Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan Causa Iman menyebut realisasi pendapatan pajak pada semester I tahun 2022 di provinsi itu mengalami kenaikan signifikan pada pembayaran pajak tunai serta pajak dan retribusi melalui kanal pembayaran non tunai.
"Untuk pembayaran pajak mengalami peningkatan sebesar 36 persen atau naik dari Rp 25,7 miliar menjadi Rp34,84 miliar," ujar Causa Iman Karana saat monitoring dan evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Selatan, di Makassar, Selasa.
Ia juga menyebut penerimaan retribusi non tunai melalui aplikasi QRIS sebesar Rp5.393 persen atau meningkat dari Rp19,94 juta menjadi Rp1,1 miliar pada periode yang sama.
Menurut Causa dengan dukungan Bank Sulselbar, saat ini sudah terdapat 8.648 QRIS untuk melayani pembayaran pajak dan retribusi di Sulsel meski yang digunakan baru 12,1 persen.
Ia juga mengatakan peran TP2DD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah terlihat hasilnya. Jika dibandingkan semester I 2021 dan semester I 2022, terdapat peningkatan signifikan pada pembayaran pajak.
"Kami akan fokus ke ekosistem ekonomi. Pada tahun ini layanan QRIS akan hadir di 30 pasar tradisional di Sulsel," ujarnya.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri Ni Putu Myari Artha dalam kegiatan itu menuturkan bahwa transaksi non tunai memudahkan masyarakat dan lebih dipercaya karena transparan.
“Dengan membayar pajak dan retribusi secara non tunai dapat menciptakan kepercayaan di masyarakat. Ini akan meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal daerah sehingga Pemda mempunyai dana yang cukup untuk menyelenggarakan pemerintahan,” ujarnya disela penandatangan dukungan ETPD oleh 25 bupati wali kota se Sulsel itu.
Untuk diketahui, pemda di Sulsel memulai menerapkan sistem Elektronfikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di semua kabupaten kota.
ETPD ini diharapkan dapat menjaga perekonomian Sulsel yang sejalan dengan agenda utama presidensi G20 Indonesia. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengerucut pada tiga bidang yaitu kesehatan yang inklusif, transformasi digital dan transisi energi.
Sejauh ini, TP2DD di Sulsel telah melakukan pencapaian 92 persen atau 23 dari 25 Pemda di Sulsel yang memiliki Keputusan Kepala Daerah tentang Peta Jalan dan Rencana Aksi TP2DD.
Hasil pemetaan Indeks ETPD TP2DD pada semester II 2021, 11 Pemda, termasuk Pemprov Sulsel, sudah masuk kategori digital.
"Untuk pembayaran pajak mengalami peningkatan sebesar 36 persen atau naik dari Rp 25,7 miliar menjadi Rp34,84 miliar," ujar Causa Iman Karana saat monitoring dan evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Selatan, di Makassar, Selasa.
Ia juga menyebut penerimaan retribusi non tunai melalui aplikasi QRIS sebesar Rp5.393 persen atau meningkat dari Rp19,94 juta menjadi Rp1,1 miliar pada periode yang sama.
Menurut Causa dengan dukungan Bank Sulselbar, saat ini sudah terdapat 8.648 QRIS untuk melayani pembayaran pajak dan retribusi di Sulsel meski yang digunakan baru 12,1 persen.
Ia juga mengatakan peran TP2DD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah terlihat hasilnya. Jika dibandingkan semester I 2021 dan semester I 2022, terdapat peningkatan signifikan pada pembayaran pajak.
"Kami akan fokus ke ekosistem ekonomi. Pada tahun ini layanan QRIS akan hadir di 30 pasar tradisional di Sulsel," ujarnya.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri Ni Putu Myari Artha dalam kegiatan itu menuturkan bahwa transaksi non tunai memudahkan masyarakat dan lebih dipercaya karena transparan.
“Dengan membayar pajak dan retribusi secara non tunai dapat menciptakan kepercayaan di masyarakat. Ini akan meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal daerah sehingga Pemda mempunyai dana yang cukup untuk menyelenggarakan pemerintahan,” ujarnya disela penandatangan dukungan ETPD oleh 25 bupati wali kota se Sulsel itu.
Untuk diketahui, pemda di Sulsel memulai menerapkan sistem Elektronfikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di semua kabupaten kota.
ETPD ini diharapkan dapat menjaga perekonomian Sulsel yang sejalan dengan agenda utama presidensi G20 Indonesia. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengerucut pada tiga bidang yaitu kesehatan yang inklusif, transformasi digital dan transisi energi.
Sejauh ini, TP2DD di Sulsel telah melakukan pencapaian 92 persen atau 23 dari 25 Pemda di Sulsel yang memiliki Keputusan Kepala Daerah tentang Peta Jalan dan Rencana Aksi TP2DD.
Hasil pemetaan Indeks ETPD TP2DD pada semester II 2021, 11 Pemda, termasuk Pemprov Sulsel, sudah masuk kategori digital.