Gowa (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan menerima Dana Alokasi Khusus(DAK) Sub Bidang KB Tahun 2023 sebesar Rp3,71 miliar untuk mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di daerah itu.
"Pekan lalu kami telah mendapatkan DAK untuk penanganan stunting yang implementasinya di lapangan harus dipercepat untuk mencapai target nasional 14 persen angka prevalensi stunting pada 2024," kata Wakil Bupati Gowa Abdul Rauf Malaganni di Gowa, Kamis.
Anggaran senilai Rp3,717 miliar ini terdiri atas biaya operasional untuk 590 tim pendamping keluarga (TPK) senilai Rp1.947.000.000 dan biaya paket data bagi 1.770 orang TPK untuk pelaporan pendamping stunting senilai Rp1.770.000.000.
Ia mengatakan salah satu permasalahan yang menjadi fokus perhatian di Kabupaten Gowa saat ini berupa angka prevalensi stunting yang tinggi.
Dia menyebutkan data Riset Kesehatan Dasar pada 2018 angka prevalensi stunting di Kabupaten Gowa sebesar 44,50 persen, kemudian pada 2021 turun menjadi 33 persen berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan stagnan pada 2022.
“Melihat perjalanan data dari balita stunting di Kabupaten Gowa, kita patut bersyukur bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Gowa selalu menurun dari tahun ke tahun," kata Abdul Rauf yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gowa itu.
Namun demikian, lanjut dia, bila tidak melakukan tindakan nyata dalam upaya menanggulangi masalah ini maka stunting di Kabupaten Gowa akan dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ritamariani mengatakan berdasarkan angka stunting Gowa, hal itu menggambarkan perlunya kerja keras semua pihak untuk bahu-membahu dan berkolaborasi menurunkan angka kasus tersebut.
Apalagi, katanya, pada 2024 ditargetkan angka stunting dapat diturunkan menjadi 14 persen.
“Kita berharap lewat dukungan operasional DAK ini, bisa mendorong pelaksanaan kegiatan dan intervensi penanganan stunting di Kabupaten Gowa, sehingga target 14 persen di tahun 2024 bisa capai bersama,” ujar dia.
"Pekan lalu kami telah mendapatkan DAK untuk penanganan stunting yang implementasinya di lapangan harus dipercepat untuk mencapai target nasional 14 persen angka prevalensi stunting pada 2024," kata Wakil Bupati Gowa Abdul Rauf Malaganni di Gowa, Kamis.
Anggaran senilai Rp3,717 miliar ini terdiri atas biaya operasional untuk 590 tim pendamping keluarga (TPK) senilai Rp1.947.000.000 dan biaya paket data bagi 1.770 orang TPK untuk pelaporan pendamping stunting senilai Rp1.770.000.000.
Ia mengatakan salah satu permasalahan yang menjadi fokus perhatian di Kabupaten Gowa saat ini berupa angka prevalensi stunting yang tinggi.
Dia menyebutkan data Riset Kesehatan Dasar pada 2018 angka prevalensi stunting di Kabupaten Gowa sebesar 44,50 persen, kemudian pada 2021 turun menjadi 33 persen berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan stagnan pada 2022.
“Melihat perjalanan data dari balita stunting di Kabupaten Gowa, kita patut bersyukur bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Gowa selalu menurun dari tahun ke tahun," kata Abdul Rauf yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gowa itu.
Namun demikian, lanjut dia, bila tidak melakukan tindakan nyata dalam upaya menanggulangi masalah ini maka stunting di Kabupaten Gowa akan dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ritamariani mengatakan berdasarkan angka stunting Gowa, hal itu menggambarkan perlunya kerja keras semua pihak untuk bahu-membahu dan berkolaborasi menurunkan angka kasus tersebut.
Apalagi, katanya, pada 2024 ditargetkan angka stunting dapat diturunkan menjadi 14 persen.
“Kita berharap lewat dukungan operasional DAK ini, bisa mendorong pelaksanaan kegiatan dan intervensi penanganan stunting di Kabupaten Gowa, sehingga target 14 persen di tahun 2024 bisa capai bersama,” ujar dia.