Mamuju (ANTARA) - Kapolda Sulawesi Barat Inspektur Jenderal Polisi Verdianto Iskandar Bitticaca mendukung pembentukan satuan tugas penanganan konflik antarwarga di Kabupaten Mamuju Tengah yang dipicu masalah sengketa lahan.
"Jadi, saya secara khusus datang ke sini untuk memberikan dorongan, kiranya Pemkab Mamuju Tengah ada inisiasi membentuk tim satgas penyelesaian konflik sosial yang dipicu oleh sengketa lahan," kata Verdianto di Mamuju Tengah, Selasa.
Satgas tersebut, kata Verdianto, nantinya akan mengurai potensi konflik yang mungkin muncul untuk meminimalisasi jatuhnya korban.
Satgas penanganan konflik sosial itu akan dipimpin langsung Bupati Mamuju Tengah, kemudian di dalamnya ada Kapolres, Komandan Kodim, Ketua DPRD, dan unsur dari Kantor Pertanahan.
"Serta seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan hingga ke tingkat yang paling bawah sehingga mengurai potensi konfliknya dan mendapatkan solusi," ujar Verdianto.
Harapan tersebut, tambah Kapolda, disambut positif Pemkab Mamuju Tengah yang saat ini sudah memproses pembentukan satgas penanganan konflik sosial.
"Satgas penanganan konflik sosial tersebut sudah dalam proses pembentukan dan itu sesuai yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial," jelasnya.
Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulbar Komisaris Besar Polisi Syamsu Ridwan menambahkan selain melakukan pertemuan dengan unsur forkopimda, kunjungan Kapolda itu juga untuk memberikan asistensi serta penguatan dalam rangka harkamtibmas kepada personel Polres Mamuju Tengah.
"Tadi, pak Kapolda menginstruksikan agar personel lebih proaktif, membangun partnership building dan memberikan problem solving untuk setiap permasalahan yang timbul di masyarakat," tutur Syamsu.
Mengenai konflik antarwarga yang dipicu sengketa lahan hingga mengakibatkan satu orang meninggal dan dua warga lainnya terluka, Kabid Humas menegaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani dan sedang proses penyidikan.
"Kami imbau masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu negatif pascabentrok tersebut. Kepolisian sudah menangani kasus ini secara komprehensif," jelas Syamsu.
Sebelumnya pada Sabtu, 14 Januari 2023, terjadi bentrok antarwarga di Desa Lembahada, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya terluka terkena sabetan senjata tajam.
Bentrokan yang terjadi di Dusun Padang Kalua itu dipicu konflik lahan perkebunan kelapa sawit.
Usai bentrok tersebut, Polda Sulbar mengamankan 37 orang untuk dimintai keterangan dan kemudian menetapkan 10 orang sebagai tersangka.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kapolda dukung pembentukan satgas penanganan konflik di Mamuju Tengah
"Jadi, saya secara khusus datang ke sini untuk memberikan dorongan, kiranya Pemkab Mamuju Tengah ada inisiasi membentuk tim satgas penyelesaian konflik sosial yang dipicu oleh sengketa lahan," kata Verdianto di Mamuju Tengah, Selasa.
Satgas tersebut, kata Verdianto, nantinya akan mengurai potensi konflik yang mungkin muncul untuk meminimalisasi jatuhnya korban.
Satgas penanganan konflik sosial itu akan dipimpin langsung Bupati Mamuju Tengah, kemudian di dalamnya ada Kapolres, Komandan Kodim, Ketua DPRD, dan unsur dari Kantor Pertanahan.
"Serta seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan hingga ke tingkat yang paling bawah sehingga mengurai potensi konfliknya dan mendapatkan solusi," ujar Verdianto.
Harapan tersebut, tambah Kapolda, disambut positif Pemkab Mamuju Tengah yang saat ini sudah memproses pembentukan satgas penanganan konflik sosial.
"Satgas penanganan konflik sosial tersebut sudah dalam proses pembentukan dan itu sesuai yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial," jelasnya.
Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulbar Komisaris Besar Polisi Syamsu Ridwan menambahkan selain melakukan pertemuan dengan unsur forkopimda, kunjungan Kapolda itu juga untuk memberikan asistensi serta penguatan dalam rangka harkamtibmas kepada personel Polres Mamuju Tengah.
"Tadi, pak Kapolda menginstruksikan agar personel lebih proaktif, membangun partnership building dan memberikan problem solving untuk setiap permasalahan yang timbul di masyarakat," tutur Syamsu.
Mengenai konflik antarwarga yang dipicu sengketa lahan hingga mengakibatkan satu orang meninggal dan dua warga lainnya terluka, Kabid Humas menegaskan bahwa kasus tersebut telah ditangani dan sedang proses penyidikan.
"Kami imbau masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu negatif pascabentrok tersebut. Kepolisian sudah menangani kasus ini secara komprehensif," jelas Syamsu.
Sebelumnya pada Sabtu, 14 Januari 2023, terjadi bentrok antarwarga di Desa Lembahada, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya terluka terkena sabetan senjata tajam.
Bentrokan yang terjadi di Dusun Padang Kalua itu dipicu konflik lahan perkebunan kelapa sawit.
Usai bentrok tersebut, Polda Sulbar mengamankan 37 orang untuk dimintai keterangan dan kemudian menetapkan 10 orang sebagai tersangka.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kapolda dukung pembentukan satgas penanganan konflik di Mamuju Tengah