Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, mencatat sebanyak 216 warung telah terdaftar dan beroperasi sebagai E-Warung di berbagai desa dan kelurahan.

E-Warung ini hadir untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Bantuan Sembako periode 2022.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa Firdaus di Makassar, Kamis, mengatakan program Bantuan Sembako 2022 ini adalah program Kementerian Sosial RI untuk masyarakat kurang mampu atau prasejahtera.

"Jadi dalam proses penyalurannya ada tunai lewat PT Pos Indonesia, dan nontunai dengan membeli produk di E-Warung yang telah disiapkan sebelumnya," katanya pada Rapat Koordinasi Bantuan Sembako 2023.

Khusus penyaluran bantuan secara nontunai dilakukan melalui Himpunan Bank Negara atau Himbara yang ditransaksikan lewat E-Warung. Proses penyaluran diawasi dan dikawal oleh Dinas Sosial setempat.

Sebanyak 59.311 KPM di Kabupaten Gowa telah menerima manfaat bantuan tersebut dan telah diberikan dengan sistem tunai dan nontunai dengan total masing-masing Rp200 ribu per KPM.

Kemudian untuk kebutuhan bahan pokok yang bisa dibelanjakan melalui E-Warung antara lain, karbohidrat yang meliputi beras, jagung, dan sagu. Kemudian, protein hewani berupa telur, ikan, ayam, sapi.

"Selanjutnya protein nabati ada tempe dan tahu. Mineral, vitamin, buah-buahan dan sayuran. Hanya saja jumlah belanjaan menyesuaikan dengan jumlah bantuan Rp200 ribu," ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Sosial pun telah mengawal proses penyaluran dengan sangat transparan dan maksimal.

"Pada periode program 2022 lalu penyaluran Bantuan Sembako ini kami lakukan dengan sangat baik dan merata pada semua penerima manfaat yang terdata. Sementara di 2023 ini kami belum mendapatkan jumlah penerima bantuan dari program ini," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Kamsina menjelaskan tujuan program bantuan pemerintah pusat ini yakni mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM dan meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi.

"Selain itu, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan terpenuhinya unsur karbohidrat hingga vitamin," kata Kamsina.

Lanjutnya, keberhasilan implementasi program di lapangan tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang ada. Pemerintah daerah sedang memetakan  sejumlah isu pada permasalahan Program Sembako 2023.

Pertama, jumlah penerima Program Sembako di PT POS dan Himbara mengalami perbedaan. Kedua, permasalahan agen E-Warung yang tidak sesuai dengan Pedoman Program Sembako.

Selanjutnya ketiga, masalah yang berpotensi terjadi adalah agen E-Warung yang tidak menjual bahan sembako.

"Agen E-Warung Wajib memiliki daftar pesanan bahan Sembako KPM untuk bulan berikutnya. Bahkan, agen E-Warung wajib menampilkan harga bahan pangan yang dijual kepada KPM," kata Kamsina.

Kamsina pun berharap, seluruh pihak dan stakeholder terkait bersepakat untuk menjalankan dan mengawal penyaluran Program Sembako 2023 dengan baik.

Pewarta : Nur Suhra Wardyah
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024