Mamuju (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat diminta pemerintah pusat untuk membangun kerjasama dengan institusi di luar pemerintah dalam mengatasi stunting.
Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris di Mamuju, Kamis mengatakan, Dinkes Sulbar diminta menggerakkan sektor lain di luar pemerintah untuk bekerja bersama di sektor kesehatan, untuk menekan stunting.
Ia mengatakan, Pemerintah Sulbarjuga akan menggerakkan forum perangkat daerah bidang kesehatan dan bekerjasama dengan asosiasi dinas kesehatan (ADINKES) Sulbar, untuk melakukan inventarisir terhadap sejumlah institusi di luar pemerintah agar dapat bekerja sama menekan angka stunting dalam rangka membangun derajat kesehatan masyarakat.
Menurut dia, pelaku dan asosiasi dunia usaha maupun berbagai organisasi masyarakat sangat berpotensi untuk dapat dimaksimalkan dalam penanganan stunting.
Ia menyampaikan, pembangunan di dunia kesehatan tidak mungkin dicapai oleh program pemerintah saja, sehingga sangat penting dengan melibatkan orang banyak karena dinilai akan sangat efektif.
"Urusan stunting adalah urusan bersama sehingga kerjasama harus dibangun lintas sektor, dan itu menjadi tugas dari pemerintah," katanya.
Ia juga meminta, agar masyarakat dapat mendukung pemerintah dan bekerjasama dengan pemerintah Sulbar dalam menekan angka stunting yang menjadi permasalahan pembangunan di Sulbar.
Stunting di Sulbar mencapai 33,8 persen atau sebanyak 479.699 anak berdasarkan hasil studi status gizi (SDGI).
Menurut dia, kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di Sulbar adalah Kabupaten Polman mencapai 36 persen, disusul Kabupaten Majene mencapai 35,7 persen.
Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris di Mamuju, Kamis mengatakan, Dinkes Sulbar diminta menggerakkan sektor lain di luar pemerintah untuk bekerja bersama di sektor kesehatan, untuk menekan stunting.
Ia mengatakan, Pemerintah Sulbarjuga akan menggerakkan forum perangkat daerah bidang kesehatan dan bekerjasama dengan asosiasi dinas kesehatan (ADINKES) Sulbar, untuk melakukan inventarisir terhadap sejumlah institusi di luar pemerintah agar dapat bekerja sama menekan angka stunting dalam rangka membangun derajat kesehatan masyarakat.
Menurut dia, pelaku dan asosiasi dunia usaha maupun berbagai organisasi masyarakat sangat berpotensi untuk dapat dimaksimalkan dalam penanganan stunting.
Ia menyampaikan, pembangunan di dunia kesehatan tidak mungkin dicapai oleh program pemerintah saja, sehingga sangat penting dengan melibatkan orang banyak karena dinilai akan sangat efektif.
"Urusan stunting adalah urusan bersama sehingga kerjasama harus dibangun lintas sektor, dan itu menjadi tugas dari pemerintah," katanya.
Ia juga meminta, agar masyarakat dapat mendukung pemerintah dan bekerjasama dengan pemerintah Sulbar dalam menekan angka stunting yang menjadi permasalahan pembangunan di Sulbar.
Stunting di Sulbar mencapai 33,8 persen atau sebanyak 479.699 anak berdasarkan hasil studi status gizi (SDGI).
Menurut dia, kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di Sulbar adalah Kabupaten Polman mencapai 36 persen, disusul Kabupaten Majene mencapai 35,7 persen.