Mamuju (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informasi Persandian dan Statistik (Kominfopers) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) merilis laporan layanan aduan informasi sosial masyarakat yang didominasi oleh kelangkaan elpiji tiga kilogram.
"Selama ini telah didapatkan banyak laporan yang masuk pada layanan sosial pemerintah Sulbar, mengenai keluhan masyarakat atas kelangkaan gas elpiji 3 kilogram," kata Kepala Kominfopers Provinsi Sulbar, Mustari Mula, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan masyarakat menghendaki pemerintah mengatasi kesulitan kelangkaan tabung gas elpiji tersebut, agar masyarakat tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Hal lain yang juga paling banyak diterima sebagai aduan juga adalah mengenai informasi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang sangat diharapkan masyarakat," katanya.
Menurut dia, tenaga honorer di Sulbar sangat berharap pemerintah dapat mengangkat mereka, menjadi PPPK dengan memanfaatkan layanan aduan yang disediakan pemerintah tersebut.
"Pemprov melalui Dinas Kominfopers Provinsi Sulbar, akan selalu komitmen untuk menyediakan sarana informasi bagi suksesnya pembangunan dengan sistem keterbukaan informasi agar setiap permasalahan pembangunan maupun aduan masyarakat seperti tersebut diatas, dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan pemerintah," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa dengan adanya perkembangan era digitalisasi dan keterbukaan informasi publik, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) semakin strategis dalam melaksanakan pelayanan publik, sehingga Diskominfopers Provinsi Sulbar juga terus menyediakan layanan informasi untuk kepentingan pembangunan yang maksimal, dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
Ia berharap agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Sulbar dapat saling berkoordinasi agar layanan informasi bagi masyarakat semakin maksimal dan memberikan dampak positif bagi pembangunan.
"Selama ini telah didapatkan banyak laporan yang masuk pada layanan sosial pemerintah Sulbar, mengenai keluhan masyarakat atas kelangkaan gas elpiji 3 kilogram," kata Kepala Kominfopers Provinsi Sulbar, Mustari Mula, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan masyarakat menghendaki pemerintah mengatasi kesulitan kelangkaan tabung gas elpiji tersebut, agar masyarakat tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Hal lain yang juga paling banyak diterima sebagai aduan juga adalah mengenai informasi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang sangat diharapkan masyarakat," katanya.
Menurut dia, tenaga honorer di Sulbar sangat berharap pemerintah dapat mengangkat mereka, menjadi PPPK dengan memanfaatkan layanan aduan yang disediakan pemerintah tersebut.
"Pemprov melalui Dinas Kominfopers Provinsi Sulbar, akan selalu komitmen untuk menyediakan sarana informasi bagi suksesnya pembangunan dengan sistem keterbukaan informasi agar setiap permasalahan pembangunan maupun aduan masyarakat seperti tersebut diatas, dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan pemerintah," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa dengan adanya perkembangan era digitalisasi dan keterbukaan informasi publik, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) semakin strategis dalam melaksanakan pelayanan publik, sehingga Diskominfopers Provinsi Sulbar juga terus menyediakan layanan informasi untuk kepentingan pembangunan yang maksimal, dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
Ia berharap agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Sulbar dapat saling berkoordinasi agar layanan informasi bagi masyarakat semakin maksimal dan memberikan dampak positif bagi pembangunan.