Mamuju (ANTARA Sulbar) - Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Provinsi Sulawesi Barat, Junaedi Hafid, merasa pesimistis serapan anggaran pembangunan yang dilaksanakan pemerintah provinsi setempat bisa tercapai secara maksimal.
"Dengan kondisi carut-marutnya proses pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di tingkat Pemprov Sulbar, maka sulit rasanya serapan anggaran bisa mencapai angka 100 persen," kata Ketua LPJK Sulbar, Junaedi Hafid, dalam konprensi persnya di Mamuju, Senin.
Menurutnya, hingga memasuki triwulan III tahun anggaran 2013, terlihat serapan penggunaan anggaran untuk kegiatan proyek pembangunan masih berkutat pada kisaran angka 40 persen.
"Jika kondisinya demikian maka saya yakin dan percaya serapan anggaran proyek pengadaan barang dan jasa tidak akan mencapai sesuai dengan target. Untung-untung, jika realisasi pelaksanaan proyek mampu mencapai angka 50 persen," kata dia.
Junaedi menyampaikan, jika serapan anggaran bisa mencapai angka 100 persen maka bisa diyakini akan terjadi indikasi kasus korupsi karena kegiatan akan dipaksakan tuntas hingga akhir Desember 2013.
"Bisa dibayangkan saat ini masih ribuan paket pekerjaan yang belum dilelang pada ULP pemprov Sulbar. Ini tentu memiriskan hati karena sejatinya proyek itu sudah dilaksanakan. Tetapi karena banyak persoalan dalam proses lelang maka proyek pembangunanan itu menjadi terhambat," ungkap Junaedi.
Junaedi yang juga politisi senior PDIP ini menyampaikan, proyek pembangunan di Sulbar khususnya yang didanai melalui APBD bukan multiyears sehingga wajib tuntas sebelum akhir 31 Desember.
Olehnya itu kata dia, pemerintah provinsi diharapkan lebih cermat menyikapi persoalan yang terjadi sehingga serapan anggaran pembangunan tersebut bisa lebih maksimal lagi.
"Persoalan pada proses lelang di lingkup Pemprov Sulbar karena adanya indikasi `main mata` antara Pokja dan rekanan. Makanya, banyak lelang dibatalkan seketika pemenang proyek itu dimenangkan rekanan yang bukan "arahan" dari oknum tertentu," ucapnya.
Sehingga, kata dia, peran media massa maupun LSM bersama dengan aosiasi untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan proyek berjalan lancar, aman dan seseuai amanat pepres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa.
Yang pastinya, kata dia, ada beberapa hal pokok yang mengakibatkan serapan anggaran menjadi minim yakni sistem perencanaan dilakukan pada awal tahun dan SDM birokrasi lingkup pemprov Sulbar masih sangat rendah. Agus Setiawan
"Dengan kondisi carut-marutnya proses pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di tingkat Pemprov Sulbar, maka sulit rasanya serapan anggaran bisa mencapai angka 100 persen," kata Ketua LPJK Sulbar, Junaedi Hafid, dalam konprensi persnya di Mamuju, Senin.
Menurutnya, hingga memasuki triwulan III tahun anggaran 2013, terlihat serapan penggunaan anggaran untuk kegiatan proyek pembangunan masih berkutat pada kisaran angka 40 persen.
"Jika kondisinya demikian maka saya yakin dan percaya serapan anggaran proyek pengadaan barang dan jasa tidak akan mencapai sesuai dengan target. Untung-untung, jika realisasi pelaksanaan proyek mampu mencapai angka 50 persen," kata dia.
Junaedi menyampaikan, jika serapan anggaran bisa mencapai angka 100 persen maka bisa diyakini akan terjadi indikasi kasus korupsi karena kegiatan akan dipaksakan tuntas hingga akhir Desember 2013.
"Bisa dibayangkan saat ini masih ribuan paket pekerjaan yang belum dilelang pada ULP pemprov Sulbar. Ini tentu memiriskan hati karena sejatinya proyek itu sudah dilaksanakan. Tetapi karena banyak persoalan dalam proses lelang maka proyek pembangunanan itu menjadi terhambat," ungkap Junaedi.
Junaedi yang juga politisi senior PDIP ini menyampaikan, proyek pembangunan di Sulbar khususnya yang didanai melalui APBD bukan multiyears sehingga wajib tuntas sebelum akhir 31 Desember.
Olehnya itu kata dia, pemerintah provinsi diharapkan lebih cermat menyikapi persoalan yang terjadi sehingga serapan anggaran pembangunan tersebut bisa lebih maksimal lagi.
"Persoalan pada proses lelang di lingkup Pemprov Sulbar karena adanya indikasi `main mata` antara Pokja dan rekanan. Makanya, banyak lelang dibatalkan seketika pemenang proyek itu dimenangkan rekanan yang bukan "arahan" dari oknum tertentu," ucapnya.
Sehingga, kata dia, peran media massa maupun LSM bersama dengan aosiasi untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan proyek berjalan lancar, aman dan seseuai amanat pepres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa.
Yang pastinya, kata dia, ada beberapa hal pokok yang mengakibatkan serapan anggaran menjadi minim yakni sistem perencanaan dilakukan pada awal tahun dan SDM birokrasi lingkup pemprov Sulbar masih sangat rendah. Agus Setiawan