Makassar (ANTARA) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan Causa Iman Karana mengatakan sebanyak 22 pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu telah menindaklanjuti roadmap atau dokumen yang telah disepakati bersama seluruh stakeholders tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai upaya mendorong keuangan digital.
Causa di Makassar, Senin, menyampaikan bahwa bahkan 11 dari 22 pemkab/pemkot itu sudah masuk dalam kategori digital diantaranya Makassar, Pare-Pare, Maros, Gowa, dan Kabupaten Barru.
"Sekarang sudah ada 22 pemda yang telah menuangkan (tindak lanjut) Roadmap TP2DD dalam SK Kepala Daerah. Di mana sebelumnya hanya 18 pemda. Diharapkan 24 kabupaten/kota atau seluruhnya secepatnya dapat menuangkan roadmap ke dalam SK kepala daerah," ujarnya.
Terkait dengan implementasi elektronifikasi pemda, kata dia, direncanakan akan dilakukan High Level Meeting terkait Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Monev TP2DD) pada bulan Agustus 2022.
“Kita diarahkan Presiden, kemudian diturunkan ke Mendagri, bahwa seluruh daerah didorong kegiatan keuangannya menjadi digital,” jelas Causa Iman saat menemui Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Rumah Jabatan di Jalan Yusuf Daeng Ngawing Makassar.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengaku salah satu tujuan pembentukan TP2DD adalah untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
"Luar biasa, Alhamdulillah bisa terbanyak dan pertama di Indonesia pelantikan, yang diharapkan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah ," ungkapnya.
Andi Sudirman memaparkan bahwa diawal kepemimpinan di tahun 2018, dirinya melakukan revisi dalam transaksi keuangan. Dengan melakukan transaksi non tunai di lingkup Pemprov Sulsel.
"Awalnya ragu, banyak potensi UMKM tidak sanggup. Ternyata mereka termotivasi dan mampu. Masyarakat sudah mulai melek teknologi," katanya.
Causa di Makassar, Senin, menyampaikan bahwa bahkan 11 dari 22 pemkab/pemkot itu sudah masuk dalam kategori digital diantaranya Makassar, Pare-Pare, Maros, Gowa, dan Kabupaten Barru.
"Sekarang sudah ada 22 pemda yang telah menuangkan (tindak lanjut) Roadmap TP2DD dalam SK Kepala Daerah. Di mana sebelumnya hanya 18 pemda. Diharapkan 24 kabupaten/kota atau seluruhnya secepatnya dapat menuangkan roadmap ke dalam SK kepala daerah," ujarnya.
Terkait dengan implementasi elektronifikasi pemda, kata dia, direncanakan akan dilakukan High Level Meeting terkait Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Monev TP2DD) pada bulan Agustus 2022.
“Kita diarahkan Presiden, kemudian diturunkan ke Mendagri, bahwa seluruh daerah didorong kegiatan keuangannya menjadi digital,” jelas Causa Iman saat menemui Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Rumah Jabatan di Jalan Yusuf Daeng Ngawing Makassar.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengaku salah satu tujuan pembentukan TP2DD adalah untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
"Luar biasa, Alhamdulillah bisa terbanyak dan pertama di Indonesia pelantikan, yang diharapkan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah ," ungkapnya.
Andi Sudirman memaparkan bahwa diawal kepemimpinan di tahun 2018, dirinya melakukan revisi dalam transaksi keuangan. Dengan melakukan transaksi non tunai di lingkup Pemprov Sulsel.
"Awalnya ragu, banyak potensi UMKM tidak sanggup. Ternyata mereka termotivasi dan mampu. Masyarakat sudah mulai melek teknologi," katanya.