Kupang (ANTARA Sulsel) - Mantan Ketua Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur, Johanes Tubahelan menilai, Polisi tidak sigap dalam kasus di Sumba Barat Darah (SBD) yang menyebabkan sejumlah warga tewas.
Jika Polisi sudah melakukan antisipasi secara dini, maka kemungkinan jatuhnya korban jiwa bisa dihindari, kata Johanes Tubahelan yang juga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana), di Kupang, Rabu terkait pertikaian di SBD yang menimbulkan korban jiwa.
Menurut dia, Polisi mestinya sudah mengambil langkah antisipasi, karena selama proses pelaksanaan Pilkada, sudah ada potensi konflik antarpara pendukung masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
Dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi dan penetapan pasangan calon terpilih pada 9 Agustus 2013 misalnya, para pendukung salah satu pasangan calon menebarkan ancaman pembunuhan terhadap para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Jadi potensi konflik itu memang sudah ada, tetapi saya melihat Polisi tidak sigap. Kalau Polisi sigap dan menyiapkan langkah antisipasi awal, maka korban meninggal dua bisa dihindari," kata Johanes Tubahelan.
Johanes Tubahelan juga meminta aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan, dan menyampaikan kepada publik secara jujur tentang jumlah korban tewas dalam pertikaian antarwarga di Sumba Barat Daya selama tiga hari sejak Sabtu (30/8) sampai (1/9).
Informasi ini penting untuk menjawab kesimpangsiuran informasi yang beredar luas, mengenai jumlah korban tewas dalam pertikaian antarwarga di wilayah itu, katanya.
Pertikaian antarwarga itu sebagai bentuk reaksi ketidakpuasan para pendukung pasangan Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto terhadap hasil Pilkada, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pertikaian itu tidak saja menyebabkan jatuhnya korban jiwa, tetapi belasan rumah warga ikut dibakar dan terjadi penjarahan di mana-mana, saat warga meninggalkan rumah-rumah mereka untuk mencari perlindungan.
Situasi mulai tenang setelah Uskup Weetebula, Sumba, Mgr. Edmund Woga mengajak para calon bupati dan wakil bupati untuk duduk bersama pada Senin (2/9), dan sepakat untuk turun sama-sama ke lapangan menenangkan para pendukung masing-masing. E.S. Syafei
Jika Polisi sudah melakukan antisipasi secara dini, maka kemungkinan jatuhnya korban jiwa bisa dihindari, kata Johanes Tubahelan yang juga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana), di Kupang, Rabu terkait pertikaian di SBD yang menimbulkan korban jiwa.
Menurut dia, Polisi mestinya sudah mengambil langkah antisipasi, karena selama proses pelaksanaan Pilkada, sudah ada potensi konflik antarpara pendukung masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
Dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi dan penetapan pasangan calon terpilih pada 9 Agustus 2013 misalnya, para pendukung salah satu pasangan calon menebarkan ancaman pembunuhan terhadap para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Jadi potensi konflik itu memang sudah ada, tetapi saya melihat Polisi tidak sigap. Kalau Polisi sigap dan menyiapkan langkah antisipasi awal, maka korban meninggal dua bisa dihindari," kata Johanes Tubahelan.
Johanes Tubahelan juga meminta aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan, dan menyampaikan kepada publik secara jujur tentang jumlah korban tewas dalam pertikaian antarwarga di Sumba Barat Daya selama tiga hari sejak Sabtu (30/8) sampai (1/9).
Informasi ini penting untuk menjawab kesimpangsiuran informasi yang beredar luas, mengenai jumlah korban tewas dalam pertikaian antarwarga di wilayah itu, katanya.
Pertikaian antarwarga itu sebagai bentuk reaksi ketidakpuasan para pendukung pasangan Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto terhadap hasil Pilkada, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pertikaian itu tidak saja menyebabkan jatuhnya korban jiwa, tetapi belasan rumah warga ikut dibakar dan terjadi penjarahan di mana-mana, saat warga meninggalkan rumah-rumah mereka untuk mencari perlindungan.
Situasi mulai tenang setelah Uskup Weetebula, Sumba, Mgr. Edmund Woga mengajak para calon bupati dan wakil bupati untuk duduk bersama pada Senin (2/9), dan sepakat untuk turun sama-sama ke lapangan menenangkan para pendukung masing-masing. E.S. Syafei