Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan Liberti Sitinjak berharap petugas pemasyarakatan menguasai data yang dimiliki dalam melakukan deteksi dini pelaksanaan tugas dan kegiatan.
"Inti dari intelijen adalah penguasaan data dan salah satu kelemahan kita di jajaran pemasyarakatan adalah masalah data," kata Liberti saat membuka konsultasi teknis pemasyarakatan bidang keamanan dan ketertiban yang digelar Kemenkumham Sulsel di salah hotel di Makassar, Selasa (14/3).
Kegiatan ini diikuti 28 Kepala Keamanan UPT Pemasyarakatan dengan mengusung tema "Pembentukan Unit Intelijen Pemasyarakatan Sebagai Upaya Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Sulawesi Selatan" berlangsung pada 13-15 Maret 2023.
Menurut Liberti, berdasarkan data yang diolah dan disajikan semua bagian di Lapas dan Rutan akan dapat melakukan deteksi dini pelaksanaan tugas dan kegiatan.
Dia mengingatkan seluruh peserta, mendekati pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) pada 2024 untuk tidak masuk pada politik praktis.
“Sebagai Aparatur Sipil Negara kita harus netral dan tidak mempertontonkan afiliasi dalam partai politik. Perlu diingat bahwa Kementerian ini besar karena orang-orang yang cerdas, jadi jangan permalukan dan jaga integritasmu,” ujarnya.
Kakanwil berharap para peserta agar mengikuti kegiatan dengan baik sehingga dapat menghasilkan suatu pemecahan permasalahan sebagai solusi yang baik untuk dilaksanakan di tempat tugas masing-masing.
Sementara itu, panitia penyelenggara dalam laporannya yang dibacakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Rahnianto menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengefektifkan dan memaksimalkan pelaksanaan tugas subtantif di bidang pengamanan pada UPT Pemasyarakatan di lingkungan Kemenkumham Sulsel dan memahami prinsip dasar unit intelijen pemasyarakatan dan ideologi pancasila
Rahnianto menambahkan kegiatan ini menghadirkan empat orang narasumber, yakni Direktur Keamanan dan Ketertiban dari Direktorat Keamanan dan Ketertiban Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Direktur Intelkam Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan Badan Intelijen Strategis TNI, serta dihadiri Kepala UPT Pemasyarakatan di sekitar Kota Makassar.(*/Inf)
"Inti dari intelijen adalah penguasaan data dan salah satu kelemahan kita di jajaran pemasyarakatan adalah masalah data," kata Liberti saat membuka konsultasi teknis pemasyarakatan bidang keamanan dan ketertiban yang digelar Kemenkumham Sulsel di salah hotel di Makassar, Selasa (14/3).
Kegiatan ini diikuti 28 Kepala Keamanan UPT Pemasyarakatan dengan mengusung tema "Pembentukan Unit Intelijen Pemasyarakatan Sebagai Upaya Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Sulawesi Selatan" berlangsung pada 13-15 Maret 2023.
Menurut Liberti, berdasarkan data yang diolah dan disajikan semua bagian di Lapas dan Rutan akan dapat melakukan deteksi dini pelaksanaan tugas dan kegiatan.
Dia mengingatkan seluruh peserta, mendekati pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) pada 2024 untuk tidak masuk pada politik praktis.
“Sebagai Aparatur Sipil Negara kita harus netral dan tidak mempertontonkan afiliasi dalam partai politik. Perlu diingat bahwa Kementerian ini besar karena orang-orang yang cerdas, jadi jangan permalukan dan jaga integritasmu,” ujarnya.
Kakanwil berharap para peserta agar mengikuti kegiatan dengan baik sehingga dapat menghasilkan suatu pemecahan permasalahan sebagai solusi yang baik untuk dilaksanakan di tempat tugas masing-masing.
Sementara itu, panitia penyelenggara dalam laporannya yang dibacakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Rahnianto menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengefektifkan dan memaksimalkan pelaksanaan tugas subtantif di bidang pengamanan pada UPT Pemasyarakatan di lingkungan Kemenkumham Sulsel dan memahami prinsip dasar unit intelijen pemasyarakatan dan ideologi pancasila
Rahnianto menambahkan kegiatan ini menghadirkan empat orang narasumber, yakni Direktur Keamanan dan Ketertiban dari Direktorat Keamanan dan Ketertiban Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Direktur Intelkam Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan Badan Intelijen Strategis TNI, serta dihadiri Kepala UPT Pemasyarakatan di sekitar Kota Makassar.(*/Inf)