Mamuju (ANTARA Sulbar) - Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sulawesi Barat (Sulbar) menilai pemerintah provinsi gagal melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur.
"Barometer kegagalan pemprov Sulbar terlihat dari serapan anggaran hingga triwulan III tahun anggaran 2013, masih berkutat di bawah angka 50 persen," kata Ketua Kadin Sulbar, Taslim Tammauni di gedung DPRD Sulbar, Kamis.
Menurutnya, minimnya serapan anggaran akibat ada sistem yang keliru dalam hal pengelolaan anggaran pada setiap SKPD khususnya ULP (Unit Layanan Pengadaan) selaku pihak yang bertanggungjawab dalam proses lelang tender proyek.
Karena itu, pimpinan DPRD Sulbar juga diharapkan untuk melakukan kontrol sesuai dengan peran dan fungsi anggota dewan.
"DPRD harus ikut mengawasi pelaksanaan pmbangunan karena kegagalan eksekutif juga merupakan kegagalan legislatif. Dua institusi ini merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan,"terangnya.
Taslim juga mendorong agar pimpinan DPRD Sulbar, ikut membentuk pansus atas untuk menyikapi rendahnya serapan anggaran program fisik.
Akibat keterlambatan proses lelang di ULP kata Taslim, mengakibatkan sejumlah asosiasi dirugikan karena tidak mendapatkan kegiatan pembangunan di daerah.
Pemprov Sulbar kata dia, juga diharapkan memperhatikan nasib para pengusaha lokal daerah sesuai dengan komitmen gubernur dan wakil gubernur Sulbar. Budi Suyanto
"Barometer kegagalan pemprov Sulbar terlihat dari serapan anggaran hingga triwulan III tahun anggaran 2013, masih berkutat di bawah angka 50 persen," kata Ketua Kadin Sulbar, Taslim Tammauni di gedung DPRD Sulbar, Kamis.
Menurutnya, minimnya serapan anggaran akibat ada sistem yang keliru dalam hal pengelolaan anggaran pada setiap SKPD khususnya ULP (Unit Layanan Pengadaan) selaku pihak yang bertanggungjawab dalam proses lelang tender proyek.
Karena itu, pimpinan DPRD Sulbar juga diharapkan untuk melakukan kontrol sesuai dengan peran dan fungsi anggota dewan.
"DPRD harus ikut mengawasi pelaksanaan pmbangunan karena kegagalan eksekutif juga merupakan kegagalan legislatif. Dua institusi ini merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan,"terangnya.
Taslim juga mendorong agar pimpinan DPRD Sulbar, ikut membentuk pansus atas untuk menyikapi rendahnya serapan anggaran program fisik.
Akibat keterlambatan proses lelang di ULP kata Taslim, mengakibatkan sejumlah asosiasi dirugikan karena tidak mendapatkan kegiatan pembangunan di daerah.
Pemprov Sulbar kata dia, juga diharapkan memperhatikan nasib para pengusaha lokal daerah sesuai dengan komitmen gubernur dan wakil gubernur Sulbar. Budi Suyanto