Makassar (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Makassar Sulawesi Selatan Yeni Rahman menyoroti keluhan masyarakat soal retribusi parkir yang sarat masalah seperti parkir liar, penggunaan bahu jalan dan tindakan premanisme oknum juru parkir.
"Keluhan demi keluhan mengenai perparkiran di Kota Makassar itu mendominasi, hampir setiap saat ada yang mengeluh ke DPRD tentang itu perparkiran," ujar Yeni di Makassar, Ahad.
Anggota Komisi D DPRD Makassar itu menyatakan keluhan mengenai perparkiran itu sangat kompleks sehingga Pemerintah Kota Makassar melalui Perusahaan Daerah (Perusda) Parkir Makassar Metro mesti terus berupaya memperbaiki pelayanan jasa perparkiran termasuk perilaku juru parkirnya.
"Kalau dari rapat-rapat bersama dengan Perusda Parkir atau pihak pemerintah kota itu, mereka semua berupaya berjanji akan membenahi semua pelayanan dan semoga itu bisa terwujud," katanya.
Yeni Rahman yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menerangkan bahwa sampai saat ini, pemerintah kota lebih serius dengan peningkatan target PAD khususnya menuju pendapatan Rp2 triliun.
Berbagai cara dan semua potensi pendapatan itu dimaksimalkan agar target tersebut bisa tercapai. Apalagi saat ini, Pemkot Makassar sudah mampu melampaui target PAD lebih dari Rp1 triliun dan segera meningkatkan hingga Rp2 triliun.
"Kalau kita mau maksimal dan betul-betul mau hadirkan pelayanan, kenyamanan warga, yah maksimalkan dulu itu penertiban, baru kemudian menargetkan peningkatan pendapatan," terang dia.
Yeni pun memberikan saran agar pemerintah kota atau pihak berwenang membuat aturan tarif retribusi perparkiran, baik secara per bulannya atau per sekali parkir.
"Atau bagusnya buat pilihan, tetapkan nominal parkir dalam satu bulan dan ini berlaku sebulan. Kemudian pilihan lainnya yah per sekali parkir. Berikan pilihan saja kepada masyarakat, mau pilih jasa parkir bagaimana," ucap dia.
"Keluhan demi keluhan mengenai perparkiran di Kota Makassar itu mendominasi, hampir setiap saat ada yang mengeluh ke DPRD tentang itu perparkiran," ujar Yeni di Makassar, Ahad.
Anggota Komisi D DPRD Makassar itu menyatakan keluhan mengenai perparkiran itu sangat kompleks sehingga Pemerintah Kota Makassar melalui Perusahaan Daerah (Perusda) Parkir Makassar Metro mesti terus berupaya memperbaiki pelayanan jasa perparkiran termasuk perilaku juru parkirnya.
"Kalau dari rapat-rapat bersama dengan Perusda Parkir atau pihak pemerintah kota itu, mereka semua berupaya berjanji akan membenahi semua pelayanan dan semoga itu bisa terwujud," katanya.
Yeni Rahman yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menerangkan bahwa sampai saat ini, pemerintah kota lebih serius dengan peningkatan target PAD khususnya menuju pendapatan Rp2 triliun.
Berbagai cara dan semua potensi pendapatan itu dimaksimalkan agar target tersebut bisa tercapai. Apalagi saat ini, Pemkot Makassar sudah mampu melampaui target PAD lebih dari Rp1 triliun dan segera meningkatkan hingga Rp2 triliun.
"Kalau kita mau maksimal dan betul-betul mau hadirkan pelayanan, kenyamanan warga, yah maksimalkan dulu itu penertiban, baru kemudian menargetkan peningkatan pendapatan," terang dia.
Yeni pun memberikan saran agar pemerintah kota atau pihak berwenang membuat aturan tarif retribusi perparkiran, baik secara per bulannya atau per sekali parkir.
"Atau bagusnya buat pilihan, tetapkan nominal parkir dalam satu bulan dan ini berlaku sebulan. Kemudian pilihan lainnya yah per sekali parkir. Berikan pilihan saja kepada masyarakat, mau pilih jasa parkir bagaimana," ucap dia.