Makassar (ANTARA) - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulawesi Selatan menguatkan komitmen untuk mengoptimalkan capaian percepatan penurunan stunting (PPS) di 24 kabupaten/kota di provinsi tersebut.
"Dalam rangka monitoring dan evaluasi program PPS, TPPS Sulsel mengadakan rapat koordinasi untuk mengindetifikasi kondisi di lapangan dan kemudian dicari solusinya," kata Koordinator Manager Satgas Stunting Andi Irfanji di Makassar, Selasa.
Dia mengatakan, capaian PPS di Sulsel, pada semester I tahun 2023 menunjukkan belum optimal dalam beberapa capaian indikator, sehingga harus lebih digenjot lagi.
Menurut dia, sasaran intervensi pada balita mencapai 76,72 persen dan kelompok sasaran lainnya masih berada di sekitar cakupan 50 persen ke bawah. Hal ini, bisa menjadi kajian untuk menyusun langkah selanjutnya di semester II.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Shodiqin menanggapi hasil capaian tersebut bahwa perlu adanya kolaborasi terpadu untuk menurunkan capaian PPS yang sudah ditargetkan agar di akhir tahun 2023 capaian prevalensi stunting Sulsel turun sesuai harapan.
Dia mengatakan, TPPS telah terbentuk di level provinsi, 24 kabupaten/kota, 311 kecamatan dan 3.049 desa/kelurahan. TPPS merupakan organisasi percepatan penurunan stunting yang bertugas mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan PPS.
"Perlu ada kolaborasi terpadu dalam menurunkan stunting ini. Apalagi melihat target penurunan yang sudah diproyeksikan, bukan suatu hal yang tidak mungkin bila kita bekerja gotong royong target penurunan stunting pada tahun 2023 bisa dicapai," ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana )DP3ADaldukKB) Provinsi Sulsel Andi Mirna menyatakan adanya kolaborasi terpadu antara TPPS dan lintas sektor, dalam hal ini TNI sangat penting dilakukan, agar dapat membantu memonitoring stunting sampai tingkat desa.
Asisten Teritorial Kepala Staf Daerah Militer (Aster Kasdam) XIV/Hasanuddin Kolonel Inf Persada Alam menyampaikan siap mendukung hal tersebut. Selain itu, perlu ada kajian teknis kendala seperti apa dilapangan yang bisa dibantu oleh Kodam dalam menurunkan stunting khususnya di Sulsel.
"Dengan dilantiknya KASAD sebagai Bapak Asuh Anak Stunting oleh BKKBN RI, secara langsung kami siap mendukung penurunan stunting dan dengan adanya kolaborasi terpadu ini juga
menjadikan koordinasi menjadi lebih jelas," ujarnya.
Baca juga: Tiga daerah teratas di Sulsel merealisasikan anggaran BOKB
"Dalam rangka monitoring dan evaluasi program PPS, TPPS Sulsel mengadakan rapat koordinasi untuk mengindetifikasi kondisi di lapangan dan kemudian dicari solusinya," kata Koordinator Manager Satgas Stunting Andi Irfanji di Makassar, Selasa.
Dia mengatakan, capaian PPS di Sulsel, pada semester I tahun 2023 menunjukkan belum optimal dalam beberapa capaian indikator, sehingga harus lebih digenjot lagi.
Menurut dia, sasaran intervensi pada balita mencapai 76,72 persen dan kelompok sasaran lainnya masih berada di sekitar cakupan 50 persen ke bawah. Hal ini, bisa menjadi kajian untuk menyusun langkah selanjutnya di semester II.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Shodiqin menanggapi hasil capaian tersebut bahwa perlu adanya kolaborasi terpadu untuk menurunkan capaian PPS yang sudah ditargetkan agar di akhir tahun 2023 capaian prevalensi stunting Sulsel turun sesuai harapan.
Dia mengatakan, TPPS telah terbentuk di level provinsi, 24 kabupaten/kota, 311 kecamatan dan 3.049 desa/kelurahan. TPPS merupakan organisasi percepatan penurunan stunting yang bertugas mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan PPS.
"Perlu ada kolaborasi terpadu dalam menurunkan stunting ini. Apalagi melihat target penurunan yang sudah diproyeksikan, bukan suatu hal yang tidak mungkin bila kita bekerja gotong royong target penurunan stunting pada tahun 2023 bisa dicapai," ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana )DP3ADaldukKB) Provinsi Sulsel Andi Mirna menyatakan adanya kolaborasi terpadu antara TPPS dan lintas sektor, dalam hal ini TNI sangat penting dilakukan, agar dapat membantu memonitoring stunting sampai tingkat desa.
Asisten Teritorial Kepala Staf Daerah Militer (Aster Kasdam) XIV/Hasanuddin Kolonel Inf Persada Alam menyampaikan siap mendukung hal tersebut. Selain itu, perlu ada kajian teknis kendala seperti apa dilapangan yang bisa dibantu oleh Kodam dalam menurunkan stunting khususnya di Sulsel.
"Dengan dilantiknya KASAD sebagai Bapak Asuh Anak Stunting oleh BKKBN RI, secara langsung kami siap mendukung penurunan stunting dan dengan adanya kolaborasi terpadu ini juga
menjadikan koordinasi menjadi lebih jelas," ujarnya.
Baca juga: Tiga daerah teratas di Sulsel merealisasikan anggaran BOKB