(T.KR-DF/S024)
"Ada kejanggalan DP4 yang diterima KPU Sulsel melalui Pemprov Sulsel, bahkan data itu berbeda dengan data BPS tentang DPT, " kata anggota Tim Garuda-na Yarifai Mappeay di Makassar, Kamis.
Wakil Ketua Politik Keamanan dan Daerah (Polkamda) DPD Partai Gerindra Sulsel itu menyebutkan, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan Pemprov Sulsel ke KPU Sulsel tidak sesuai dengan hitungan jumlah pemilih sekitar 7,2 juta jiwa.
Bahkan bila dikalkulasi untuk syarat bakal calon perseorang yang dilansir KPU melalui media massa sekitar 392 ribu dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari empat persen jumlah pemilih, lanjut dia, tidak sesuai dengan jumlah penduduk.
"Kalau dukungan perseorangan 392 ribu KTP kemudian dibagi empat persen, maka jumlah penduduk Sulsel akan membengkak hingga 9,8 juta jiwa bukan 7,2 juta jiwa. Jelas ini merugikan kandidat, makanya kami akan ajukan gugatan bila tidak direvisi," katanya.
Pihaknya berharap agar dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel pada 22 Januari 2013, KPU bersikap netral dan pilkada berjalan bersih dari intervensi pihak tertentu.
Diketahui pasangan Garuda-na akan menempuh jalur perseorangan dikarenakan syarat dukungan partai 15 persen tidak terpenuhi.
Sementara itu Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas menyatakan, apabila tim Garuda-na ingin melayangkan gugatan hukum, pihaknya mempersilakan asalkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan mampu memperjelas apa isi tuntutan tersebut.
(T.KR-DF/S024)