Makassar (ANTARA) - Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Gerakan Mahasiswa (OPM) bersama orang tua siswa terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023 di depan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel Jalan Yusuf Daeng Awing, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, diwarnai kericuhan.
Aksi massa itu awalnya berlangsung kondusif yang dijaga ketat aparat. Namun selang beberapa saat ketegangan mulai terjadi karena pengunjuk rasa merasa aspirasinya tidak ditanggapi hingga suasana memanas.
Terjadi adu mulut dengan petugas lalu saling dorong sehingga kericuhan tidak dapat dihindarkan. Bahkan nyaris adu jotos dengan petugas keamanan, tetapi berhasil diredam beberapa menit kemudian.
Jenderal lapangan massa aksi Saddam Husein dalam orasinya mengungkapkan bahwa seleksi PPDB tahun ini diduga sarat permainan. Mulai dari anggaran pengadaan server jaringan internet hingga dugaan penambahan siswa baru melalui sistem offline di SMA Negeri maupun SMK Negeri oleh pihak Dinas Pendidikan Sulsel.
"Ada dugaan menyalahi prosedur terkait penambahan siswa di sejumlah SMAN dan SMKN dari batas maksimal siswa sesuai aturan Permendikbud sebanyak 36 siswa per kelas. Dugaan siswa ini masuk secara offline setelah proses PPDB online ditutup" ungkap Saddam.
Selain itu, pengunjuk rasa menduga ada manipulasi pengadaan server bagi calon peserta didik untuk ujian berbasis komputer dengan anggaran sekitar Rp2,3 miliar pada PPDB lalu. Bahkan dari laporan diterima ada dugaan pungutan liar di sejumlah sekolah.
Pengunjuk rasa kemudian mendesak agar Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman segera turun tangan menelusuri dugaan pelanggaran itu dan mencabut ribuan nama-nama siswa tambahan dari jalur offline yang diserahkan Kabid Dikmen Disdik Sulsel ke sekolah SMAN dan SMKN.
Mereka menilai hal itu bertentangan dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB sebagai pedoman dalam hal teknis seleksi peserta didik baru yang akan masuk ke sekolah negeri baik melalui jalur afirmasi, prestasi, hingga zonasi.
"Untuk itu, kami meminta Kejaksaan Tinggi Sulsel turun mengusut dugaan penyalahgunaan APBD pengadaan server PPDB online tahun ajaran 2022-2023 dan mengusut dugaan pungli pada siswa yang masuk ke sekolah negeri tanpa melalui proses seleksi sesuai aturan," ujar Saddam dalam orasinya.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Setiawan Aswad yang dikonfirmasi berkaitan dengan dugaan pendemo tersebut, belum memberikan respons hingga berita ini disiarkan. Begitu pula saat di sampaikan pertanyaan melalui pesan ke ponselnya tak kunjung dibalas.
Aksi massa itu awalnya berlangsung kondusif yang dijaga ketat aparat. Namun selang beberapa saat ketegangan mulai terjadi karena pengunjuk rasa merasa aspirasinya tidak ditanggapi hingga suasana memanas.
Terjadi adu mulut dengan petugas lalu saling dorong sehingga kericuhan tidak dapat dihindarkan. Bahkan nyaris adu jotos dengan petugas keamanan, tetapi berhasil diredam beberapa menit kemudian.
Jenderal lapangan massa aksi Saddam Husein dalam orasinya mengungkapkan bahwa seleksi PPDB tahun ini diduga sarat permainan. Mulai dari anggaran pengadaan server jaringan internet hingga dugaan penambahan siswa baru melalui sistem offline di SMA Negeri maupun SMK Negeri oleh pihak Dinas Pendidikan Sulsel.
"Ada dugaan menyalahi prosedur terkait penambahan siswa di sejumlah SMAN dan SMKN dari batas maksimal siswa sesuai aturan Permendikbud sebanyak 36 siswa per kelas. Dugaan siswa ini masuk secara offline setelah proses PPDB online ditutup" ungkap Saddam.
Selain itu, pengunjuk rasa menduga ada manipulasi pengadaan server bagi calon peserta didik untuk ujian berbasis komputer dengan anggaran sekitar Rp2,3 miliar pada PPDB lalu. Bahkan dari laporan diterima ada dugaan pungutan liar di sejumlah sekolah.
Pengunjuk rasa kemudian mendesak agar Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman segera turun tangan menelusuri dugaan pelanggaran itu dan mencabut ribuan nama-nama siswa tambahan dari jalur offline yang diserahkan Kabid Dikmen Disdik Sulsel ke sekolah SMAN dan SMKN.
Mereka menilai hal itu bertentangan dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB sebagai pedoman dalam hal teknis seleksi peserta didik baru yang akan masuk ke sekolah negeri baik melalui jalur afirmasi, prestasi, hingga zonasi.
"Untuk itu, kami meminta Kejaksaan Tinggi Sulsel turun mengusut dugaan penyalahgunaan APBD pengadaan server PPDB online tahun ajaran 2022-2023 dan mengusut dugaan pungli pada siswa yang masuk ke sekolah negeri tanpa melalui proses seleksi sesuai aturan," ujar Saddam dalam orasinya.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Setiawan Aswad yang dikonfirmasi berkaitan dengan dugaan pendemo tersebut, belum memberikan respons hingga berita ini disiarkan. Begitu pula saat di sampaikan pertanyaan melalui pesan ke ponselnya tak kunjung dibalas.