Ambon (Antara News) - Bandara Ibra, Kabupaten Maluku Tenggara ditagetkan beroperasi Juni 2013, kata Kadis Perhubungan Maluku, Ujir Halid.
Pengoperasian bandara Ibra seiring dengan peresmian sejumlah proyek, baik APBN maupun APBD di Maluku dijadwalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kota Tual pada Juni 2013," katanya, ketika dikonfirmasi, Sabtu.
Bandara Ibra dibangun sejak 2006 di atas lahan seluas 5.000 x 2.000 meter ini terletak di desa yakni Ibra dan Sathean.
Landasan pacunya diprogramkan dibangun sepanjang 1.800 meter dengan lebar 30 meter.
Fasilitas perhubungan udara ini dibangun guna menggantikan bandara Dumatubun, Langgur yang landasan pacunya hanya 1.300 meter.
Apalagi bandara Dumatubun itu milik TNI-AU yang dipakai untuk penerbangan komersial selama ini.
"Jadi sejumlah fasilitasnya antara lain ruang tunggu,aprron,taxiway , terminal kedatangan dan jalan akses poros tengah bebas hambatan ditargetkan rampung pembangunannya April 2013," kata Ujir.
Realisasi pembangunannya sempat terhambat persoalan lahan karena terkait ganti rugi yang sebenarnya telah dibayar Pemkab Maluku Tenggara kepada pemiliknya keluarga Sathean.
"Kami berharap tenggat waktu sebulan ini dimanfaatkan optimal oleh pihak ketiga untuk merampungkan sejumlah fasilitas penunjang bandara Ibra," ujar Ujir.
Bandara Ibra termasuk sejumlah proyek dijadwalkan diresmikan Presiden Yudhoyono saat berkunjung ke Kota Tual Juni 2013.
Proyek yang dijadwalkan diresmikan Kepala Negara tersebut didominasi sektor perhubungan yang telah ditinjau Menteri Perhubungan, EE Mangindan, pekan kedua Maret 2013.
Menhub saat itu meninjau Kota Ambon, Kota Tual dan Banda. Setelah melakukan peninjauan, maka diputuskan peresmian proyeknya yang dijadwalkan oleh Presiden dilaksanakan Juni 2013.
fasilitasi.
Bupati Maluku Tenggara, Andreas Rentanubun, mengatakan, telah memfasilitasi pembebasan lahan untuk pembangunan ruas jalan Langgur - bandara Ibra sepanjang 14 KM dan lebar 12 meter.
"Kami mendisain ruas Langgur - Bandara Ibra harus menjadi jalan tol karena lokasinya memungkinkan sehingga bila fasilitas perhubungan udara tersebut rampung dan dioperasikan, maka menjadi pintu 'masuk - keluar' Malra dan Kota Tual," ujarnya.
Untuk maksud tersebut, maka ruas jalan yang telah dibangun Balai Jalan Nasional IX (Maluku dan Maluku Utara) sejak 2010 akan didukung dengan pelebaran menjadi 12 meter dari saat ini hanya 10 meter.
"Kami ndukung pembangunan Bandara Ibra maupun ruas jalan Langgur ke sana sehingga bila beroperasi dijamin kelancaran penerbangan komersial, baik ke Ambon, ibu kota provinsi Maluku, Dobo (Kepulauan Aru), Saumlaki (Maluku Tenggara Barat) maupun ke Papua dan Papua Barat," ujar Bupati.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan dianugrahi gelar "Uun Rat"( pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan adat Kei) saat kunjungan ke Kota Tual.
"Gelar tersebut merupakan kesepakatan pemerintah Kota Tual , DPRD dan para pemangku adat setempat melalui koordinasi dengan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu," kata Ketua DPRD Kota Tual, Rudolf Marthen Waremra.
Gelar adat diberikan dengan pertimbangan Kepala Negara mampu mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan sebagaimana dirasakan masyarakat Kota Tual.
Tidak kalah strategis adalah peranan yang dilakukan Presiden Yudhoyono dalam menjaga jalinan koordinasi partai politik (Parpol).
"Jujur dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ternyata Susilo Bambang Yudhoyono mampu mengendalikan kemelut internal Parpol tersebut sehingga terpelihara stablitas keamanan di Tanah Air," ujarnya.
Marthen mengemukakan masyarakat Kota Tual yang hanya dibatasi jembatan Watdek dengan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara siap menerima kunjungan Presiden Yudhoyono.
"Muncul kebanggaan masyarakat Kota Tual bila dikunjungi Presiden Yudhoyono karena merupakan sejarah strategis seorang Kepala Negara ke sini," tandasnya.
