PDIP merekomendasikan pemerintah beri cap KKB sebagai separatis
Rabu, 19 April 2023 15:17 WIB
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto menyampaikan keterangan kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2023). ANTARA/Putu Indah Savitri
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merekomendasikan pemerintah untuk memberi cap kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai separatis agar negara bisa bergerak serius menanggulangi kekerasan di Papua.
"Mereka adalah gerakan separatisme yang seharusnya negara kemudian jauh lebih serius menggunakan seluruh instrumen negara," ujar Hasto kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu.
Bagi Hasto, upaya menanggulangi kekerasan di Papua secara serius menjadi hak Indonesia karena Bumi Cenderawasih sudah menjadi bagian tak terpisahkan Indonesia.
"Integrasi Papua ke Indonesia sudah sifat yang final dan tidak boleh ada negara mana pun dan pihak mana pun yang mengganggu kedaulatan kita," ucapnya.
Di luar itu, tutur Hasto, PDIP percaya bahwa Presiden Jokowi akan memimpin dan memberikan instruksi yang sangat khusus untuk melawan berbagai bentuk gerakan melawan kedaulatan negara.
"Kami meyakini Presiden Jokowi bersama dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan seluruh kepala staf, serta seluruh komponen bangsa, akan lebih serius menangani keamanan di Papua," ucap Hasto.
Meskipun PDIP akan memberikan dukungan, pemerintah tetap harus memperhatikan berbagai variabel.
"Ada domestik, ada internasional, sehingga tentu saja kami serahkan dan kami percaya Bapak Presiden Jokowi akan mengambil suatu direction yang tepat atas persoalan itu," kata dia.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan operasi di Papua menjadi siaga tempur menyusul tewasnya Pratu Miftahul.
"Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu, kita ubah jadi operasi siaga tempur," kata Yudo di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua, Selasa (18/4).
Diketahui, prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia usai diserang KKB di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4).
Saat itu, satgas tengah berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philips Mehrtens yang disandera KKB sejak awal Februari lalu.
Pratu Miftahul dilaporkan terjatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Kemudian, ketika Pratu Arifin sedang dievakuasi, tiba-tiba KKB kembali menembak personel TNI lainnya.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PDIP rekomendasikan pemerintah mengecap KKB sebagai separatis
"Mereka adalah gerakan separatisme yang seharusnya negara kemudian jauh lebih serius menggunakan seluruh instrumen negara," ujar Hasto kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu.
Bagi Hasto, upaya menanggulangi kekerasan di Papua secara serius menjadi hak Indonesia karena Bumi Cenderawasih sudah menjadi bagian tak terpisahkan Indonesia.
"Integrasi Papua ke Indonesia sudah sifat yang final dan tidak boleh ada negara mana pun dan pihak mana pun yang mengganggu kedaulatan kita," ucapnya.
Di luar itu, tutur Hasto, PDIP percaya bahwa Presiden Jokowi akan memimpin dan memberikan instruksi yang sangat khusus untuk melawan berbagai bentuk gerakan melawan kedaulatan negara.
"Kami meyakini Presiden Jokowi bersama dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan seluruh kepala staf, serta seluruh komponen bangsa, akan lebih serius menangani keamanan di Papua," ucap Hasto.
Meskipun PDIP akan memberikan dukungan, pemerintah tetap harus memperhatikan berbagai variabel.
"Ada domestik, ada internasional, sehingga tentu saja kami serahkan dan kami percaya Bapak Presiden Jokowi akan mengambil suatu direction yang tepat atas persoalan itu," kata dia.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan operasi di Papua menjadi siaga tempur menyusul tewasnya Pratu Miftahul.
"Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu, kita ubah jadi operasi siaga tempur," kata Yudo di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua, Selasa (18/4).
Diketahui, prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia usai diserang KKB di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4).
Saat itu, satgas tengah berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philips Mehrtens yang disandera KKB sejak awal Februari lalu.
Pratu Miftahul dilaporkan terjatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Kemudian, ketika Pratu Arifin sedang dievakuasi, tiba-tiba KKB kembali menembak personel TNI lainnya.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PDIP rekomendasikan pemerintah mengecap KKB sebagai separatis
Pewarta : Putu Indah Savitri
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Koalisi pimpinan Saudi serang separatis STC Yaman, incar pasokan senjata dari UEA
30 December 2025 14:51 WIB
Pj Gubernur Papua Pegunungan meyakini KKB tidak dapat pasokan senjata dari asing
29 May 2023 16:04 WIB, 2023
MPR RI mendukung pemerintah lakukan tindakan terukur pada separatis KKB di Papua
29 April 2023 8:45 WIB, 2023
Moeldoko tegaskan TNI-Polri akan ambil langkah lebih tegas terhadap separatis Papua
27 April 2023 21:39 WIB, 2023
Polda Papua Barat tetapkan 11 anggota KNPB Maybrat masuk DPO militan
24 February 2022 16:53 WIB, 2022
Pakar hukum: Upaya separatis Papua gaungkan referendum tidak berdasar
01 December 2021 14:17 WIB, 2021
Indonesia sebut Vanuatu tutup mata soal kelompok separatis kriminal bersenjata
26 September 2021 21:01 WIB, 2021
Kapendam Kasuari: Tim gabungan terus kejar KST yang menyerang Pos Koramil Kisor
08 September 2021 18:08 WIB, 2021
Pangdam Kasuari: Pos Koramil Kisor diserang kelompok separatis teroris
02 September 2021 14:42 WIB, 2021
Terpopuler - Politik
Lihat Juga
Presiden Prabowo lantik Hasan Nasbi sebagai penasihat khusus bidang komunikasi
27 April 2026 16:55 WIB