Makassar (ANTARA News) - Ketua Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum dan Politik (LP-SIBUK) Sulawesi Selatan Djusman AR menyatakan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulsel satgnan pada posisi ke-19 di Indonesia berindikasi program Pemprov gagal.

"Merosotnya IPM kita di Sulsel tentu saja berpengaruh pada program Pemprov Sulsel. Salah satunya program pendidikan dan kesehatan gratis ikut gagal," kata Djusman di Makassar, Rabu.

Menurut dia, program pendidikan dan kesehatan gratis merupakan program nasional pemerintah pusat dan bukan program Pemprov Sulsel yang selama ini diklaim sukses padahal, kenyataanya belum berdampak signifikan di masyarakat. Dengan merosotnya IPM di Sulsel, maka berdampak pada seluruh aspek.

"Bisa saja diklaim sukses, tetapi fakta di lapangan berbicara lain, kalau mau ditelusuri tentu saja kita pasti menemukan kejanggalan-kejanggaan. Mulai pembebanan siswa buku pelajaran hingga lainnya diluar konteks pendidikan. Sementara kesehatan juga sama," ungkapnya.

Senada, Juru Bicara pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Ilham-Aziz (IA), Selle KS Dalle menyebutkan, program pendidikan dan kesehatan gratis menjadi andalan 'jualan' pemprov sudah tamat. IPM yang stagnan sudah menjadi bukti gagalnya program tersebut dan masyarakat tentu bisa menilai.

Dia menuturkan, seharusnya masyarakat tidak dibodohi dengan program tersebut. "Kalau program itu sukses, sudah seharusnya IPM peringkatnya lebih baik. Faktanya, hanya item yang ditanggung APBN yang berjalan baik," ucapnya.
Selle menjelaskan, gagalnya pendidikan dan kesehatan gratis mendongkrak IPM karena item pendidikan gratis yang ditanggung pemprov hanya mensubsidi operasional guru, bukan operasional siswa.
Akibatnya, program itu tidak cukup efektif dalam meningkatkan jumlah angka partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah.

"Nyatanya siswa masih kesulitan untuk biaya seragam, kesulitan biaya hingga buku pelajaran di sekolah, sehingga meski pendidikan gratis, tetap saja tidak bisa menikmati pendidikan," ungkapnya.

Sementara untuk program IA bebas biaya hingga SMA, lanjutnya, program tersebut nantinya didesain mensubsidi biaya operasional siswa, karena untuk operasional guru telah ditanggung APBN.

Program IA bebas diharapkan nantinya bila di bawah kepemimpinan IA akan memenuhi pemenuhan hak-hak pendidikan anak-anak wajib belajar 9 tahun hingga tingkat SMA. Program pendidikan gratis pemprov saat ini juga lemah dalam hal penguatan kualitas pendidikan. Terutama dalam hal ketersediaan tenaga pendidik.

"Program IA bebas nantinya akan melakukan proses-proses penguatan kualitas pendidikan melalui distribusi guru secara proporsional," ujarnya.

Kelemahan lain dari program pendidikan gratis pemprov adalah skema pembiayaannya tidak menyentuh madrasah dan swasta. IA bebas akan menyentuh swasta dan mandrasah karena melalui APBN.

"IA bebas biaya pendidikan akan menjamin pentingnya prinsip-prinsip keadilan pada tata kelola pendidikan," katanya. (T.KR-DF/F003)