Pengoperasian bandara Ibra seiring dengan peresmian sejumlah proyek, baik APBN maupun APBD di Maluku dijadwalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kota Tual pada Juni 2013," katanya, ketika dikonfirmasi, Sabtu.
Bandara Ibra dibangun sejak 2006 di atas lahan seluas 5.000 x 2.000 meter ini terletak di desa yakni Ibra dan Sathean.
Landasan pacunya diprogramkan dibangun sepanjang 1.800 meter dengan lebar 30 meter.
Fasilitas perhubungan udara ini dibangun guna menggantikan bandara Dumatubun, Langgur yang landasan pacunya hanya 1.300 meter.
Apalagi bandara Dumatubun itu milik TNI-AU yang dipakai untuk penerbangan komersial selama ini.
"Jadi sejumlah fasilitasnya antara lain ruang tunggu,aprron,taxiway , terminal kedatangan dan jalan akses poros tengah bebas hambatan ditargetkan rampung pembangunannya April 2013," kata Ujir.
Realisasi pembangunannya sempat terhambat persoalan lahan karena terkait ganti rugi yang sebenarnya telah dibayar Pemkab Maluku Tenggara kepada pemiliknya keluarga Sathean.
"Kami berharap tenggat waktu sebulan ini dimanfaatkan optimal oleh pihak ketiga untuk merampungkan sejumlah fasilitas penunjang bandara Ibra," ujar Ujir.
Bandara Ibra termasuk sejumlah proyek dijadwalkan diresmikan Presiden Yudhoyono saat berkunjung ke Kota Tual Juni 2013.
Proyek yang dijadwalkan diresmikan Kepala Negara tersebut didominasi sektor perhubungan yang telah ditinjau Menteri Perhubungan, EE Mangindan, pekan kedua Maret 2013.
Menhub saat itu meninjau Kota Ambon, Kota Tual dan Banda. Setelah melakukan peninjauan, maka diputuskan peresmian proyeknya yang dijadwalkan oleh Presiden dilaksanakan Juni 2013.
fasilitasi.
Bupati Maluku Tenggara, Andreas Rentanubun, mengatakan, telah memfasilitasi pembebasan lahan untuk pembangunan ruas jalan Langgur - bandara Ibra sepanjang 14 KM dan lebar 12 meter.
"Kami mendisain ruas Langgur - Bandara Ibra harus menjadi jalan tol karena lokasinya memungkinkan sehingga bila fasilitas perhubungan udara tersebut rampung dan dioperasikan, maka menjadi pintu 'masuk - keluar' Malra dan Kota Tual," ujarnya.
Untuk maksud tersebut, maka ruas jalan yang telah dibangun Balai Jalan Nasional IX (Maluku dan Maluku Utara) sejak 2010 akan didukung dengan pelebaran menjadi 12 meter dari saat ini hanya 10 meter.
"Kami ndukung pembangunan Bandara Ibra maupun ruas jalan Langgur ke sana sehingga bila beroperasi dijamin kelancaran penerbangan komersial, baik ke Ambon, ibu kota provinsi Maluku, Dobo (Kepulauan Aru), Saumlaki (Maluku Tenggara Barat) maupun ke Papua dan Papua Barat," ujar Bupati.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan dianugrahi gelar "Uun Rat"( pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan adat Kei) saat kunjungan ke Kota Tual.
"Gelar tersebut merupakan kesepakatan pemerintah Kota Tual , DPRD dan para pemangku adat setempat melalui koordinasi dengan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu," kata Ketua DPRD Kota Tual, Rudolf Marthen Waremra.
Gelar adat diberikan dengan pertimbangan Kepala Negara mampu mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan sebagaimana dirasakan masyarakat Kota Tual.
Tidak kalah strategis adalah peranan yang dilakukan Presiden Yudhoyono dalam menjaga jalinan koordinasi partai politik (Parpol).
"Jujur dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ternyata Susilo Bambang Yudhoyono mampu mengendalikan kemelut internal Parpol tersebut sehingga terpelihara stablitas keamanan di Tanah Air," ujarnya.
Marthen mengemukakan masyarakat Kota Tual yang hanya dibatasi jembatan Watdek dengan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara siap menerima kunjungan Presiden Yudhoyono.
"Muncul kebanggaan masyarakat Kota Tual bila dikunjungi Presiden Yudhoyono karena merupakan sejarah strategis seorang Kepala Negara ke sini," tandasnya.
Editor : B. Situmorang