Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengarahkan anggaran pembangunan 2023 pada penguatan program ketahanan pangan.
"Pada 2023 anggaran pembangunan Pemprov ini akan banyak diperuntukkan bagi penguatan pangan dengan membangun sektor pertanian, perikanan dan perkebunan," kata Sekda Sulbar, Muhammad Idris Dp di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan segala kebutuhan memajukan sektor pangan tersebut akan dibiayai untuk memacu seluruh produktivitas pangan yang dikembangkan di Sulbar.
"Kebutuhan benih bibit dan pupuk maupun sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan sektor pangan, dianggarkan pada 2023 agar mampu mendorong peningkatan perekonomian setempat," katanya.
Menurut dia, pemerintah provinsi juga akan mengarahkan anggaran untuk menekan inflasi daerah sebagai dampak kenaikan harga BBM pada 2023.
"Pemerintah akan lebih sigap menjaga kemungkinan terjadinya inflasi akibat kenaikan harga BBM, dengan membangun iklim investasi dan pembangunan sektor pariwisata," katanya.
Ia menggunakan, untuk menekan inflasi, pemerintah akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, dan membentuk satgas pangan untuk melakukan operasi pasar murah dan membangun kerja sama ekonomi antar daerah.
Disamping itu, lanjutnya, pemerintah akan mendorong kemandirian fiskal daerah, agar tidak lagi hanya mengandalkan penerimaan pendapatan dari dana transfer pusat.
"Sulbar pada triwulan pertama 2022 hanya memiliki rasio kemandirian fiskal daerah tercatat hanya sebesar 15,2 persen, sehingga menjadi evaluasi pemerintah untuk ditingkatkan kedepannya," katanya.
Sehingga, lanjutnya, pemerintah di Sulbar akan melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi daerah serta pemanfaatan aset daerah.
"Untuk meningkatkan PAD maka penting menumbuhkan kesadaran wajib pajak masyarakat, dengan mencegah terjadinya kebocoran pendapatan," katanya.
"Pada 2023 anggaran pembangunan Pemprov ini akan banyak diperuntukkan bagi penguatan pangan dengan membangun sektor pertanian, perikanan dan perkebunan," kata Sekda Sulbar, Muhammad Idris Dp di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan segala kebutuhan memajukan sektor pangan tersebut akan dibiayai untuk memacu seluruh produktivitas pangan yang dikembangkan di Sulbar.
"Kebutuhan benih bibit dan pupuk maupun sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan sektor pangan, dianggarkan pada 2023 agar mampu mendorong peningkatan perekonomian setempat," katanya.
Menurut dia, pemerintah provinsi juga akan mengarahkan anggaran untuk menekan inflasi daerah sebagai dampak kenaikan harga BBM pada 2023.
"Pemerintah akan lebih sigap menjaga kemungkinan terjadinya inflasi akibat kenaikan harga BBM, dengan membangun iklim investasi dan pembangunan sektor pariwisata," katanya.
Ia menggunakan, untuk menekan inflasi, pemerintah akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, dan membentuk satgas pangan untuk melakukan operasi pasar murah dan membangun kerja sama ekonomi antar daerah.
Disamping itu, lanjutnya, pemerintah akan mendorong kemandirian fiskal daerah, agar tidak lagi hanya mengandalkan penerimaan pendapatan dari dana transfer pusat.
"Sulbar pada triwulan pertama 2022 hanya memiliki rasio kemandirian fiskal daerah tercatat hanya sebesar 15,2 persen, sehingga menjadi evaluasi pemerintah untuk ditingkatkan kedepannya," katanya.
Sehingga, lanjutnya, pemerintah di Sulbar akan melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi daerah serta pemanfaatan aset daerah.
"Untuk meningkatkan PAD maka penting menumbuhkan kesadaran wajib pajak masyarakat, dengan mencegah terjadinya kebocoran pendapatan," katanya.