Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gowa, Sulawesi Selatan, mengusulkan sebanyak 2.250 tempat pemungutan suara (TPS) di daerah ini pada Pemilu 2024.
Ketua KPU Gowa Muhtar Muis di Makassar, Kamis, mengatakan pengusulan jumlah TPS itu disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT).
"Untuk Pemilu 2024, kami mengusulkan 2.250 TPS atau ada penambahan sekitar 108 TPS jika dibandingkan dengan Pemilu 2019," ujarnya.
Muhtar mengatakan jumlah 2.250 TPS belum termasuk dengan sembilan TPS khusus yang akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan).
Ia menyebutkan jumlah TPS disesuaikan dengan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang pendataan terakhir pada September 2022 ada sebanyak 538.183 jiwa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).
"Hasil pleno pemutakhiran data pemilih pada September 2022 sebanyak 538.183 jiwa. Berdasarkan angka itu maka kami usulkan sebanyak 2.250 TPS," katanya.
Muhtar menyatakan kesuksesan penyelenggaraan pemilu tidak diukur dari berapa banyak TPS yang ditempatkan, melainkan berapa banyak pemilih menggunakan hak suara pada hari pencoblosan.
"Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak dilihat dari berapa banyak TPS tapi berapa banyak yang menggunakan hak pilih dan itu bisa diraih ketika masyarakat merasa dekat dengan TPS sehingga awal Januari 2023, KPU akan memulai memetakan TPS dan melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan," tuturnya.
Muhtar Muis meminta masukan dari seluruh pihak, khususnya pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa untuk membantu KPU memastikan lokasi warganya dengan TPS yang ditentukan.
"Dalam pemetaan TPSi kami mengharapkan masukan agar masyarakat yang dulunya enggan ke TPS karena jauh dari titik bisa didekatkan, termasuk membantu penyelenggara ketika menemukan daftar pemilih sementara dicek baik-baik, apakah betul wilayah TPS-nya dekat dengan nama yang bersangkutan," tuturnya.
Ketua KPU Gowa Muhtar Muis di Makassar, Kamis, mengatakan pengusulan jumlah TPS itu disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT).
"Untuk Pemilu 2024, kami mengusulkan 2.250 TPS atau ada penambahan sekitar 108 TPS jika dibandingkan dengan Pemilu 2019," ujarnya.
Muhtar mengatakan jumlah 2.250 TPS belum termasuk dengan sembilan TPS khusus yang akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan).
Ia menyebutkan jumlah TPS disesuaikan dengan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang pendataan terakhir pada September 2022 ada sebanyak 538.183 jiwa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).
"Hasil pleno pemutakhiran data pemilih pada September 2022 sebanyak 538.183 jiwa. Berdasarkan angka itu maka kami usulkan sebanyak 2.250 TPS," katanya.
Muhtar menyatakan kesuksesan penyelenggaraan pemilu tidak diukur dari berapa banyak TPS yang ditempatkan, melainkan berapa banyak pemilih menggunakan hak suara pada hari pencoblosan.
"Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak dilihat dari berapa banyak TPS tapi berapa banyak yang menggunakan hak pilih dan itu bisa diraih ketika masyarakat merasa dekat dengan TPS sehingga awal Januari 2023, KPU akan memulai memetakan TPS dan melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan," tuturnya.
Muhtar Muis meminta masukan dari seluruh pihak, khususnya pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa untuk membantu KPU memastikan lokasi warganya dengan TPS yang ditentukan.
"Dalam pemetaan TPSi kami mengharapkan masukan agar masyarakat yang dulunya enggan ke TPS karena jauh dari titik bisa didekatkan, termasuk membantu penyelenggara ketika menemukan daftar pemilih sementara dicek baik-baik, apakah betul wilayah TPS-nya dekat dengan nama yang bersangkutan," tuturnya.