Direktur Amnesty minta usut dugaan internal Polri yang terlibat peretasan
Rabu, 28 September 2022 14:33 WIB
Direktur Eksekutif Lembaga Amensty Internasional Indonesia Usman Hamid. ANTARA/Darwin Fatir
Jakarta (ANTARA) - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Polri mengusut dugaan anggotanya yang melakukan peretasan terhadap data Najwa Shihab dan karyawan Narasi TV.
"Saya kira yang harus diperhatikan harus diusut oleh kepolisian, termasuk siapa saja. Apakah ada pejabat kepolisian yang terlibat dalam peretasan tersebut?" kata Usman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Bahkan, kata dia, dalam perkara ini, informasi yang beredar itu cukup serius bahwa serangan terhadap Narasi TV karena mengkritisi kepolisian dalam kasus Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Ferdy Sambo.
"Kalau kepolisian tidak proaktif dalam kasus ini, kecurigaan publik kepada polisi makin tinggi," ucap Dewan Pakar Peradi ini.
Adapun langkahnya, kata dia, kepolisian proaktif mengusut siapa akun-akun pribadi dari pekerja Narasi TV.
Usman Hamid mengatakan bahwa terdapat peredaran informasi yang menyuarakan serangan terhadap Narasi ini oleh orang-orang dalam kepolisian.
"Saya kira dari Divisi Informatika atau Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mungkin perlu ditelusuri karena diduga dilakukan oleh pejabat teras kepolisian melalui pemanfaatan rekanan-rekanan internal kepolisian, terutama perusahaan jasa telekomunikasi itu," ucapnya.
Ke depan, kata Usman, hal ini tidak boleh lagi terjadi dan dibiarkan aksi peretasan terhadap data pribadi masyarakat.
Dalam hal ini, lanjut dia, perusahaan-perusahaan penyedia jasa informasi yang digunakan perangkatnya oleh para pekerja Narasi harus bekerja sama dan ikut secara proaktif bongkar penyerangan terhadap akun Narasi ini.
"Hal itu termasuk mereka harus membuka dan bekerja sama apakah ada keterlibatan orang-orang kepolisian menyerang akun-akunnya pekerja Narasi," ucapnya.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Usman Hamid minta usut dugaan internal Polri yang terlibat peretasan
"Saya kira yang harus diperhatikan harus diusut oleh kepolisian, termasuk siapa saja. Apakah ada pejabat kepolisian yang terlibat dalam peretasan tersebut?" kata Usman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Bahkan, kata dia, dalam perkara ini, informasi yang beredar itu cukup serius bahwa serangan terhadap Narasi TV karena mengkritisi kepolisian dalam kasus Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Ferdy Sambo.
"Kalau kepolisian tidak proaktif dalam kasus ini, kecurigaan publik kepada polisi makin tinggi," ucap Dewan Pakar Peradi ini.
Adapun langkahnya, kata dia, kepolisian proaktif mengusut siapa akun-akun pribadi dari pekerja Narasi TV.
Usman Hamid mengatakan bahwa terdapat peredaran informasi yang menyuarakan serangan terhadap Narasi ini oleh orang-orang dalam kepolisian.
"Saya kira dari Divisi Informatika atau Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mungkin perlu ditelusuri karena diduga dilakukan oleh pejabat teras kepolisian melalui pemanfaatan rekanan-rekanan internal kepolisian, terutama perusahaan jasa telekomunikasi itu," ucapnya.
Ke depan, kata Usman, hal ini tidak boleh lagi terjadi dan dibiarkan aksi peretasan terhadap data pribadi masyarakat.
Dalam hal ini, lanjut dia, perusahaan-perusahaan penyedia jasa informasi yang digunakan perangkatnya oleh para pekerja Narasi harus bekerja sama dan ikut secara proaktif bongkar penyerangan terhadap akun Narasi ini.
"Hal itu termasuk mereka harus membuka dan bekerja sama apakah ada keterlibatan orang-orang kepolisian menyerang akun-akunnya pekerja Narasi," ucapnya.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Usman Hamid minta usut dugaan internal Polri yang terlibat peretasan
Pewarta : Putu Indah Savitri
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Bawaslu : Narasi coblos tiga pasangan calon sekaligus tidak dapat dibenarkan
19 September 2024 13:07 WIB, 2024
BPJS Kesehatan : Tidak ada narasi penghapusan kelas bagi peserta JKN pada Perpres 59/2024
14 May 2024 17:11 WIB, 2024
Susi Pudjiastuti ajak masyarakat tanam pohon untuk kampanye perubahan iklim
09 November 2023 16:02 WIB, 2023
BNPT mendorong narasi kebangsaan di media sosial guna mencegah kebencian
26 March 2023 12:59 WIB, 2023
Komnas: Sejarah perjuangan perempuan kurang ditampilkan dalam narasi pahlawan
10 November 2022 11:13 WIB, 2022
Terpopuler - Hukum
Lihat Juga
Seorang notaris akan diperiksa polisi, Kemenkum Sulbar minta notaris jaga integritas profesi
12 February 2026 18:40 WIB
KSAD tunggu perintah Mabes TNI terkait penembakan pesawat Smart Air di Karowai Papua
12 February 2026 13:38 WIB