Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merilis tren penyebaran kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) meningkat signifikan di dua tahun terakhir.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, kasus HIV dan AIDS pada 2020 sebanyak 1.517 kasus, yang kemudian terjadi peningkatan menjadi 1.881 kasus dan meningkat drastis hingga menembus angka 2.575 kasus di 2023.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Rosmini Pandin di Makassar, Selasa, tingginya kasus HIV dan AIDS membuktikan kinerja tenaga kesehatan di tingkat dasar seperti Puskesmas cukup baik dalam melakukan skrining kepada masyarakat, khususnya pada kelompok berisiko.
Tingginya angka HIV dan AIDS dinilai kerja kolaborasi antar daerah, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) yang dikumpulkan di Dinas Kesehatan untuk selanjutnya mengirim tim edukator dalam meningkatkan skrining di lapangan.
"Itu sudah kita lakukan di Sinjai dan Bone, hasilnya signifikan. Kita sudah melatih kemarin 250 orang sebagai tim skrining, jadi harusnya saat ditemukan kasus, terus diobati kemudian dituntaskan," kata Rosmini.
Rosmini menyebut akan terus melakukan skrining dalam proses penanganan dan eliminasi kasus HIV dan AIDS, ini sesuai target nasional skrining 95 persen hingga 2030.
"Kalau 1 kasus ditemukan maka sama dengan 100 atau 200 orang bisa kita testing. Jadi tidak bisa lagi menunggu, kita butuh kolaborasi dari semua pihak untuk mengajak mereka skrining. Kita punya Labbiritta, Puskesmas, dan semua siap untuk menerima testing, jadi kita butuhkan kesadaran mengajak semua yang kontak erat untuk skrining," urai Rosmini.
Apalagi, kata mantan Kepala Kesehatan Dinas Luwu Timur ini, kasus HIV dan AIDS bukan hanya terkait seksualitas namun juga telah menular kepada ibu hamil.
Data menunjukkan bahwa sebanyak 62 ibu hamil terbukti positif HIV dan hanya 50 orang yang mengakses pengobatan ARV di 2022. Sementara 70 orang ibu hamil teridentifikasi sifilis di tahun yang sama.
Pada periode Januari hingga April 2023, kasus HIV di Sulsel sebanyak 505 kasus dan 3 persen di antaranya adalah ibu hamil. Sedangkan kasus positif AIDS sebanyak 134 kasus.
Terkait kasus HIV dan AIDS yang semakin meresahkan, sehari sebelumnya telah digelar Rapat Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Sulawesi Selatan yang menghadirkan perwakilan 24 kabupaten/kota se Sulsel.
Rosmini menyebut bahwa pemerintah daerah menyarankan agar Gubernur Sulsel segera mengeluarkan surat edaran kepada OPD terkait anggaran yang akan dieksistensi untuk penanganan HIV dan AIDS.
"Sebaiknya ini dititipkan kepada semua daerah bahwa semua harus menyiapkan dana untuk pemberantasan HIV. Memang semua harus kolaborasi, kita tidak bisa kuat kalau satu-satu," kata dia.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Sulsel rilis kasus HIV dan AIDS meningkat dua tahun terakhir
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, kasus HIV dan AIDS pada 2020 sebanyak 1.517 kasus, yang kemudian terjadi peningkatan menjadi 1.881 kasus dan meningkat drastis hingga menembus angka 2.575 kasus di 2023.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Rosmini Pandin di Makassar, Selasa, tingginya kasus HIV dan AIDS membuktikan kinerja tenaga kesehatan di tingkat dasar seperti Puskesmas cukup baik dalam melakukan skrining kepada masyarakat, khususnya pada kelompok berisiko.
Tingginya angka HIV dan AIDS dinilai kerja kolaborasi antar daerah, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) yang dikumpulkan di Dinas Kesehatan untuk selanjutnya mengirim tim edukator dalam meningkatkan skrining di lapangan.
"Itu sudah kita lakukan di Sinjai dan Bone, hasilnya signifikan. Kita sudah melatih kemarin 250 orang sebagai tim skrining, jadi harusnya saat ditemukan kasus, terus diobati kemudian dituntaskan," kata Rosmini.
Rosmini menyebut akan terus melakukan skrining dalam proses penanganan dan eliminasi kasus HIV dan AIDS, ini sesuai target nasional skrining 95 persen hingga 2030.
"Kalau 1 kasus ditemukan maka sama dengan 100 atau 200 orang bisa kita testing. Jadi tidak bisa lagi menunggu, kita butuh kolaborasi dari semua pihak untuk mengajak mereka skrining. Kita punya Labbiritta, Puskesmas, dan semua siap untuk menerima testing, jadi kita butuhkan kesadaran mengajak semua yang kontak erat untuk skrining," urai Rosmini.
Apalagi, kata mantan Kepala Kesehatan Dinas Luwu Timur ini, kasus HIV dan AIDS bukan hanya terkait seksualitas namun juga telah menular kepada ibu hamil.
Data menunjukkan bahwa sebanyak 62 ibu hamil terbukti positif HIV dan hanya 50 orang yang mengakses pengobatan ARV di 2022. Sementara 70 orang ibu hamil teridentifikasi sifilis di tahun yang sama.
Pada periode Januari hingga April 2023, kasus HIV di Sulsel sebanyak 505 kasus dan 3 persen di antaranya adalah ibu hamil. Sedangkan kasus positif AIDS sebanyak 134 kasus.
Terkait kasus HIV dan AIDS yang semakin meresahkan, sehari sebelumnya telah digelar Rapat Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Sulawesi Selatan yang menghadirkan perwakilan 24 kabupaten/kota se Sulsel.
Rosmini menyebut bahwa pemerintah daerah menyarankan agar Gubernur Sulsel segera mengeluarkan surat edaran kepada OPD terkait anggaran yang akan dieksistensi untuk penanganan HIV dan AIDS.
"Sebaiknya ini dititipkan kepada semua daerah bahwa semua harus menyiapkan dana untuk pemberantasan HIV. Memang semua harus kolaborasi, kita tidak bisa kuat kalau satu-satu," kata dia.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Sulsel rilis kasus HIV dan AIDS meningkat dua tahun terakhir