Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus bergerak mensosialisasikan tahapan pemilih ke sejumlah komunitas termasuk komunitas perempuan mengingat jumlah pemilihnya cukup banyak dibanding pemilih laki-laki.
"Menyadari lebih banyaknya pemilih yang berasal dari kelompok perempuan, ibu-ibu harus menjadi pelopor aktif supaya bisa mensukseskan Pemilu 2024," ujar Ketua PPK Kecamatan Ujung Pandang Raidatussakinah M Nur saat sosialisasi kepada Majelis Taklim di Masjid Terapung Amirul Mukminin Pantai Losari Makassar, Selasa.Berdasarkan data pemilih tetap (DPT) pemilih perempuan masih mendominasi di Makassar tercatat sebanyak 535.594 jiwa dan laki-laki sebanyak 501.371 jiwa dengan jumlah DPT sebanyak. 1.036.965 jiwa Bila dibandingkan data pada Pemilu 2019 jumlah DPT sebanyak 954.437 jiwa atau mengalami kenaikan sebanyak 82.528 ribu jiwa setelah dilakukan pendataan, pencocokan dan penelitian atau coklit di 153 kelurahan tersebar di 15 kecamatan se-Kota Makassar.
"Sosialisasi ini penting karena dalam kepemiluan ibu-ibu juga dapat ikut terlibat di antaranya menjadi penyelenggara pemilu," papar Radiah.
Anggota KPU Makassar Endang Sari pada kesempatan itu menyampaikan sosialisasi pada kelompok perempuan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Kirab Pemilu 2024 yang berlangsung sejak 20-27 Juli 2023 di Makassar. "Semua kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian acara Kirab Pemilu yang di laksanakan Makassar, selanjutnya bergeser ke kota lainnya setelah Makassar," katanya.
Selain sosialisasi ke komunitas perempuan, PPK Mamajang, Mariso dan Tamalate sebelumnya juga melakukan sosialisasi pada kalangan pelajar sebagai pemilih pemula di SMA Negeri 2 Makassar yang menjadi rangkaian Kirab Pemilu 2024.
Hal tersebut disadari bahwa pemilih pemula adalah aset bangsa yang menjadi generasi pelanjut dan dijaga demi keberlangsungan demokrasi berintegritas. "Teman-teman perlu tahu lebih jauh tentang isu-isu politik, tentang kepemiluan utamanya tentang black campaign (kampanye hitam) dan pentingnya menolak politik uang serta tertib administrasi kependudukan," tutur Ketua KPU Makassar Faridl Wajdi menjelaskan.