Mamuju (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris berharap, Kantor Pengadilan Tinggi Provinsi Sulbar menjadi rujukan gedung "smart office" di daerah itu.
"Semoga dengan adanya bangunan ini, paling tidak dapat menjadi rujukan 'smart office' bagi pembangunan kantor pemerintahan di Sulbar," kata Muhammad Idris, pada peletakan batu pertama pembangunan Kantor Pengadilan Tinggi Provinsi Sulbar, di Mamuju, Jumat.
Kantor Pengadilan Tinggi Provinsi Sulbar yang dibangun di kawasan Jalan Arteri Kabupaten Mamuju itu, dibangun dari hibah Pemprov Sulbar ke Pengadilan Tinggi melalui Mahkamah Agung.
Pembangunan kantor tersebut menggunakan APBN dengan masa waktu kerja 365 hari.
Sekda menekankan, dalam pembangunan kantor tersebut harus betul-betul memahami kondisi geografis di Sulbar yang berada di wilayah "rings of fire" atau cincin api.
Sehingga lanjut Muhammad Idris, aspek kebencanaan harus menjadi perhatian.
"Alhamdulilah tiang pancang Kantor Pengadilan Tinggi ini dibangun lebih dalam, yakni sekitar 23 meter, sehingga bisa meminimalisasi dampak jika terjadi bencana gempa bumi," terang Muhammad Idris.
Ia berharap, pembangunan Kantor Pengadilan Tinggi Sulbar itu dapat menjadi contoh bangunan yang mengedepankan aspek lingkungan dan berbasis lingkungan.
Sementara, Ketua Pengadilan Tinggi Sulbar Nirwana mengatakan setelah perjalanan panjang pihaknya bersyukur karena dapat melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Pengadilan Tinggi Sulbar.
"Rintisan awal ini kami betul-betul mulai dari nol dan dimulai dari bantuan Pemprov Sulbar dan Alhamdulillah kami bisa melaksanakan dengan tugas baik," kata Nirwana.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Sulbar yang telah menghibahkan tanah seluas 1,5 hektare untuk pembangunan Kantor Pengadilan Tinggi Sulbar.
Namun menurutnya melihat sisa lahan yang ada, Nirwana berharap pemerintah dapat memberikan sisa lahan untuk pembangunan rumah jabatan pimpinan.
Ia juga menyampaikan bahwa akan meminta pihak Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proses pembangunan kantor tersebut.
"Semoga ini menjadi momen awal, dengan terbangunya menambah suatu gedung baru di Sulbar sehingga nanti nampak keberadaan instansi di Sulbar," katanya.
Dengan terlaksananya pembangunan gedung kantor baru itu nantinya, Nirwana juga berharap dapat menjadi motivasi bagi seluruh pejabat dan pegawai lainnya di struktur organisasi Pengadilan Tinggi untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas yang membutuhkan pelayanan.
"Semoga dengan adanya bangunan ini, paling tidak dapat menjadi rujukan 'smart office' bagi pembangunan kantor pemerintahan di Sulbar," kata Muhammad Idris, pada peletakan batu pertama pembangunan Kantor Pengadilan Tinggi Provinsi Sulbar, di Mamuju, Jumat.
Kantor Pengadilan Tinggi Provinsi Sulbar yang dibangun di kawasan Jalan Arteri Kabupaten Mamuju itu, dibangun dari hibah Pemprov Sulbar ke Pengadilan Tinggi melalui Mahkamah Agung.
Pembangunan kantor tersebut menggunakan APBN dengan masa waktu kerja 365 hari.
Sekda menekankan, dalam pembangunan kantor tersebut harus betul-betul memahami kondisi geografis di Sulbar yang berada di wilayah "rings of fire" atau cincin api.
Sehingga lanjut Muhammad Idris, aspek kebencanaan harus menjadi perhatian.
"Alhamdulilah tiang pancang Kantor Pengadilan Tinggi ini dibangun lebih dalam, yakni sekitar 23 meter, sehingga bisa meminimalisasi dampak jika terjadi bencana gempa bumi," terang Muhammad Idris.
Ia berharap, pembangunan Kantor Pengadilan Tinggi Sulbar itu dapat menjadi contoh bangunan yang mengedepankan aspek lingkungan dan berbasis lingkungan.
Sementara, Ketua Pengadilan Tinggi Sulbar Nirwana mengatakan setelah perjalanan panjang pihaknya bersyukur karena dapat melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Pengadilan Tinggi Sulbar.
"Rintisan awal ini kami betul-betul mulai dari nol dan dimulai dari bantuan Pemprov Sulbar dan Alhamdulillah kami bisa melaksanakan dengan tugas baik," kata Nirwana.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Sulbar yang telah menghibahkan tanah seluas 1,5 hektare untuk pembangunan Kantor Pengadilan Tinggi Sulbar.
Namun menurutnya melihat sisa lahan yang ada, Nirwana berharap pemerintah dapat memberikan sisa lahan untuk pembangunan rumah jabatan pimpinan.
Ia juga menyampaikan bahwa akan meminta pihak Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proses pembangunan kantor tersebut.
"Semoga ini menjadi momen awal, dengan terbangunya menambah suatu gedung baru di Sulbar sehingga nanti nampak keberadaan instansi di Sulbar," katanya.
Dengan terlaksananya pembangunan gedung kantor baru itu nantinya, Nirwana juga berharap dapat menjadi motivasi bagi seluruh pejabat dan pegawai lainnya di struktur organisasi Pengadilan Tinggi untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas yang membutuhkan pelayanan.