Makassar (ANTARA) - Ketua KPU Kota Makassar Faridl Wajdi mengingatkan kepada 75 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah dilantik dan bertugas dalam masa tahapan Pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden 2024 agar selalu menjaga integritasnya.
"Saya harap teman-teman tidak melakukan hal bodoh mencederai diri sendiri, mencederai kehormatan penyelenggara Pemilu, mencederai lingkungan kerja dan mencederai sumpah yang baru-baru diucapkan," ujar Faridl usai melantik anggota PPK di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Menurut dia, akan banyak mata memandang kinerja PPK selama masa tahapan Pemilu. Sebab seluruh mata masyarakat akan menjadi pemantau.
Ia pun mendorong petugas PPK berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan dan berinteraksi dengan masyarakat.
"Saya tidak ingin katakan bahwa teman-teman harus antipati terhadap keadaan tertentu. Mengorganisir politik-politik itu bukan hal yang tabu buat kita. Tapi mari kita bijak dalam berinteraksi dengan prosesnya," tutur Faridl.
Meskipun para anggota PPK yang terpilih sudah melewati serangkaian tahapan yang mengharuskan integritasnya diuji dan menjadi bagian integral dari kesadaran penyelenggara pemilu.
Ia berharap integritas harus menjadi bagian dari perilaku keseharian petugas PPK serta menitip pesan kepada anggota PPK untuk terus berkoordinasi dengan petugas Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu dalam masa tahapan Pemilu.
"Kita dengan Bawaslu itu ibarat rumah, hanya beda kamar secara fungsional. Mari jaga solidaritas, saling koordinasi, jaga segala hal, kalau ada yang tidak cocok, tidak ketemu PPK dengan penyelenggara, dibicarakan dengan baik untuk mencari solusi," ujarnya mantan Badan Pekerja ACC Sulawesi ini.
Anggota KPU Makassar Endang Sari menambahkan, untuk penempatan anggota PPK masing-masing lima oran per kecamatan dengan sebaran 15 kecamatan di Kota Makassar. Setelah dilantik, akan dilanjutkan dengan orientasi terkait tata kerja, membangun relasi serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara ad hoc.
"Kita agendakan satu hari masa orientasi dan dua hari bimtek. Ada 75 orang. Orangnya campur ada penyelenggara tahun 2019 dan 2020, sebagian wajah baru. Setelah penandatangan pakta integritas, kewenangan kode etik, maka mereka akan bertugas selama 15 bulan ke depan sampai Pemilu selesai," kata Endang.
"Saya harap teman-teman tidak melakukan hal bodoh mencederai diri sendiri, mencederai kehormatan penyelenggara Pemilu, mencederai lingkungan kerja dan mencederai sumpah yang baru-baru diucapkan," ujar Faridl usai melantik anggota PPK di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Menurut dia, akan banyak mata memandang kinerja PPK selama masa tahapan Pemilu. Sebab seluruh mata masyarakat akan menjadi pemantau.
Ia pun mendorong petugas PPK berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan dan berinteraksi dengan masyarakat.
"Saya tidak ingin katakan bahwa teman-teman harus antipati terhadap keadaan tertentu. Mengorganisir politik-politik itu bukan hal yang tabu buat kita. Tapi mari kita bijak dalam berinteraksi dengan prosesnya," tutur Faridl.
Meskipun para anggota PPK yang terpilih sudah melewati serangkaian tahapan yang mengharuskan integritasnya diuji dan menjadi bagian integral dari kesadaran penyelenggara pemilu.
Ia berharap integritas harus menjadi bagian dari perilaku keseharian petugas PPK serta menitip pesan kepada anggota PPK untuk terus berkoordinasi dengan petugas Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu dalam masa tahapan Pemilu.
"Kita dengan Bawaslu itu ibarat rumah, hanya beda kamar secara fungsional. Mari jaga solidaritas, saling koordinasi, jaga segala hal, kalau ada yang tidak cocok, tidak ketemu PPK dengan penyelenggara, dibicarakan dengan baik untuk mencari solusi," ujarnya mantan Badan Pekerja ACC Sulawesi ini.
Anggota KPU Makassar Endang Sari menambahkan, untuk penempatan anggota PPK masing-masing lima oran per kecamatan dengan sebaran 15 kecamatan di Kota Makassar. Setelah dilantik, akan dilanjutkan dengan orientasi terkait tata kerja, membangun relasi serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara ad hoc.
"Kita agendakan satu hari masa orientasi dan dua hari bimtek. Ada 75 orang. Orangnya campur ada penyelenggara tahun 2019 dan 2020, sebagian wajah baru. Setelah penandatangan pakta integritas, kewenangan kode etik, maka mereka akan bertugas selama 15 bulan ke depan sampai Pemilu selesai," kata Endang.