Makassar (ANTARA) - Kolaborasi antara Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan hingga kabupaten bersama Unicef menghasilkan penurunan angka anak tidak sekolah di dua daerah percontohan yakni Kabupaten Bone dan Takalar.
Berdasarkan data pada 2019 angka anak tidak sekolah sekitar 179 ribu di dua daerah tersebut (Bone dan Takalar), setelah dilakukan berbagai praktek baik, maka angka tersebut menurun menjadi sekitar 159 ribu di 2022.
"Kami juga melihat banyak hal yang sudah tercapai terkait dengan pencegahan perkawinan anak," ungkap Perwakilan Unicef Wilayah Sulawesi-Maluku Siti Eliza Mufti pada Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS) di Makassar, Rabu.
Lokakarya ini sebagai Upaya Penguatan Remaja dalam mendukung kabupaten/kota Layak Anak kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Unicef Indonesia.
Menurut Eliza, kegiatan ini sebagai bentuk evaluasi terhadap RAD-PPATS khususnya dalam upaya mendukung perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.
Termasuk, mengevaluasi Rencana Aksi Daerah berdasarkan dukungan pemerintah melalui kebijakan peraturan bupati yang sudah ada.
"Kita akan mengevaluasi rencana aksi daerah terkait percepatan penanganan anak tidak sekolah maupun kebijakan bupati terkait perlindungan anak dan kesejahteraan anak, misalnya pencegahan perkawinan anak," ujarnya.
Untuk itu, Eliza berharap agar kerjasama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Unicef bisa terus berjalan agar tujuan pemenuhan hak anak dan perlindungan hak anak di Sulawesi Selatan bisa tercapai, khususnya dalam pemenuhan pendidikan anak.
Kegiatan ini merupakan evaluasi dari pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah dengan berbagai penyebab, seperti faktor ekonomi, faktor kesehatan alat reproduksi, dan juga faktor pernikahan dini.
"Tindakan yang kita ambil itu mewakili apa yang menjadi persoalan di daerah, sebab beberapa isu itu bisa saja diakibatkan karena pertimbangan ekonomi, sebagai contoh anak putus sekolah," ujar Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Darmawan Bintang yang hadir membuka kegiatan.
Berkaitan dengan kesehatan alat reproduksi, kata Andi Darmawan, yang dilakukan pemerintah bersama Unicef yakni sosialisasi kepada para siswi di sekolah maupun turun langsung ke masyarakat.
Andi Darmawan mengungkapkan, pentingnya pengetahuan kepada para remaja terkait kesehatan alat reproduksi ini, penting disosialisasikan untuk menambah pengetahuan para remaja dalam menjaga kesehatan diri.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Unicef-Pemprov Sulsel turunkan anak tidak sekolah di Bone dan Takalar
Berdasarkan data pada 2019 angka anak tidak sekolah sekitar 179 ribu di dua daerah tersebut (Bone dan Takalar), setelah dilakukan berbagai praktek baik, maka angka tersebut menurun menjadi sekitar 159 ribu di 2022.
"Kami juga melihat banyak hal yang sudah tercapai terkait dengan pencegahan perkawinan anak," ungkap Perwakilan Unicef Wilayah Sulawesi-Maluku Siti Eliza Mufti pada Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS) di Makassar, Rabu.
Lokakarya ini sebagai Upaya Penguatan Remaja dalam mendukung kabupaten/kota Layak Anak kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Unicef Indonesia.
Menurut Eliza, kegiatan ini sebagai bentuk evaluasi terhadap RAD-PPATS khususnya dalam upaya mendukung perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.
Termasuk, mengevaluasi Rencana Aksi Daerah berdasarkan dukungan pemerintah melalui kebijakan peraturan bupati yang sudah ada.
"Kita akan mengevaluasi rencana aksi daerah terkait percepatan penanganan anak tidak sekolah maupun kebijakan bupati terkait perlindungan anak dan kesejahteraan anak, misalnya pencegahan perkawinan anak," ujarnya.
Untuk itu, Eliza berharap agar kerjasama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Unicef bisa terus berjalan agar tujuan pemenuhan hak anak dan perlindungan hak anak di Sulawesi Selatan bisa tercapai, khususnya dalam pemenuhan pendidikan anak.
Kegiatan ini merupakan evaluasi dari pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah dengan berbagai penyebab, seperti faktor ekonomi, faktor kesehatan alat reproduksi, dan juga faktor pernikahan dini.
"Tindakan yang kita ambil itu mewakili apa yang menjadi persoalan di daerah, sebab beberapa isu itu bisa saja diakibatkan karena pertimbangan ekonomi, sebagai contoh anak putus sekolah," ujar Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Darmawan Bintang yang hadir membuka kegiatan.
Berkaitan dengan kesehatan alat reproduksi, kata Andi Darmawan, yang dilakukan pemerintah bersama Unicef yakni sosialisasi kepada para siswi di sekolah maupun turun langsung ke masyarakat.
Andi Darmawan mengungkapkan, pentingnya pengetahuan kepada para remaja terkait kesehatan alat reproduksi ini, penting disosialisasikan untuk menambah pengetahuan para remaja dalam menjaga kesehatan diri.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Unicef-Pemprov Sulsel turunkan anak tidak sekolah di Bone dan Takalar