Palu (ANTARA News) - Menteri Agama Suryadharma Ali meminta Kementerian Agama dan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) se Sulawesi memetakan kawasan yang rawan konflik agama di daerah itu.
"Ayo kita petakan Sulawesi, dimana daerah yang memiliki potensi radikal. Mana saja daerah yang memiliki potensi konflik. Kalau sudah dipetakan, tokoh agama bisa datang ke sana untuk melakukan dialog," kata Suryadharma Ali pada pembukaan Workshop Regional Kerukunan Umat Beragama di salah satu hotel di Palu, Jumat malam.
Workshop tersebut diikuti oleh 240 peserta perwakilan tokoh agama dan Kementerian Agama dari lima provinsi di Sulawesi yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.
Menteri mengatakan, pemetaan potensi konflik di Sulawesi penting sekali untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya ketidakrukunan antarpemeluk agama.
"Pak Kapolda juga kami minta memberikan masukan, informasi dimana tempat itu," katanya.
Selama ini, menurut dia, belum diketahui daerah mana saja yang sudah dimasuki paham radikal. "Kalau peta potensi konflik itu sudah ada, munculnya konflik antarumat bisa dideteksi sedini mungkin," katanya.
Suryadharma Ali juga menilai selama ini para penganjur perdamaian agama kerap salah sasaran dalam memberikan ceramah atau meluruskan masalah radikalisme di tanah air.
Para penganjur perdamaian agama kadang memberikan ceramah tentang kerukunan umat beragama di majelis-majelis taklim atau madrasah. Padahal di berbagai majelis taklim dan madrasah tidak terdapat pemahaman agama radikalisme, kata menteri.
"Ini namanya program salah sasaran," katanya.
Menteri juga mengatakan dirinya merespon positif adanya rencana membentuk forum kerukunan lintas Kementerian Agama se Sulawesi. Namun dia cenderung tidak setuju pembentukan forum tersebut.
"Saya merespons forum koordinasi kerukunan itu. Maksudnya baik, jadi, ya maksudnya saja yang dilaksanakan," katanya.
Dia mengatakan, jika lintas Kementerian Agama se Sulawesi ingin membentuk forum lagi maka akan menambah beban anggaran.
"Kita bikin organisasi. Butuh kantor lagi. Butuh anggaran. Bagaimana yang ada saja dilaksanakan," katanya.
(T.A055/A027)
"Ayo kita petakan Sulawesi, dimana daerah yang memiliki potensi radikal. Mana saja daerah yang memiliki potensi konflik. Kalau sudah dipetakan, tokoh agama bisa datang ke sana untuk melakukan dialog," kata Suryadharma Ali pada pembukaan Workshop Regional Kerukunan Umat Beragama di salah satu hotel di Palu, Jumat malam.
Workshop tersebut diikuti oleh 240 peserta perwakilan tokoh agama dan Kementerian Agama dari lima provinsi di Sulawesi yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.
Menteri mengatakan, pemetaan potensi konflik di Sulawesi penting sekali untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya ketidakrukunan antarpemeluk agama.
"Pak Kapolda juga kami minta memberikan masukan, informasi dimana tempat itu," katanya.
Selama ini, menurut dia, belum diketahui daerah mana saja yang sudah dimasuki paham radikal. "Kalau peta potensi konflik itu sudah ada, munculnya konflik antarumat bisa dideteksi sedini mungkin," katanya.
Suryadharma Ali juga menilai selama ini para penganjur perdamaian agama kerap salah sasaran dalam memberikan ceramah atau meluruskan masalah radikalisme di tanah air.
Para penganjur perdamaian agama kadang memberikan ceramah tentang kerukunan umat beragama di majelis-majelis taklim atau madrasah. Padahal di berbagai majelis taklim dan madrasah tidak terdapat pemahaman agama radikalisme, kata menteri.
"Ini namanya program salah sasaran," katanya.
Menteri juga mengatakan dirinya merespon positif adanya rencana membentuk forum kerukunan lintas Kementerian Agama se Sulawesi. Namun dia cenderung tidak setuju pembentukan forum tersebut.
"Saya merespons forum koordinasi kerukunan itu. Maksudnya baik, jadi, ya maksudnya saja yang dilaksanakan," katanya.
Dia mengatakan, jika lintas Kementerian Agama se Sulawesi ingin membentuk forum lagi maka akan menambah beban anggaran.
"Kita bikin organisasi. Butuh kantor lagi. Butuh anggaran. Bagaimana yang ada saja dilaksanakan," katanya.
(T.A055/A027)