Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mengapresiasi pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar.
"Pemprov sangat apresiasi terhadap pencanangan pembangunan zona integritas yang dilakukan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani dalam sambutannya pada kegiatan pencanangan di Makassar, Senin.
Menurut Abdul Hayat, yang paling penting bukan hanya sekedar kegiatan pencanangan zona integritas saja, namun dibutuhkan komitmen dalam implementasi dalam keseharian bagi semua.
"Komitmen dan implementasi jangan hanya komitmen di buku saja, tapi harus dengan implementasi di setiap kegiatan. Kenapa kita lakukan zona wilayah supaya kita melakukan modeling yang baik, melakukan, mengajak semua pihak," ujarnya.
"Saya kira dari teman-teman vertikal, kecuali Kemensos. Kalau ini bekerja dengan baik kita dengan tenang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita semua," lanjut mantan Direktur Kemensos RI tersebut.
Sementara itu, Inspektur Bidang Penunjuk Itjen Kementerian Sosial (Kemensos) Idit Supriadi Priatna, mengatakan mewujudkan zona integritas terbaik, bukan hanya pencanangan saja, tapi bagaimana proses implementasinya betul-betul terwujud.
"Kita tidak hanya berhenti di pencanangan saja tapi harus sampai pada saat-saat pelaksanaannya," jelasnya.
Hadir dalam acara tersebut, Inspektur Bidang Penunjuk Itjen Kemensos, Idit Supriadi Priatna, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Andi Irawan Bintang, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar, Anna Puspasari, dan Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Pemprov sangat apresiasi terhadap pencanangan pembangunan zona integritas yang dilakukan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani dalam sambutannya pada kegiatan pencanangan di Makassar, Senin.
Menurut Abdul Hayat, yang paling penting bukan hanya sekedar kegiatan pencanangan zona integritas saja, namun dibutuhkan komitmen dalam implementasi dalam keseharian bagi semua.
"Komitmen dan implementasi jangan hanya komitmen di buku saja, tapi harus dengan implementasi di setiap kegiatan. Kenapa kita lakukan zona wilayah supaya kita melakukan modeling yang baik, melakukan, mengajak semua pihak," ujarnya.
"Saya kira dari teman-teman vertikal, kecuali Kemensos. Kalau ini bekerja dengan baik kita dengan tenang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita semua," lanjut mantan Direktur Kemensos RI tersebut.
Sementara itu, Inspektur Bidang Penunjuk Itjen Kementerian Sosial (Kemensos) Idit Supriadi Priatna, mengatakan mewujudkan zona integritas terbaik, bukan hanya pencanangan saja, tapi bagaimana proses implementasinya betul-betul terwujud.
"Kita tidak hanya berhenti di pencanangan saja tapi harus sampai pada saat-saat pelaksanaannya," jelasnya.
Hadir dalam acara tersebut, Inspektur Bidang Penunjuk Itjen Kemensos, Idit Supriadi Priatna, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Andi Irawan Bintang, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar, Anna Puspasari, dan Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN).