Makassar (ANTARA) - Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta agar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) setempat terus berinovasi mengedukasi masyarakat untuk melakukan perencanaan keluarga, mengingat kasus perceraian di wilayah itu masih cukup tinggi.
"“Perpindahan Kepala BKKBN dari Jogja ke Sulsel berarti dikatakan naik kelas, di sini banyak sekali masalah dan tantangannya, salah satunya kasus perceraian keluarga," kata Andi Sudirman pasca pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Shodiqin di Makassar, Rabu.
Berkaitan dengan hal itu, Gubernur meminta agar BKKBN mengambil peran strategis terutama dalam perencanaan keluarga, bukan hanya terkait bagaimana mengatur kelahiran.
Andi Sudirman mengatakan selain kasus perceraian, masalah yang dihadapi di lapangan adalah kasus stunting pada anak yang akan menjadi hambatan dalam mewujudkan generasi unggul.
"Stunting itu terjadi bukan hanya pada keluarga miskin saja, akan tetapi kepada keluarga kaya juga. Hal ini menandakan bahwa masalahnya ada pada edukasi masyarakat, sehingga dibutuhkan inovasi bagaimana merubah pola pikir masyarakat saat ini," ujarnya.
Menurut dia, jika angka stunting di Sulsel fluktuatif karena ada kelahiran yang terus bertambah, sehingga mempengaruhi stunting yang pencapaiannya juga fluktuatif. Pasalnya, itu dipengaruhi faktor kelahiran anak, sehingga perlu mendapatkan perhatian penting dalam menyeimbangkannya.
Berdasarkan Data Riset Kesehatan Daerah (Riskesda) 2019 diketahui, angka stunting di Sulsel pada tahun 2018 mencapai 35,6 persen, lalu pada 2019 menurun hingga 30,5 persen (Survei Status Gizi Indonesia 2019), kemudian pada 2021 angka stunting menjadi 27,4 persen.
Sementara data angka stunting menurut Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) 2022 mencapai angka 8 persen sedangkan hasil SSGI tahun 2022 mencapai 27,2 persen" terang Andi Sudirman.
Andi Sudirman mengatakan, dari data EPPGBM menggambarkan dari 10 anak yang lahir di Sulsel 1 diantaranya adalah stunting, sedangkan data SSGI dari 10 yang lahir ada tiga anak yang stunting. Namun Ia berharap agar tidak mempermasalahkan perbedaan antara data PPGBM dan SSGI ini.
"Perbedaan data ini jangan dijadikan perdebatan, tetapi cukup salah satunya menjadi motivasi semangat kita dalam bekerja dan satunya untuk melihat hasil kinerja kita," imbau Andi Sudirman yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulsel.
Karena itu, Andi Sudirman mengajak semua pihak bersama-sama menurunkan stunting di Sulsel agar kelak anak-anak Sulsel menjadi generasi unggul dalam menjemput periode Indonesia Emas 2040.
Sementara itu, Kepala BKKBN Sulawesi Selatan, Shodiqin menyatakan siap menyukseskan pelaksanaan program Pembagunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana ( Bangga Kencana) di Sulsel yang mempunyai tantangan tersendiri.
"Kalau sebelumnya di Jogja hanya memantau lima kabupaten/kota, kalau di Sulsel ada 24 kabupaten/kota, namun kami lihat untuk capaian sudah baik semua sisa perlu ditingkatkan khususnya angka stunting yang masih di atas nasional yaitu 27, 2 persen," ujar Shodiqin.
"“Perpindahan Kepala BKKBN dari Jogja ke Sulsel berarti dikatakan naik kelas, di sini banyak sekali masalah dan tantangannya, salah satunya kasus perceraian keluarga," kata Andi Sudirman pasca pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Shodiqin di Makassar, Rabu.
Berkaitan dengan hal itu, Gubernur meminta agar BKKBN mengambil peran strategis terutama dalam perencanaan keluarga, bukan hanya terkait bagaimana mengatur kelahiran.
Andi Sudirman mengatakan selain kasus perceraian, masalah yang dihadapi di lapangan adalah kasus stunting pada anak yang akan menjadi hambatan dalam mewujudkan generasi unggul.
"Stunting itu terjadi bukan hanya pada keluarga miskin saja, akan tetapi kepada keluarga kaya juga. Hal ini menandakan bahwa masalahnya ada pada edukasi masyarakat, sehingga dibutuhkan inovasi bagaimana merubah pola pikir masyarakat saat ini," ujarnya.
Menurut dia, jika angka stunting di Sulsel fluktuatif karena ada kelahiran yang terus bertambah, sehingga mempengaruhi stunting yang pencapaiannya juga fluktuatif. Pasalnya, itu dipengaruhi faktor kelahiran anak, sehingga perlu mendapatkan perhatian penting dalam menyeimbangkannya.
Berdasarkan Data Riset Kesehatan Daerah (Riskesda) 2019 diketahui, angka stunting di Sulsel pada tahun 2018 mencapai 35,6 persen, lalu pada 2019 menurun hingga 30,5 persen (Survei Status Gizi Indonesia 2019), kemudian pada 2021 angka stunting menjadi 27,4 persen.
Sementara data angka stunting menurut Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) 2022 mencapai angka 8 persen sedangkan hasil SSGI tahun 2022 mencapai 27,2 persen" terang Andi Sudirman.
Andi Sudirman mengatakan, dari data EPPGBM menggambarkan dari 10 anak yang lahir di Sulsel 1 diantaranya adalah stunting, sedangkan data SSGI dari 10 yang lahir ada tiga anak yang stunting. Namun Ia berharap agar tidak mempermasalahkan perbedaan antara data PPGBM dan SSGI ini.
"Perbedaan data ini jangan dijadikan perdebatan, tetapi cukup salah satunya menjadi motivasi semangat kita dalam bekerja dan satunya untuk melihat hasil kinerja kita," imbau Andi Sudirman yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulsel.
Karena itu, Andi Sudirman mengajak semua pihak bersama-sama menurunkan stunting di Sulsel agar kelak anak-anak Sulsel menjadi generasi unggul dalam menjemput periode Indonesia Emas 2040.
Sementara itu, Kepala BKKBN Sulawesi Selatan, Shodiqin menyatakan siap menyukseskan pelaksanaan program Pembagunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana ( Bangga Kencana) di Sulsel yang mempunyai tantangan tersendiri.
"Kalau sebelumnya di Jogja hanya memantau lima kabupaten/kota, kalau di Sulsel ada 24 kabupaten/kota, namun kami lihat untuk capaian sudah baik semua sisa perlu ditingkatkan khususnya angka stunting yang masih di atas nasional yaitu 27, 2 persen," ujar Shodiqin.